Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.199 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 5a Tahun 2013

Penyediaan Dana Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013 untuk Tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2013

APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP LABUHANBATU SELATAN NO.5.a TAHUN 2013.pdf

Abstrak

APBD - DANA BELANJA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5a, BD.2013/NO.5a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Dana Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013 untuk Tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2013

ABSTRAK:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 belum mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 28 Desember 2012. sehingga untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka perlu disediakan kredit anggaran untuk jangka waktu sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun Anggaran 2013.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2008; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 37 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyediaan Dana Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013 untuk Tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2013 sebelum dikeluarkannya Perda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun Anggaran 2013. Diatur tentang maksud dan tujuan, serta ruang lingkup, penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2013.
5 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi No. 5B Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Bekasi No. 47 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 104A Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA IBADAH DI KOTA BEKASI

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Peraturan Wali Kota_104.A_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 Tahun 2016

Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 70 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 3a Tahun 2013

Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 03a tahun 2013 (ekstrak).pdf

Abstrak

SENSUS BARANG DAERAH

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3a, BD. 2013/NO. , LL KAB. MALUKU TENGAH: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kabupaten Maluku Tengah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diterapkan Petunjuk Teknis. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah kabupaten Maluku Tengah.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU on. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2008; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perda No. 45 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2009; Perda No. 16 Tahun 2009; Perbup No 07 Tahun 2009Perbup No. 08 Tahun 2011; Perbup No.09 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2013.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 22.1 Tahun 2010

Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang No. 25.A Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwako Nomor 25.A Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 43A Tahun 2019

Identifikasi Benturan Kepentingan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
2019perwal3375043A.pdf

Abstrak

PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA - IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43A, BD.2019/No.43A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Identifikasi Benturan Kepentingan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara; bahwa dalam rangka menuju tata kelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, diperlukan identifikasi penyebab terjadinya benturan kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Identifikasi Benturan Kepentingan Pengelola Pengadaan Barang/ J asa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang uraian Identifikasi benturan kepentingan pengelola pengadaan barang/jasa tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
7 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 34A Tahun 2010

Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Daerah Yang Berasal Dari Kekayaan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Download :
PERWALI NO 34A TH 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 24A Tahun 2013

Sekretariat Pengelola Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (E-Office) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
BD Perwal Nomor 24.A.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .