Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 6/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan penambahan objek jenis pajak daerah yang
dapat diusulkan untuk penghapusan piutang pajak
daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 4
Tahun 2016 ten tang Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota
Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah; perubahna meliputi: 1. Ketentuan angka 3, angka 4, dan angka 6 Pasal 1 diubah
sehingga; 2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (2),; 3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
mengubah Peraturan Walikota
Madiun Nomor 4 Tahun 2016
jumlah 36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2023
PERBUP Kab. Magelang No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Magelang No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
Mengubah :
PERBUP Kab. Magelang No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa kondisi Jembatan Semawang Ruas Jalan JangkunganPetungkarang
Kecamatan Bandongan yang rusak berat sangat
mendesak untuk segera dilakukan perbaikan yang apabila di
tunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, besaran belanja gaji
dan tunjangan Aparatur Sipil Negara harus disesuaikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan
Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Organisasi di
Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Telah Menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah, untuk efektivitas dan optimalisasi
pemanfaatan Silpa Rumah Sakit Merah Putih perlu segera
mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan
kegiatan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2023 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 32, perubahan ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 33, perubahan Pasal 34, perubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 36, perubahan ayat (1) dan ayat (12) Pasal 38, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 41, perubahan Pasal 42, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 44, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 48, perubahan Pasal 51, perubahan Pasal 58, perubahan ayat (1), ayat (6), ayat (8), ayat (10) dan ayat (14) Pasal 60, perubahan Pasal 65, perubahan Pasal 67, perubahan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 68, perubahan Pasal 73, perubahan Pasal 74, perubahan Pasal 77, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78, perubahan Pasal 79, perubahan Pasal 83, perubahan Pasal 91, perubahan Pasal 92, perubahan Pasal 93, perubahan Pasal 95, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 diubah.
19 hlm
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 6, BN 2023 (921); 25 hlm
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan
dan Instrumen Hukum Lainnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Mojokerto, perlu mengatur mekanisme pemberian tugas belajar, serta pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas yang dilalcukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020;
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil MelaJui Jalur Pendidikan tanggal 29 Desember 2021;
mengatur tentang tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, dan ujian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang memuat maksud, tujuan dan sasaran dari tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, dan ujian dinas, ruang lingkup dari tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, dan ujian dinas, bab tugas belajar, bab ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, bab ujian dinas, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
mencabut :
1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tugas belajar dan Izin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijasah dan Pencantuman gelar Akademik/Sebutan Profesional Pada Dokumen Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 65 Tahun 2017 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
22
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 06 Tahun 2023
peraturan - daerah - kota - depok - nomor - 6 - tahun - 2023 - bangunan - gedung
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD 2023/06
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Bahwa penggunaan bangunan gedung dilaksanakan untuk menjamin keselamatan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib sesuai dengan persyaratan administratif peraturan menegenai bangunan gedung dalam Perda No. 13 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Perda tentang Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa keli terakhir denagn UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fungsi Dan Klasifikasi, Standar Teknis, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
57 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat
Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2023
UU No.2 Tahun 1997, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.39 Tahun 2007, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No.84 Tahun 2022,
PERDA No.12 Tahun 2016, PERDA No. 08 Tahun 2020, PERDA No.3 Tahun 2022 , PERBUP No.04 Tahun 2022, PERBUP No. 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyusunan
Anggaran Kas Dan Surat Penyediaan Dana Tahun
Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Halaman8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu
disesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan guna mendukung implementasi
sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 84 Tahun
2017 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan
dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode Klasifikasi Arsip yang berfungsi sebagai dasar penomoran surat,
pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 84 Tahun 2017 dicabut.
81 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan
Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang komponen dan besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS, PPPK serta waktu pencairannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD Kota Sungai Penuh Tahun 2023 No.7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota sungai Penuh Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pengalokasian Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 ; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2020; . Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No.7 Tahun 2022; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.13 Tahun 2019; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.13.
Tata Cara Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
