Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Uang Jasa Badan Pembina Dan Dewan Pengawas Serta Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar pemberian gaji Direksi, penghasilan Pegawai, uang
jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas, serta honorarium anggota
Sekretariat Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
36 Tahun 2006 tentang Uang Jasa Badan Pengawas, Honorarium Anggota
Sekretariat Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas; bahwa dengan adanya perubahan gaji tertinggi pegawai pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sebagai dasar penghitungan
besaran gaji Direktur Utama, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi,
Penghasilan Pegawai, uang jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas,
serta Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun
1974.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Uang Jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas Serta Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 65 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan sosial kepada orang lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang sehingga mereka dapat menjalin hari tuanya dalam suasana aman tentram dan sejahtera lahir, maka perlu diberikan dana bantuan hibah ;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Perdesaan/Kelurahan Dikabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2010.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 65 Tahun 2010
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD.2010/NO.49 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Kulon Progo No.3 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu
mengatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendaftaran Penduduk; Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan; Pelayanan Pencatatan Sipil; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
Jumlah Halaman: 65 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 64 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Pembagian Pemberian Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk mendorong peningkatan kinerja petugas pungut dan aparat terkait, maka dipandang perlu untuk memberikan insentif; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Permanfaatan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menentapkan Pengaturan Pembagian Pemberian Insentif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pengaturan Pembagian Pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Bab III Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 64 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Tertib Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Mencapai Efisiensi Dan Efektifitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat Dipandang Perlu Adanya Tata Tertib Sebagai Pedoman Kerja Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat;
UU No.08 Tahun 1974 sebagaimaana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebgaiamana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 1980; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2010; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.07 Tahun 2008;
Ketentuan Umum, Pemmbina, Kedudukan Dan Status, Tugas, Kewajiban Dan Hak, Kedinasan, Tamu, Parkir Dan BKO (Bawa Kendali Operasi), Larangan dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 64 Tahun 2010
peraturan bupati - penyelenggaraan sistem pengendalian intern
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD.2010/No.64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Banyumas; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2010.
19 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 64 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Biaya Awal Pendidikan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD-AKBID Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Akademik 2010/2011
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 42 Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan dan pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) disebutkan bahwa BLUD dapat
memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas
barang/jasa layanan yang diberikan yang ditetapkan dalam
bentuk tarif dengan memperhatikan kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan serta kompetensi yang sehat dan di
tetapkan dengan Peraturan Bupati ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a,maka perlu menetapkan peraturan Bupati Cilacap
tentang Tarif Biaya Awal Pendidikan pada Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) UPTD-AKBID Pemerintah
Kabupaten Cilacap Tahun Akademik 2010/2011 ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif biaya awal pendidikan pada BLUD UPTD-AKBID pemerintah kabupaten Cilacap Tahun Akademik 2010/2011
sebesar Rp 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
3 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 64 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pembangunan agar berdayaguna dan berhasilguna , diperlukan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ;
bahwa sehubungan hal tersebut di atas , dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Peraturan Bupati Semarang ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Perahrran Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pcmcrintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemcrintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2/Pd./69; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3/Pd./69; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi
Pakaian Dinas, Atribut Pakaian Dinas, Pemakaian Atribut, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2010.
54 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
