Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan modal pemerintah kabupaten melawi pada PT Bank kalbar Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan PAD Kabupaten Melawi, Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2015, Perda no.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Pada PT. Bank Kalbar Tahun 2017 dalam 6 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomro 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera
ABSTRAK:
bahwa guna efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud sehingga dapat menunjang kinerja Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1999; UU No 21 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 89 Tahun 2014; Peraturan OJK No 13/POJK.05/2014; Perda Kab Demak No 8 Tahun 2012; Perda Kab Demak No 10 Tahun 2012; Perda Kab Demak No 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kepemilikan modal dasar PT LKM Demak Sejahtera adalah Pemerintah Daerah dan Koperasi dan ditetapkan oleh RUPS. Pemegang saham wajib memberikan tambahan setoran modal guna memenuhi kewajiban modal minimum PT LKM Demak Sejahtera. Perubahan kepemilikan Saham harus ditetapkan dengan RUPS. Struktur organisasi dan tata kerja PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. Termasuk juga diatur tentang logo dan stempel, persyaratan dewa komisaris, direksi, kepegawaian, penghasilan pegawai, cuti dan pensiun pegawai, dana pensiun, disiplin pegawai, RUPS, rencana kerja dan anggaran, operasional, laporan keuangan, pembagian laba, aktiv atetap dan inventaris, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi dan kerjasama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dearah Tingkat II Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Perbankan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus menuju Good Corporate Governance yang mampu memberikan pelayanan prima, diperlukan langkah-langkah strategis, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan permodalan, peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta optimalisasi capaian laba perusahaan.
Bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus diharapkan mampu untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus menuju Good Corporate Governance.
Bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus serta guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
Bahwa sesuai ketentuan BAB IV huruf E.2.b.1) Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, penetapan alokasi penyertaan modal yang akan diberikan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus menjadi wewenang Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati ini berisi tentang :
- Pasal 1 tentang Ketentuan Umum
- Pasal 2 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 3 Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp9.500.000.000,00
- Pasal 4 tentang tanggung jawab Direksi/Pemimpin Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan
Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif air
Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Buru. Tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran
Peraturan Bupati Buru Nomor 3O Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Tarif Air Minum, dipandang tidak sesuai
lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian dan perubahan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahrun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun
2004.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Lampiran 11 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 9 Tahun 2017
PELAKSANAAN pendirian perusahaan umum daerah air minum
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (10), Pasal 67 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum, termasuk didalamnya mengatur tentang Lapangan Usaha; Pembukaan Kantor Pemasaran di Wilayah Kerja Daerah Lain; Organ PUDAM; Karyawan PUDAM; Dana Cadangan Umum dan Dana Cadangan Tujuan; Pengelolaan Barang; Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; Pembubaran PUDAM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Pejabat Struktural dan Karyawan Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLUSPAM) Gorontao Utara tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat Struktural dan Karyawan Definitif yang diangkat oleh Direksi.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 51 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SELEKSI DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Sekkadau Periode Tahun 2017-2021, perlu menetapkan pedoman seleksi calon direksi perusahaan daerah air minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.7 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.122 Tahun 2015, Permendagri No.2 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2014, Perbup No.60 tahun 2016
Ketentuan Umum; Mekanisme Seleksi calon Direktur; Masa Jabatan Direktur; perpanjangan Masa Jabatan Direktur; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2017
PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/No. 08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERPRES No. 12 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDES PDTT No. 02 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No. 04 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Pendirian BUM Desa dan BUM Bersama, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Tugas, Kewajiban dan Wewenang, Kriteria Pelaksana Operasional BUM Desa, Jenis Usaha, Permodalan dan Alokasi Hasil Usaha, Kerjasama BUM Desa Antar Desa, Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembubaran BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Format Tata Naskah, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
27
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
