Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum
Daerah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/ 564/2012;bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu diatur mengena1 pola pengelolaan yang efektif, efisien,akuntabel, transparan dan memiliki fleksibiltas dalam pedoman akuntansi
berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Tabalong;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentangPedoman Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerh Rumah Sakit Umum H. Badaruddin Tanjung dengan Sistematika;Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan; bahwa agar pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu adanya pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan kerjasama dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Sadan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kerjasama BLUD
Bab III Bentuk Kerjasama
Bab IV Tata Cara Kerjasama
Bab V Hasil Kerjasama BLUD
Bab VI Pemantauan dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2013.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 37 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Badan Layanan Umum Daerah
Penuh, yang dalam pengelolaan keuangannya diberikan fleksibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka menjalankan status sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, perlu mengatur Besaran Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Dengan sistematika; Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Perhitungan Dan Penetapan Tarif; Prinsip, Besaran Tarif Dan Pengelolaan Yang Dikenakan Tarif; Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran; Penggunaan Tarif Pengelolaan; Perubahan Tarif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 37 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Piutang Dan Utang Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga likuiditas keuangan, maka perlu adanya pengelolaan yang berkenaan dengan Piuang maupun Utang guna kepentingan operasional Badan Layanan Umum Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur adanya pengelolaan piutang dan Utang pada Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang dan Utang Pada Badan Layanan Umum Daerah;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 200; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Piutang
Bab III Penghapusan Piutang
Bab IV Pengelolaan Utang
Bab V Kegiatan dan Wewenang
Bab VI Penatausahaan Pinjaman/Utang
Bab VII Monitoring dan Evaluasi
Bab VIII Pelaporan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2013
pedoman penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada pemerintah kabupaten bone bolango
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2013/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk tertibnya pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang akan mengalihkan pola pengelolaan keuangannya menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 ; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.25 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.53 Tahun 2007; Permendagri No.61 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan Tujuan, Persyaratan dan Penetapan PKK-BLUD, Tata Kelola, Dewan Pengawas, Status Kelembagaan, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Tarif Layanan, Pendapatan dan Biaya BLUD, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaawaban. Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2013.
Terdiri dari 64 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan
laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi
akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 116 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Negara;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; UUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2012.
1. Ketentuan Umum; 2. SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM NEGARA; 3. PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT; 4. PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT; 5. PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT; 6. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2013.
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
