Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah :

Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download :
Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 30 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Depok No. 74 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1993

Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Cibinong Center Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keputusan_Presiden_no_30 TH 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 30 Tahun 2016

Penataan Zona Perdagangan Di Wilayah Eks Pasar Induk, Pasar Bojongmeron, Pasar Pegadaian, Pasar Selaurih Dan Pasar Di Jalan Selamet

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PB-30-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1965

Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

Mencabut :

PP No. 240 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi

Download :
pp no 030 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2022

Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_30_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Penyertaan modal - bumd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2022/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Rincian Penyertaan Modal Bab III Tata Cara Penyertaan Modal Bab IV Indikator Peningkatan Kinerja BUMD Bab V Pelaporan Bab VI Hasil Usaha Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
6 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 30 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2016

Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Download :
Pergub Kaltim 30-2016.pdf

Abstrak

perubahan - struktur - dan - retribusi

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2016/NO.32, TLD No.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha dan memperhatikan serta mempertimbangkan indek harga dan perkembangan perekonomian yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha. Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda KALTIM No.08 Tahun 2005; Perda KALTIM No.2 Tahun 2012; Pergub KALTIM No.9 Tahun 2012.
Dala Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penetapan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran V Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 30 Tahun 2017

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Pematangsiantar

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERWAL PEMATANG SIANTAR NO. 30 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1960

Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-Cabang yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pp no 030 tahun 1960.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 1965.