Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah, penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Data Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas hulu
ABSTRAK:
bahwa fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi merupakan instrument penting dalam, dan pemberian pelayanan pada masyarakat;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengelolaan data Kinerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja, Pejabat Pengelola Data Kinerja, Pelaporan Data Kinerja, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu diberikan hak akses bagi petugas pada satuan kerja perangkat daerah dan lembaga pengguna yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat;
bahwa untuk memperlancar proses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu mengatur tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60, Pasal 67 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, PP nO. 37 Tahun 2007, Perpres No. 26 Tahun 2009, Permendagri No. 61 Tahun 2009, Perda kab. Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; lingkup pemanfaatan; cakupan pelayanan; tata cara pemberian hak akses; tata cara pemanfaatan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
Peraturan ini terdiri dari 8 Hlm .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 54 Tahun 2018
PENGGUNAAN-PEMELIHARAAN-PENGEMBANGAN-BAHASA DAERAH- PAKAIAN - PANGAN LOKAL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2018/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa Daerah, Pakaian, dan Pangan Lokal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan kemasyarakatan telah berdampak terhadap melemahnya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian dan Makanan Lokal Lebak.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 5 Th 2017; Permendikbud No 10 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Dasar, Fungsi dan tujuan; 3. Wewenang dan tanggungjawab; 4. Ruang Lingkup Penggunaan, pemeliharaan dan Pengembangan; 5. Pengendalian Dan Pengawasan; 6. pembiayaan; 7. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu diatur pembagian jasa pelayanan yang proporsional dan berkeadilan bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan sebagai motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
Bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Dengan tarif INA-CBGs Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, hanya mengatur terkait jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan saat ini sehingga perlu diganti.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2015.
Peraturan Ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Sistem Pembagian Jasa, Kewajiban dan Hak;
Sumber Pendapatan dan Penerima Jasa Pelayanan;
Komponen Penerimaan dan Proposal Jasa Pelayanan;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2914 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2017; Perwal Kota Tangerang Selatan No 25 Th 2017 yg telah diubah dg Perwal walikota Tangerang Selatan No 42 Th 2018.
Peraturan walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
Peraturan walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2017.
Peraturan walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 54 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dan pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 tahun 2012; PP No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permenkeu No. 233/PMK.05/2011 ; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014.
Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup; Bab III Pihak-Pihak Yang Terkait; Bab IV Dokumen Yang Digunakan dan Mekanisme Pengesahan; Bab V Proses Akuntansi; Bab VI Penyajian Laporan Keuangan; Bab VII Ilustrasi; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 54 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DI KOTA BLITAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 55 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pengendalian Intern
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INDIKATOR KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi
pemerintahan berbasis kinerja dan berorientasi pada
hasil guna, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang
lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang lndikator Kinerja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021.
Menetapkan lndikator Kinerja Daerah yang meliputi :
a. lndikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
b. Program Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang seluruhnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
108 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
