Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Serang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BMD, diperlukan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UU D 1945; UU No. 14 tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda Kabupaten Serang No. 4 Tahun 2021.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Kebutuhan BMD Bab III Pengadaan BMD Bab IV Penggunaan BMD Bab V Pemanfaatan BMD Bab VI Pengamanan dan Pemeliharaan Bab VII Penilaian Bab VIII Pemindahtanganan Bab IX Pemusnahan Bab X Penghapusan Bab XI Penatausahaan Bab XII Pembinaan , Pengendalian, dan Pengawasan Bab XIII Pengelolaan BMD pada SKPD yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Bab XIV BMD Berupa Rumah Negara Bab XV Insentif dan/atau Tunjangan XVI Ganti Rugi dan Sanksi XVII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 86 Tahun 2009; dan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 56 Tahun 2010.
291 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 114 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan bahwa
hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian; bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dipandang
perlu mengatur pelaksanaan hibah barang milik daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara hibah Barang Milik Daerah yang meliputi syarat BMD yang dapat dihibahkan, pihak yang menerima hibah, pelaksana hibah dan tata cara pelaksanaan hibah barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 114 Tahun 2022
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD.2016/115
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Benda Tidak Bergerak dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 2 Tahun 2012, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Benda Tidak Bergerak dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Ketentuan Perizinan, 3. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin, 4. Masa Berlaku Izin, 5. Kewajiban, Larangan dan Tanggung Jawab, 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 115 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang, dan/atau mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah, maka barang milik daerah dapat disewakan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan sewa maka perlu adanya pengaturan tata cara sewa barang milik daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Prinsip Umum Sewa, Subjek Pelaksana Sewa, Objek Sewa, Masa Sewa, Penetapan Tarif Sewa, Prosedur Sewa, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Ganti Rugi Dan Denda, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
57 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 115 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD.2019/NO.116, LL Kab. Kubu Raya : 26 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kubu Raya agar diselengarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pejabat Pengelolaan BMD; Pemenfaatan BMD; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
12 HAL DAN Penjelasan sebanyak 14 (empat belas) halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2022
TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 117, BD.2019/NO.117, LL Kab. Kubu Raya : 20 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel perlu adanya peraturan mengenai pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemusnahan BMD; Penghapusan BMD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
20 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
