Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ; Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Secara Daring; Profil Perkembangan Kependudukan ;Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

31 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2023

Sumber

BD 2023/NO.79

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 125 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kulon Progo No 79 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Kulon Progo No.3 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

kependudukan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD 2023/NO.79
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan; b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan pelimpahan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah perlu mengatur teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Dalam melaksanakan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati. Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019. Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ; Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Secara Daring; Profil Perkembangan Kependudukan ;Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023. Peraturan Yang Dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2010 Seri E); dan b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013); Jumlah Halaman: 47 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT