Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2015

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa

Desa Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa

Download :
PERDA NO 6 TH 2015.pdf

Abstrak

pencabutan-perda-dana desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2015 No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengalokasikan dana kepada Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan alokasi dana desa dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pencabutan Perda Kab. Purworejo No 13 Tahun 2011

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
Perda Kab. Purworejo No 13 Tahun 2011
3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 06 Tahun 2015

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
perda _ 6 _ 2015 _ jdihtpi(132).doc

Abstrak

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan kemiskinan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 6 Tahun 2015

Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2014

APBD

Download :
Perda 6_2015_Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2015

Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna di Kabupaten Buton

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perbup Nomor No.06 Tahun 2015.pdf

Abstrak

tentang PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PERTAMBANGAN LAGUNA DI KABUPATEN BUTON

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD. 2015 /No. 6, LL 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna di Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033, kawasan strategis Kabupaten Buton dari sudut pertumbuhan ekonomi khususnya kawasan industri pertambangan berada di Kecamatan Lasalimu dan sekitarnya; b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan industri pertambangan di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lawele, Lagunturu, dan Nambo yang disingkat dengan Laguna di wilayah Kecamatan Lasalimu sebagai kawasan industri pertambangan Kabupaten Buton; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna di Kabupaten Buton;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68); Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 72); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 85);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PENETAPAN KAWASAN BAB III PENETAPAN KAWASAN BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN BAB V KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bogor No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

Download :
2015pb3201006.pdf

Abstrak

pedoman - pengadaan - dan - atau - jasa - pada - rumah - sakit - umum - daerah - leuwiliang - kelas - c - sebagai - penyelenggaraan - pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - secara - penuh

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengadaan dan/atau Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas CSebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 1009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Keuangan No. 08/PMK.2/2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 8 Thun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015.
9 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015

Penyelenggaraan Perpustakaan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan dan pelatihan

Download :
PERDA_No__6_Tahun_2015_tentang_PENYELENGGARAAN_PERPUSTAKAAN1.pdf

Abstrak

penyelenggaraan - perpustakaan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2015/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

ABSTRAK:

Bahwa perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi maka perlu menetapkan Perda Kot. Sukabumi tentang Penyelanggaraan Perpustakaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 tahun 1995; PP No. 24 tahun 2014; Perda Kot. Sukabumi No. 2 Tahun 2008; Perda Kot. Sukabumi No. 13 tahun 2012; Perda Kot. sukabumi No. 16 Tahun 2012.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Perpustakaan, Pembudayaan Gemar Membaca, Pelestarian Naskah Kuno, Pengembangan Koleksi Budaya Etis Nusantara , Prasarana Saran Dan Sumber Daya, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Kerjasama Dan Kemitraan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015.
22 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Kab. Banyumas Tahun 2015 No 6_ocr.pdf

Abstrak

PETUNJUK-PELAKSANAAN-TATA-CARA-PEMUNGUTAN-RETRIBUSI-PERPANJANGAN-IZIN-MEMPERKERJAKAN-TENAGA-ASING

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2015/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (7) dan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39 , Tambahan Lembaran RI Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5333); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Hak Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5358); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi, Bentuk SKRD, Tata Cara Pembayaran dan Tata Cara Penagihan, Cara Membayar Retribusi, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kurang Bayar, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Ketentuan Penutup, dan Lampiran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
15 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015

