Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE KOTA PAREPARE
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut dari Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka perlu mengatur Peraturan Internal Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare; untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab dari Pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili, pengelola Rumah Sakit dan Staf Medis Fungsional maka perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan Rumah Sakit; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Internal Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibe Kota Parepare.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perubahan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Peedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr.Hasri Ainun Habibie Parepare pada Dinas Kesehatan.
1. PERATURAN INTERNAL KORPORASI;
2. PEMILIK;
3. DEWAN PENGAWAS;
4. PENGELOLA RUMAH SAKIT;
5. ORGANISASI PELAKSANA;
6. ORGANISASI PENDUKUNG;
7. TATA KERJA;
8. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA;
9. REMUNERASI;
10. STANDAR PELAYANAN MINIMAL;
11. PENGELOLAAN KEUANGAN;
12. TARIF LAYANAN;
13. PENYUSUNAN RBA;
14. PRINSIP TATA KELOLA;
15. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
16. PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BYLAWS)
17. KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR;
18. MONITORING DAN EVALUASI.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
57
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2020
Sistem Pengendalian Intern- Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD 2020/28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh wakil kepala daerah bersama inspektorat, Dan bahwa agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas, diperlukan suatu pedoman, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 Tahun 2018,
Ketentuan Umum, Penyerahan Hasil Pemeriksaan, Pelaksanaan Tindak Lanjut, Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pengawasan Oleh Dprd, Penatausahaan Dan Pelaporan, Ketentuan Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitasi Penggunaan Produk Lokal Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memajukan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah, dilakukan pengembangan potensi usaha produk lokal daerah dengan cara memfasilitasi penggunaan produk lokal daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 20 Th 2008; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 17 Th 2013; PP No 29 Th 2018; Permendag No 47/M.DAG/PER/6/2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2012; Perda Kota Tangerang Selatan No 4 Th 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Fasilitasi penggunaan Produk Lokal Daerah; 3. Pembinaan Dan Pengembangan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2020
Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
2020
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 27, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 320
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan telah diatur mengenai piagam pengawasan internal Pemerintah Kota Tarakan; bahwa dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait, APIP diharapkan berperan secara efektif memberikan layanan penjaminan dalam (assurance) dan pemberian saran (advisory services) sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
maka Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan harus disempurnakan; perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan tentang Penyelenggaraan dan Pemerintahan Pengawasan Daerah; .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan tentang Penyelenggaraan dan Pemerintahan Pengawasan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 04 / M. PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Aparatur Negara Negara Nomor Pendayagunaan PER/OS/M.PAN /03/200B tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; .Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor O9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tarakan; Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun
2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
mengatur mengenai pedoman dan kerangka kerja pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Piagam ini mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola di lingkungan pemerintahan tersebut. Beberapa aspek yang diatur dalam peraturan ini meliputi:
Fungsi dan peran pengawasan intern, Wewenang APIP, Tanggung jawab APIP, Hubungan dengan manajemen
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
20 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. Untuk mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu instrument dan tahapan sebagai pedoman pelaksanaan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud berikut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Cirebon.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Cirebon. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pedoman Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, Pelaksanaan Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, SOP, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
74 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2020
PENUGASAN - pt. TANGERANG nUSANTARA gLOBAL - PENGELOLAAN ANGKUTAN UMUM
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Tahun 2020 No. 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Pengelolaan Angkutan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelayanan moda transportasi angkutan jalan khususnya guna melayani angkutan penumpang, diperlukan upaya pengelolaan angkutan perkotaan yang handal dengan berorientasi layanan pada keselamatan, kelancaran, tertib dan teratur, terintegrasi serta terjangkau;
UU No 2 Th 1993; UU No 22 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 74 Th 2014; PP No 54 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Permenhub No PM. 15 Th 2019; Permenhub No PM. 9 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 10 Th 2016.
Ketentuan Umum; 2. Penugasan; 3. Kerjasama; 4. Dukungan Pemerintah Daerah; 5. Pendanaan; 6. Keadaan Kahar (Force Majeure); 7. Pelaporan; 8. Pengawasan dan Pengendalian; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2020
PERWALI Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
perubahan atas peraturan wali kota nomor 9 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan sistem online atas data transaksi usaha wajib pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap penerimaan Pajak Daerah serta Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan, pengawasan, terhadap wajib pajak yang menyalah gunakan perangkat pendukung sistem onlie atas data transaksi usaha wajib pajak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota InI adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah demgam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012; Perda No.3 Tahun 2011; Perda No.4 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
Terdiri dai 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 25 Tahun 2020
KRITERIA DAN MEKANISME - PENDATAAN PENDUDUK RENTAN - TERDAMPAK COVID-19
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD Tahun 2020 No. 25
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kriteria dan Mekanisme Pendataan Penduduk Rentan Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya penangangan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 24 Th 2007; UU No 11 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 2 Th 2018 Perpres No 17 Th 2018; Kepres No 7 Th 2020; Permendagri No 11 Th 2010; Permensos No 8 Th 2012; Permensos No 28 Th 2018; Permensos No 10 Th 2019; Permenkes No 1501/Menkes/Per/X/2020; Kepmensos No 49/HUK/2004.
1. Ketentuan Umum; 2. Kriteria Penduduk Rentan Yang Terdampak Covid-19; 3. Mekanisme Pendataan Penduduk Rentan Yang Terdampak Covid-19; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2020
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui partisipasi pegawai dan pihak eksternal dalam bentuk pengaduan dengan data dan informasi, perlu adanya sistem pengelolaan pengaduan mengenai pelanggaran oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Ruang lingkup Sistem Pengelolaan Pengaduan meliputi:
1. Mekanisme penyampaian pengaduan;
2. Tindak lanjut pengaduan;
3. Hak dantanggung jawab Pelapor;
4. Hak dan tanggung jawab Inspektorat;
5. Pelaporan pengaduan;dan
6. Pemberian penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat