Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 345 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 46 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 tahun 2022 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022- 2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Depok No. 77 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022 - 2026

Download file:

2023pb3205046.pdf

Perwali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2023.pdf

PENCABUTAN PERATURAN WALI kota- ROAD MAP - REFORMASI BIROKRASI - KOTA DEPOK

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 46, BD 2023/46

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 tahun 2022 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022- 2026

ABSTRAK:

bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, pelaksanaan reformasi birokrasi telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok Tahun 2022-2026; bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi; bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyesuaian kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pemerintah daerah menyesuaikan Road Map Reformasi Birokrasi dengan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pencabutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang peraturan wali kota tentang pencabutan peraturan wali kota depok nomor 77 tahun 2022 tentang road map reformasi birokrasi pemerintah daerah kota depok tahun 2022 - 2026

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2022 , dicabut
5 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Download file:

2023peraturanwalikota-39.pdf

road map reformasi birokrasi

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD.2023/NO.93

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pencapaian reformasi birokrasi serta dampak positif terhadap hasil pembangunan, perlu dilakukan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pencapaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta serta sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi Nomor 739 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 perlu mengubah Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 20211 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta 35.1 Tahun 2021 diubah.
74 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perwal Kota Banjarbaru No.37 Tahun 2023 .pdf

Reformasi Birokrasi

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD/2023/NO.37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

Bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi; Bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi; Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 - 2026.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 - 2026.
4 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Cirebon No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

Download file:

PERWAL 37 TAHUN 2023.pdf

pedoman - evaluasi - akuntabilitas - kinerja - instansi - pemerintah - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kota - cirebon

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD Kota Cirebon Tahun 2023 No 37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perwali Cirebon tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemda Kota Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.r 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwali Cirebon No. 15 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
7 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 32 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi General dan Tematik Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 - 2026

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Download file:

Perwali No. 32 Tahun 2023.pdf

reformasi-map-road

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 32, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 658

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Road Map Reformasi Birokrasi General dan Tematik Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 - 2026

ABSTRAK:

a. bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022 telah berakhir serta dalam rangka penyesuaian dan penajaman berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Road map Reformasi Birokrasi General dan Tematik Pemerintah Kata Kupang Tahun 2023-2026; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi General dan Tematik Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023-2026.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Pera tu ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Kebijakan Reformasi Birokrasi; Bab 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
7 halaman; 47 halaman lampiran

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

2023PW327826030-sistem-ke...d_compressed_(3).pdf

SISTEM - KERJA - DALAM - PENYEDERHANAAN - BIROKRASI - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KOTA - TASIKMALAYA

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 30, BD Tahun 2023 No.30

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja; berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PANRB No. 17 Tahun 2021; Permen PANRB No. 25 Tahun 2021; Permen PANRB No. 7 Tahun 2022; Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2020; Perwali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021; Perwali Kota Tasikmalaya No. 49 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Kerja dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Mekanisme Kerja; Proses Bisnis; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
12 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Tangerang Tahun 2021-2025

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perwal No 24 Tahun 2023 ttg perubahan RB.pdf

ROAD-MAP-REFORMASI-BIROKRASI

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Tahun 2023 Nomor 24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Tangerang Tahun 2021-2025

ABSTRAK:

bahwa Road Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Perwal No. 17 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10; Pasal 2 diubah; Bab II dihapus; Pasal 3 diubah; Pasal 4 diubah; 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A; Pasal 5 diubah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2023.
5 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cilegon 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

BDNO23~1.PDF

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cilegon 2020-2024

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2023 Nomor 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cilegon 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa dampak reformasi birokrasi dalam dalam mendukung capaian sasaran pembangunan daerah belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi; bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi; bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cilegon 2020-2024 masih terdapat kekurangan sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cilegon 2020-2024;
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2012; Permen PAN-RB No. 31 Tahun 2012; Permen PAN-RB No. 37 Tahun 2013; Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2014; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2020.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cilegon 2020-2024.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
6 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 22 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Wali Kota Metro Nomor 33/KPTS/SETDA/07 /2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator di lingkungan Pemerintah Kota Metro

Download file:

PW No 22 TAHUN 2023 TENT...HANAAN BIROKRASI.pdf

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 22, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi,penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap lnstansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; c. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan JabatanFungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Metro; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhaan Birokrasi;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2455, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, peran koordinasi Pejabat Fungsional hasil dari penyetaraan jabatan,sebagaimana terdapat dalam Keputusan Wali Kota MetroNomor 33/KPTS/SETDA/07 /2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator di lingkungan Pemerintah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
89

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Kupang No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Perngembangan Daerah Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Kupang
PERWALI Kota Kupang No. 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Kupang
Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang

Download file:

Perwali No. 21 Tahun 2023.pdf

untuk-kerja-sistem

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 647

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang

ABSTRAK:

a. bahwa penyesuaian sistem kerja merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, efektif dan efisien, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi Pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kota Kupang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Mekanisme Kerja; Bab 3. Proses Bisnis; Bab 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
1. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Kupang; 2. Peraturan Walikota Kupang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Kupang; 3. Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kupang; 4. Peraturan Walikota Kupang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang; 5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang; 6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang; 7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang; 8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang; 9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang; 10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kupang; 11. Peraturan Walikota Kupang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang; 12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang; 13. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang; 14. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang; 15. Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang; 16. Peraturan Walikota Kupang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang; 17. Peraturan Walikota Kupang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang; 18. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 19. Peraturan Walikota Kupang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang; 20. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang; 21. Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang; 22. Peraturan Walikota Kupang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Kupang; 23. Peraturan Walikota Kupang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang; 24. Peraturan Walikota Kupang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Kupang; 25. Peraturan Walikota Kupang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kupang; 26. Peraturan Walikota Kupang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang; 27. Peraturan Walikota Kupang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang; 28. Peraturan Walikota Kupang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang; 29. Peraturan Walikota Kupang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang; 30. Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang; 31. Peraturan Walikota Kupang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang; 32. Peraturan Walikota Kupang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang; 33. Peraturan Walikota Kupang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Kupang; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 halaman; 20 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT