Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri
LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT - PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGaan
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
dan kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan bagi
Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau
sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 ten tang
Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat
Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 3, dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2014 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA ZONASI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN PELAJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun 2019
PERBUP Kab. Karo No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk lain yang Sederajat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk lain yang Sederajat
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu hak warga negara dalam bidang pendidikan Yang memberikan kesempatan yang seluas-iuasnya kepada warga negara usia sekolah untuk memperoleh iayanan pendidikan; Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederaiat sebagai dasar pengaturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016.
Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); Ketentuan Zonasi; Jalur Pendaftaran PPDB; Seleksi PPDB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP atau Bentuk Lain yang Sederajat (BD Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Hlm, Lamp: 19 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan aturan
dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah di Kota Bengkulu, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru;
1. UU No. 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 32 Tahun 2004
4. PP No. 38 Tahun 2007
5. PP No. 48 Tahun 2008
6. PP No. 17 Tahun 2010
7. PP No. 19 Tahun 2005
8. Permendiknas No. 15 Tahun 2010
9. Perda Kota Bengkulu No. 03 Tahun 2014
Pasal 8 :
(1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan seleksi prestasi akademik, non akademik, jalur lingkungan, seleksi kelas akselerasi dan seleksi kelas olahraga.
(2) Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berdasarkan rayonisasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 20 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
ABSTRAK:
a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, namun sehubungan dengan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2107/2018, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan;
1.UU No.2 Tahun 1993 ;2.UU No.20 Tahun 2003 ;3.UU No.5 Tahun 2014 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.58 Tahun 2005 ;6.PP No.18 Tahun 2016 ;7.Perda No.8 Tahun 2016 ;8.Perwal No.58 Tahun 2016 ;9.Perwal No.115 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 2
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ABSTRAK:
setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru; serta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;
Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU; PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA; PERPINDAHAN PESERTA DIDIK; SERAGAM SEKOLAH; PELAPORAN; SANKSI; PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak usia dini berhak mendapatkan akses Pendidikan untuk: membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap dan keterarnpilan serta daya cipta anak usia dini sebalum memasuki jenjang Pendidikan dasar;
b. bahwa Pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan guna mendukung dan mendorong kemarnpuan dasar anak untuk dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sesuai dengan karakter bangsa sehingga perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak U sia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Pera tu.ran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peratu.ran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ten tang Penguatan Pendidikan Karakter;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 ten tang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2016 Ten.tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
a. Bentuk penyelenggaraan;
b. Penerimaan pelayanan dasar;
c. Tugas dan tanggung jawab penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahhun pra sekolah;
d. Partisispasi masyarakat;
e. Pembinaan dan pengawasan; dan
f. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 20
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perwako No. 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru telah diatur dengan Perwako Padang No. 30 Tahun 2021. Bahwa untuk kelancaran pendaftaran penerimaan peserta didik baru maka Perwako tersebut perlu diubah dan disesuaikan.
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 1980, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 17 Tahun 2010, Permendik No. 22 Tahun 2016, Permendik No. 1 Tahun 2021, Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2003, Perda Kota Padang No. 5 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2016, Perwali Kota padang No. 30 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Perwako No. 30 Tahun 2021 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah
2. Ketentuan Pasal 8 dihapus
3. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 9 diubah
4. Ketentuan ayat (1) huruf e pasl 12 dihapus
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22
6. ketentuan ayat (5) pasal 23 dihapus
7. Ketentuan Pasal 26 diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
BD Kota Padang Tahun 2022 No. 20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