Pendidikan

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2015

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 06, BD.2015/No.06

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan, terkait penetapan prioritas komponen pembiayaan pelaksanaan Program Pendidikan Gratis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun Anggaran 2015.
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undnng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Pcrcncanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 2 Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah; 17. Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Sela tan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan; 18. Pcraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 4 Tahun 2014 lentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nornor 66 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nornor 9 Tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 4 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan; 19. Peraturan Daerah Kata Palopo Nornor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Palopo Nornor 5 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo.
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAAN PROGRAM PENIDIDIKAN GRATIS KOTA PALOPO TAHON ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Palopo; 3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palopo; 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Palopo; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikari Kota Palopo; 6. Program Pendidikan Gratis adalah program pembiayaan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Palopo untuk membebaskan atau meringankan biaya peserta didik pendidikan dasar dan menengah tanpa mengurangi peran serta masyarakat; 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kata adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 3 9. Rcncuna Anggaran Pcndapntan clan Bclanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah Rcncana Anggaran Pcndapatan dan Belanja yang disusun olch Satuan Pcndidikan Dasar dan Mcncngah; 10. Biaya Opcrasi Nonpersonalia adalah biaya yang diperlukan satuan pcndidikan dasar dun mcncngah untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia sclarna satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pcndidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pcndidikan; 11. Sarana adalah fasilitas pembelajaran yang dapat dipindah-pindah; 12. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah; 13. Perabot adalah sarana pengisi ruang; 14. Peralatan pendidikan adalah sarana yang digunakan secara Iangsung untuk pembelajaran; 15. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok pcserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas; 16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsnawiyah atau bentuk lain yang sederajat; 17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat; 18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan; 19. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah; 20. Tenaga Kependidikan adalah petugas yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah; 21. Insentif Pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang berstatus PNS dan NOf'l PNS bukan penerima tunjangan profesi yang dibayar berdasarkan kelebihan jam mengajar dan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang berstatus Non PNS dibayar berdasarkan jam mengajar; 22. Insentif Tenaga Kependidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru Kelas, Kepala Tata Usaha, Bendahara Pendidikan Gratis, Pegawai Tata Usaha atau Tenaga Administrasi Sekolah, Operator, Pengelola Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Ketua Program Studi Keahlian (Khusus SMK), Pengelola Bengkel (Khusus SMK), Teknisi (Khusus SMK), tenaga pengamanan sekolah, Bujang Sekolah atau Cleaning Service; 23. Profil Sekolah adalah gambaran tentang peserta didik, pendidik, tenaga keperididikan, dan rombongan belajar yang menjadi dasar pengalokasian dana Pendidikan Gratis; 24. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 4 pernbelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik; , 25. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/ atau sebagai penyelesaian dari suatu satuan pendidikan; 26. Pendidikan Menengah Universal adalah pemberian kesempatan seluas-Iuasnya kepada warga masyarakat usia 16 sampai 18 tahun untuk mengakses pendidikan menengah berrnutu, meliputi SMA, MA dan SMK yang dibiayai bersama oleh Pernerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dengan tujuan menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 27. