Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Bina Lingkungan Pengusaha Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan
Budidaya Sarang Burung Walet, dipandang perlu penjabarannya
lebih lanjut oleh Walikota;
bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan
Tata Cara Bina Lingkungan Pengusaha Sarang Burung Walet;
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin
Nomor 16 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tata Cara Bina Lingkungan Pengusaha Sarang Burung Walet dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Obyek dan Subyek; Tata Cara Bina Lingkungan; Data Pemilik dan Data Produksi Sarang Burung Walet; Penerima Bina Lingkungan; Pelaporan; Pengawasan dan Tim Verifikasi; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Bombana, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiayai pola hidup sehat.
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kawasan Tanpa Rokok.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK
BAB V RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2012
BABI I Tentang Ketentuan Umum
BAB II Tujuan
BAB III Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Penglolaan Lingkungan Hidup di Bidang Perkebunan dan Kehutanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 36 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.24 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.41 Tahun 2009, UU No.19 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, PP No.41 Tahun 1999, PP No.4 Tahun 2001, PP No.71 Tahun 2014, Permenlh No.10 Tahun 2010, Permenlhk No. P.32/MnLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, Perda Kalbar No.3 Tahun 2014, Perdub Kalbar No.103 Tahun 2020, , Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran, Pembukaan Lahan, Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab, Koordinasi, Sanksi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Keadaan Darurat, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Peraturan ini memiliki 15 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 36 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Larangan Menjual Ikan Hasil Tangkapan Yang Menggunakan Bahan Peledak (Bom), Bahan Beracun Dan Bius Di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi dan memelihara ekosistem
pesisir dan habitat laut serta pengelolaan pemanfaatan
potensi sumberdaya pesisir dan hayati laut secara optimal
dan berkelanjutan diperlukan dukungan perlindungan dan
pemeliharaan ekosistem pesisir.
b. bahwa dalam rangka perlindungan ekositem pesisir dan
habitat biota laut yang sehat mempunyai peran penting
dalam kesinambungan siklus kehidupan di dalam perairan.
c. bahwa untuk mengatasi pengrusakan ekosistem pesisir dari
praktek ilegal fishing serta aktifitas lainnya yang dianggap
merusak kelangsungan kehidupan biota laut yang
diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak
ramah lingkungan.
d. bahwa berdasarkan maksud huruf a, b, c, dan d tersebut di
atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Kolaka.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Se-Sulawesi (LNRI
Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomorl822).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI
Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008
Nomor 59, TLNRI Nomor 4844).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (LNRI
Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4738).
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang
Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 660.2/4328/ST
tanggal 7 Desember 2009 tentang Perlindungan dan
Pemeliharaan Ekosistem Pesisir dan Terumbu Karang di
Perairan Laut Teritorial Indonesia
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor PER: 03/MEN/2010 Tentang Tata Cara
Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas
Daerah Kabupaten Kolaka
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Kolaka.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
LARANGAN MENJUAL IKAN HASIL TANGKAPAN YANG MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK (BOM),BAHAN BERACUN DAN BIUS DI KABUPATEN
KOLAKA
BAB IV
TIM IDENTIFIKASI
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2014.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 36 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa budaya perilaku hidup bersih dan _ sehat
merupakan upaya pencegahan penyebaran penyakit yang
dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat
dan peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar
untuk meningkatkan derajat kesehatan dan
kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk kelompok
marjinal secara merata;
b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan derajat
kesehatan yang berkesetaraan gender dan inklusi social
maka diperlukan pendekatan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi
Sosial secara terpadu untuk menurunkan angka kejadian
penyakit menular berbasis lingkungan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum serta optimalisasi penyelenggaraan Sanitasi
Sosial Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender
dan Inklusi Sosial secara terpadu, diperlukan pengaturan
dalam pelaksanaanya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan
Gender dan Inklusi Sosial;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lI dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara
Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembara Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 _ tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193};
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Sertifikasi Laik Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 597);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 _ tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 634);
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 44};
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG
BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL. Terdiri dari VII Bab dan 15 Pasal, yaitu: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Penyelenggaraan, Bab III Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Bab IV Organisasi, Bab V Peran Serta Masyarakat, Bab VI Pembiayaan, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat; bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat di Provinsi Jawa Tengah dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Sehat di Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Gerakan Masyarakat Hidup di Kabupaten Boyolali.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tindankan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
11 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
