Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD. No. 2021/2021, LL Kota Tual : 6 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melindungi pelaku pengadaan barang/jasa dari resiko hukum serta untuk menciptakan iklim pengadaan barang/jasa yang nyaman, aman dan meningkatkan percepatan pembangunan di Kota Tual, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengadan Barang /Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, aparatur pelaksana, pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2021.
Lamp 2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam menjalankan usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga perlu melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara efisien dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pengadaan barang/jasa PDAM, pelaku pengadaan barang/jasa, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 20 Tahun 2021
STANDAR HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD. No. 2021/401, LL Kota Tual : 7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa kenaikan harga barang di pasaran sangat mempengaruhi Standar Harga Satuan Barang sebagai patokan dalam beberapa jenis barang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2022. Penetapan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, standar harga satuan barang, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wall Kota Nomor
14 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PERWALI NO.11 Tahun 2016
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:
a.integritas;
b.kredibilitas;
c.objektivitas;
d.efisien;
e.efektif;
f.transparan;
g.terbuka;
h.bersaing;
i.adil/tidak diskriminatif; dan
j.akuntabel.
Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik
dibentuk Sekretariat secara ex-officio bertempat di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.Surat Sekretariat Komite Etik ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah selaku Ketua Komite Etik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Mengubah PERWALI NO.11 Tahun 2016
7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2021/NOMOR 14 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu adanya pedoman mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 16 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 17 tAHUN 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 130 Tahun 2018; PERMENKEU Nomor 187/PMK.07/2018 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; PERDA Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2007; PERWALI Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 9 (sembilan) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kegiatan; Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
Pada saat Perwali ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 29 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm, Lampiran: III
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 17 Tahun 2021
PENETAPAN STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA TUAL
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD. No. 2021/398, LL Kota Tual : 6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Pemerintah Kota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tual nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, standar barang dan standar kebutuhan BMD, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Lamp 334
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PELAYANAN KESEHATAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 35 TAHUN
2013 TENTANG PENGADAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan masih terbatasnya jumlah pegawai yang
berstatus Aparatur Sipil Negara maka untuk menunjang
pemenuhan penyelenggaraan dan menjaga kualitas
pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah masih
diperlukan keberadaan tenaga teknis pendukung
kegiatan;
b. bahwa untuk menunjang kesejahteraan pelaksana
kegiatan perlu adanya pengaturan hak yang diberikan
kepada tenaga teknis pendukung kegiatan yang bekerja di
perangkat daerah, sehingga beberapa ketentuan dalam
Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah
Kota Kediri perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga
Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013;
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga
Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. perubahan tersebut antara lain: menghapus beberapa istilah dapa ketetntuan umum; Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (3) dihapus,
serta disisipi 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5A) dan ayat (5B); Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal
4A
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga
Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
jumlah 6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong
ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Qanun Kota Sabang No 5 Tahun 2010; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah No 12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 3 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; Bab III Tata Nilai Pengadaan; BAB IV Ruang Lingkup Pengaadn; BAB V Para Pihak; BAB VI Perencanaan Pengadaan; BAB VII Persiapan Pengadaan; BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan; BAB IX Pembayaran Prestasi Kerja; BAB X Keadaan Kahar; BAB XI Pemutusan Surat Perjanjian; BAB XII Sanksi; BAB XIII Penyelesaian Perselisihan; BAB XIV Pelaporan Dan Serah Terima; BAB XV Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan secara elekstronik; BAB XVI Ketentuan Lain-Lain; BAB XVII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
40 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Depok No. 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
STANDAR - HARGA - SATUAN - PENANGANAN - CORONA - VIRUS - DISEASE - 2019 - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KOTA - DEPOK
2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, BD 2021/14
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permenkes No. 75 Tahun 2018; Peraturan LKPB/JP No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2021; Perda Kota Depok No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang meliputi Ketentuan Umum, Standar Harga Satuan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