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyedian pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal2 Tujuan Program Pendidikan Gratis, adalah: a. Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik, pemberian insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta tambahan biaya operasional sekolah; b. Mempercepat penuntasan wajib belajar � pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; c. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global, serta d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul. Pasal3 Sasaran Program Pendidikan Gratis adalah satuari pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta se-Kota Palopo. BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Proses Penyusunan Profil dan Penetapah Alokasi Dana Pasal4 Penyusunan profil sekolah atau madrasah pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan prosedur: 5 a. Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo menyiapkan dan menyampaikan format Profil Sekolah atau Madrasah ke setiap sekolah atau madrasah sebelum awal tahun pelajaran baru; b. Tim Pengelola Sekolah atau madrasah menyampaikan Profil Sekolah atau madrasah ke Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo paling lambat awal bulan Agustus dalam rangkap 2(dua); c. Tim Pengelola dan Pengendali Perididikan Gratis Kota Palopo melakukan rekapitulasi data Profil sekolah atau madrasah dan sclanjutnya menyampaikan ke Tim Pengendali Provinsi; d. Contoh Format Profil Sekolah atau Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Pasal 5 ( 1) Penetapan alokasi dana Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2015 tiap sekolah atau madrasah didasarkan pada data profil sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015; (2) Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo melakukan verifikasi data jumlah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta rombongan belajar tiap sekolah berdasarkan data profil; (3) Atas dasar jumlah Siswa, PTK, serta Rombongan Belajar, Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota rnenyusun alokasi dana Pendidikan Gratis satuan pendidikan dasar; (4) Atas dasar jumlah siswa, Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo membuat alokasi dana Pendidikan Gratis satuan pendidikan menengah; (5) Alokasi dana Pendidikan Gratis setiap satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Bagian Kedua Proses Penyaluran, Pertanggungjawaban dan-Pengernbalian Dana Pasal6 (1) Dana Program Pendidikan Gratis yang disalurkan ke sekolah atau madrasah swasta berbentuk hibah. (2) Dana Pendidikan Gratis yang diterima sekolah atau madrasah disimpan dalam rekening giro atas nama sekolah(bukan atas nama pribadi). (3) Penyaluran dana Pendidikan Gratis ke sekolah atau madrasah menggunakan mekanisme GU (Penggantian Vang) (4) Pada awal Tahun Anggaran, Bendahara . Umum Daerah (BUD) memberikan Vang Persediaan (UP) ke Dinas Pendidikan, selanjutnya Dinas Pendidikan menyalurkan ke sekolah atau madrasah dalam bentuk uang panjar. (5) Sekolah atau madrasah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan keten tuan dan mekanisme yang berlaku. (6) Laporan pertanggungjawan keuangan yang' dibuat sekolah atau madrasah sebesar dengan uang panjar, atau kurang dari uang panjar, atau melebihi dari uang panjar yang diterima. (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar 40% (empat puluh persen) dipisah dengan yang bersumber dari APBD Kota Palopo sebesar 60% (enam puluh persen). 6 (8) Bcrdasarkan laporan pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pcndidikan memproscsnya dan menyampaikan ke DPPKAD untuk dimintakan kembali pcnggantian dana yang telah digunakan sekolah atau madrasah. Pasal 7 (1) Pada akhir tahun anggaran, sekolah atau madrasah mempertanggung jawabkan uang panjar yang diterima pada awal tahun anggaran dalam bentuk SPJ-Nihil. (2) Dana Pendidikan Gratis yang tidak digunakan atau tidak dapat di-SPJ• kan hingga akhir tahun anggaran, dikembalikan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Seto ran (STS). BAB IV PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan Pasal8 Komponen pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi : a. Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan; b. Pembiayaan proses belajar mengajar; c. Pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler; d. Pembiayaan untuk pemeliharaan atau perbaikan ringan. Pasal9 (1) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat oleh Tim Pengelola sekolah atau madrasah bersama dengan Komite Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan. (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pasal 10 ,. Sekolah atau madrasah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah atau madrasah agar kegiatan pendidikan berlangsung secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standard Nasional Pendidikan. Pasal 11 Sekolah atau madrasah dilarang membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam program BOS atau sumber pembiayaan lainnya. 7 ' Bagian Kcdua Rincian Komponcn Pcnggunaan Dana pada Satuan Pcndidikan Dasar yang Bcrsumber dari APBD Kota Pasal 12 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SD/ MI/SLB dan SMP/MTs/SMPLB yang bersumber dari APBD Kota diprioritaskan untuk membiayai: a. Insentif bulanan tenaga kependidikan; b. lnsentif kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi; c. lnsentif jam mengajar bagi Guru Non PNS yang tidak menenma tunjangan profesi; d. Biaya Operasi nonpersonalia yang tidak dibiayai oleh BOS. Pasal 13 (1) Insentif tenaga kependidikan SD/MI/SLB perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling besar: a. Kepala Sekolah Rp 150.000,- b. Guru Kelas atau Wali Kelas Rp 100.000,- c. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 150.000,- d. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 100.000.- e. Pegawai Administrasi Sekolah/Operator Sekolah Rp 100.000,- f. Pengelola Perpustakaan Rpl00.000,- a. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 300.000.- g. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 250.000.- bagi Non PNS dan Rp 125.000.- bagi PNS. J (2) Insentif tenaga kependidikan SMP/ MTs/SMPLB perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling besar : a. Kepala Sekolah Rp 200.000,- b. Wakil Kepala Sekolah Rp 150.000,- c. Wali Kelas Rp 125.000,- d. Kepala Tata Usaha Rp 150.000,- e. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 150.000,- f. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 125.000.- g. Staf Tata Usaha Rp 125.000,- h. Pengelola Perpustakaan Rp 125.000.- 1. Pengelola Laboratorium Rp 130.000,- -: J. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 350.000.- dan k. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 300.000.- bagi Non PNS dan Rp 150.000.- bagi PNS. Pasal 14 Insentif kelebihan jam mengajar guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi pada SD/MI/SLB dan SMP/MTs/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling besar Rp 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) perjam berdiri/minggu. 8 Pasal 15 lnscntif jam mengajar bagi guru Non PNS SD/MI/SLB serta StvtP/MTs/SMPLB yang tidak mcnerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c, paling besar Rp 4.000.-(empat ribu rupiah) perjam berdiri/ minggu. Pasal 16 Prioritas penggunaan Komponen Biaya Operasi Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah untuk membiayai: a. belanja penggandaan; b. pembelian alat tulis sekolah {ATS); c. belanja daya dan jasa kantor lainnya; d. biaya makan dan minum rapat serta kegiatan lainnya; e. perawatan dan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kelayakan kualitas agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, mencakup: 1. pembelian bahan dan alat kebersihan; 2. pengecatan gedung atau pagar; r 3. perbaikan atau penggantian kunci; 4. penggantian atap yang bocor; 5. pemeliharaan meubel dan 6. pemeliharaan peralatan pendidikan. ,1 Bagian Ketiga Rincian Komponen Pembiayaan Satuan Pendidikan Dasar yang Bersumber Dari APBD Provinsi Pasal 17 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SD/ MI/ SLB / dan SMP/MTs/SMPLB yang bersumber dari APED Provinsi dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai beri�ut: a. pengembangan Profesi Guru/Kepala Sekolah; b. pemberian Bantuan Siswa Miskin; c. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan Pendidikan Gratis; d. pelatihan Kepemimpinan Siswa Masa Depan Terpadu, yaitu : 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); 2. Kepramukaan; 3. Palang Merah Remaja (PMR); 4. Disiplin Lalulintas; 5. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Dokter Kecil atau Pencegahan Narkoba; 6. Spritual Question, Emosional Question, Intelektual Question atau Pendidikan Karakter; 7. Kantin Kejujuran; 8. Olah Raga dan Kesenian; 9. Wawasan Wiyata Mandala; 10. Pendidikan Bela Negara; 11. Pelatihan Paskibraka atau Tata Upacara Bendera; 12. Koperasi, Kewirausahaan dan Perbankan. e. mengikuti Lomba Guru atau Kepala Sekolah berprestasi/berdedikasi; 9 f. mengikuti lornba siswa berprcstasi (OSN, 02SN, FLS2N) ; g. pcmbinann pcscrta Lomba Guru, Kepala Sckolah dan Siswa Berprcstasi kc Tingkat Nasional; h. pcnggandaan Lcrnbar Kerja Siswa. Bagian Keempat Rincian Komponen Penggunaan Dana pada Satuan Pendidikan Menengah yang Bersumber dari APBD Kata Pasal 18 Dana