Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap Pengadaan, Pengelolaan dan Penya1uran Cadangan Pangan Pemerintah Ka bu paten untuk menangani kerawanan pangan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/0T.140/12/2010; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Perment.an/ PP.320/5/2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/ PP.130/8/2017; Peraturan Menteri Pertanian Nemor 11/Permentan/KN.130/4/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Pennentan/ KN.130/8/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Namer 5 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Mempawah Nomor 49 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Sasaran; Organisasi Pelaksana; Mekanisme Penyediaan dan Penyimpanan; Mekanisme Penyaluran; Pemantauan , Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2010
DAERAH IRIGASI - POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2010/No. 332
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010/2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan
tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman
perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi
di Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana
Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010/2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pola tanam dan rencana tata tanam tahun 2010/2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan
peternakan di Kabupaten Lamongan, serta guna
mendukung peningkatan pendapatan petani dan
memperkuat kedaulatan pangan nasional khususnya
sasaran komoditas unggulan spesifikasi lokasi regional,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun
2022.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.
Mengatur tentang Rencana Intensifikasi Pertanian, terdiri atas:
a. sasaran areal/ populasi;
b. sasaran produksi.
yang meliputi:
a. sub sektor tanaman pangan dan palawija;
b. sub sektor tanaman hortikultura;
c. sub sektor tanaman perkebunan;
d. sub sektor peternakan;
e. sub sektor perkanan.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAN TATA CARA PELAPORAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 angka 11 dan melaksanakan ketentuan Pasal 87D ayat (5) Perda Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pelaporan Pengambilan Sarang Burung Walet
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2018, Perbup No.52 tahun 2016,
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Laporan; Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak; Tata Cara Pengisian SPTPD; Tata Cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT; Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Kriteria Wajib Pajak Dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan; Tata Cara Pemeriksaan Objek Pajak; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
Kebutuhan - Harga Eceran Tertinggi (Het) - Pupuk Bersubsidi - Sektor Pertanian - Kabupaten Tebo - TA 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2015/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tebo TA 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Pergub Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2015 tanggal 23 Desember 2015, untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Perbup Tebo tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2016.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007;
Perbup ini mengatur mengenai Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tebo TA 2016, meliputi; Jenis Pupuk Bersubsidi; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi; Penyaluran Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan; dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
8 hlm.; Lampiran 7 hlm.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 56, LN. 1960 No. 174, TLN. No. 2117, LL SETNEG : 20 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