Pendidikan Gratis yang diterima SMA/MA/SMK yang bersumber dari APBD Kata diperioritaskan untuk membiayai: a. insentif bulanan tenaga kependidikan; . b. insentif kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi; c. insentif jam mengajar bagi Guru Non PNS yang tidak menenma tunjangan profesi. d. pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan; e. pembiayaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); f. pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; g. belanja daya dan jasa kantor lainnya; Pasal 19 lnsentif tenaga kependidikan SMA/MA/SMK perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, paling besar : a. Kepala Sekolah Rp 250.000,- b. Wakil Kepala Sekolah Rp 200.000,- c. Wali Kelas Rp 150.000,- , d. Ketua Program Studi Keahlian(Khusus SMK) Rp 150.000,- e. Kepala Laboratorium atau Bengkel Rp 150.000,- f. Teknisi (SMK) Rp 150.000,- g. Pengelola Perpustakaan Rp 150.000,- h. Pengelola Laboratorium Rp 160.000,- 1. Kepala Tata Usaha Rp 200.000,- J. StafTata Usaha Rp 150.000.- k. Pembantu Bendahara Pendidikan Gratis Rp 200.000,- 1. Pembantu Bendahara Barang Sekolah Rp 150.000.• m. Tenaga Pengamanan Sekolah Rp 400.000.- dan n. Bujang Sekolah atau Cleaning Service Rp 350.000.- bagi Non PNS dan Rp 175.000.- bagi PNS. Pasal 20 Insentif kelebihan jam mengajar bagi guru SMA/�MA/SMK yang berstatus PNS dan Non PNS yang menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, paling besar Rp 4.000.- (empat ribu rupiah) perjam berdiri / minggu. Pasal 21 Insentif jam mengajar bagi guru Non PNS SMA/ MA/ SMK yang tidak menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling besar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah) perjam berdiri/minggu. 10 Pasal22 Pcmbiayaan kegiatan pcmbelajaran, remedial dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi : a. pcmbiayaan lembar kerja siswa; b. penggandaan materi, dan c. penggandaan bahan ujian. Pasal23 ' Pembiayaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi : a. pengadaan alat tulis sekolah; b. pengadaan buku rapor dan pasfoto siswa; c. insentif panitia; d. biaya makan dan minum panitia; e. biaya kegiatan MOS; f. biaya Tes Bakat; g. biaya penyusunan laporan PPDB. Pasal 24 Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi : a. biaya pendataan dalam rangka penyusunan profil sekolah atau madrasah dan Data Pokok Pendidikan Menengah (DAPODIKMEN); b. pembelian Alat Tulis Sekolah; c. belanja penggandaan; d. biaya rapat koordinasi; e. biaya pelaporan. Pasal25 Belanja daya dan jasa kantor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi : a. rekening listrik; b. rekening air; c. rekening telepon; d. biaya akses internet; e. langganan koran. ,, Bagian Kelima Rincian Komponen Pembiayaan Satuan Pendidikan Menengah yang Bersumber dari APBD Provinsi Pasal 26 Dana Pendidikan Gratis yang diterima oleh SMA/MA/SMK yang bersumber dari APBD Provinsi diprioritaskan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai berikut : a. peningkatan Mutu Manajemen, Kompetensi Pendidik, dan Perumusan Kurikulum; b. pembelian atau pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal; c. pernbiayaan Panitia dan Pengawas Ujian, serta Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa. Pasnl27 Pernbiayaan Kcgiatan Pcningkatan Mutu Manajernen, Kompetensi Pendidik, dan Pcrurnusan Kurikulum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi : a. pcmeliharaan sarana dan peralatan praktek; b. pengadaan pcralatan praktek siswa/peralatan laboratorium; c. peningkatan mutu manajemen sekolah; d. pcningkatan kompclensi pendidik; e. penyusunan kurikulum muatan lokal dan pendampingan implementasi kurikulum; f. penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar; g. pembinaan lomba kesiswaan; pemilihan guru tauladan dan kepala sekolah berprestasi; h. pembinaan karakter bangsa; 1. pembinaan disiplin lalu lintas dan; J. bimtek pembinaan PMR, Kepramukaan,. QSIS, UKS dan kegiatan kesiswaan lainnya, dan k. pembinaan kewirausahaan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal28 Pembeliaan atau penggandaan buku referensi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi : a. pembeliaan atau penggandaan Buku Bahasa Daerah; b. pembeliaan atau penggandaan Buku Keunggulan Lokal Kota Palopo; c. pembeliaan atau penggandaan Buku Sejarah Lokal, dan d. pembeliaan atau penggandaan buku potensi .daerah lainnya. Pasal 29 Pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta Pernbiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi : a. pembiayaan transportasi dan pengawasan ujian; b. pembiayaan laporan hasil belajar siswa; c. pembiayaan konsumsi panitia dan pengawas ujian; d. pembelian alat tulis kantor untuk pelaksanaan ujian. Bagian Keenam Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah atau Madrasah Pasal 30 ( 1) Pengadaan atau pembelian barang/jasa di sekolah atau madrasah dilakukan dengan menggunakan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan ekonomis serta memperhatikan kualitas barang/jasa dan kewajaran harga sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Penggunaan biaya untuk pemeliharaan ringan diawali dengan membuat rencana kerja serta memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah kota; (3) Kewajiban Perpajakan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana Pendidikan Gratis, maka bendahara atau pengelola dana Pendidikan Gratis wajib memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. BAB V PENGELOLAAN, PENGENDALIAN DAN.PELAPORAN Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 31 ( 1) Pclaksanaan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo dilakukan oleh Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis ; (2) Pernbentukan Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis dilakukan secara musyawarah, demokratis, transparan dan akuntabel. (3) Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Unsur Tim Pengelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kota Palopo sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini. (5) Keberadaan Tim Pengendali dan Pengelola Pendidikan Gratis adalah mendukung dan memfasilitasi kelancaran pengelolaan Pendidikan Gratis Kota Palopo. Pasal 32 Tim Pengelola dan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1), bertugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran Pendidikan Gratis b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pendidikan Gratis, antar lain jadwal sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi; c. merancang sebaran sekolah penerima bantuan dana Pendidikan Gratis dengan mempertimbangkan kriteria sekolah serta ketersediaan dana· d. men ' sialisasikan kebijakan pada tingkat Kota dengan pengelola pada so satuan pendidikan dan unsur masyarakat; e. menetapkan sekolah sasaran, melakukan klarifikasi dan verifikasi data pada sekolah atau madrasah penerima bantuan; f. menyusun daftar calon sekolah penerima bantuan dan menetapkannya dengan keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi lapangan; g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Gratis; h. memberikan peringatan atau tindakan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; 1. menerima atau meminta laporan hasil pelaksanaan Pendidikan Gratis di sekolah atau madrasah; J. menyusun laporan pertanggungjawabaan pelaksanaan Pendidikan Gratis dan melaporkan ke Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Pasal 33 Tim Pengelola dan Pengendali selama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan honorarium yang bersumber dari dana APBD Kota Palopo. ,, (3) Lnpornn scbaguimann climaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Wnlikota mclalui DPPKAD clan kcpada Gubernur melalui Dinas Pcndidikan Provinsi Sulawesi Sclatan. Pasal 37 ( l) Kepala Sckolah a tau Madrasah selaku ketua Tim Pengelola Sekolah atau Madrasah Pcndidikan Gratis melaporkan pelaksanaan Pendidikan Gratis sccara bulanan, triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Tim Pcngelola dan Pengendali Pendidikan Gratis Kata Palopo; (2) lsi laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : a. penerimaan dan penggunaan dana; b. hambatan dan solusinya; c. saran-saran dan tindak lanjut. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal38 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015.
21

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015

Perangkat Desa

Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Demak No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011

Download :
perda-no-6-tahun-2015.pdf

Abstrak

perangkat desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka membantu Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Perangkat Desa; bahwa guna mewujudkan Perangkat Desa yang dapat melaksanakan tugas dengan proofesional, maka perlu disusun peraturan yang mengatur tentang rekruitmen, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kekosongan Dan Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Pendaftaran Dan Ujian Penyaringan Perangkat Desa, Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa, Masa Jabatan Perangkat Desa, Biaya Pengangkatan Perangkat Desa, Larangan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Perangkat Desa, ketentuan penyidikan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 dicabut.
29 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.