Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.169 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarmi Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Nomor 30 Tahun 2023.pdf

Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting DI KABUPATEN SARMI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan Penurunan Stunting; bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dibutuhkan pedoman lebih lanjut tentang kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting; bahwa Peraturan Bupati Sarmi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peran Desa dan Kelurahan dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi belum mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan Dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Bupati Sarmi Nomor 1 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di desa dan kelurahan untuk efektivitas pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa dan kelurahan; dan memberikan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam mengupayakan penyelenggaraan fasilitas konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa dan kelurahan yang transparan dan akuntabel.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA TANETE PADA DINAS KESEHATAN

Abstrak

Kesehatan Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

PERBUP NOMOR 29 TAHUN 202... DINAS KESEHATAN.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA TANETE PADA DINAS KESEHATAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA TANETE PADA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fungsi pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas akses jangkauannya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama yang berlokasi di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Tanete Pada Dinas Kesehatan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1); 10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan ( Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 129);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : OTONOMI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA TANETE BAB V : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB VI : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VII : KEPEGAWAIAN BAB VIII : KOMITE MEDIS BAB IX : SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL BAB X : DEWAN PENGAWAS BAB XI : TATA KERJA BAB XII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanggamus

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup No. 29 Tahun 2023 ...upaten Tanggamus.pdf

KEWENANGAN PEKON/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TANGGAMUS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanggamus

ABSTRAK:

Dalam rangka penanganan Stunting merupakan program prioritas nasional, dan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/pekon, dan pemangku kepentingan; sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam dalam rangka menyelenggarakan Percepatan penurunan stunting serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan Stunting di pekon dan tingkat kelurahan perlu menetapkan Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 44 Tahun 2016; BKKBN No. 12 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanggamus

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
20 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemantaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan

Download file:

PERBUP NO. 29 TAHUN 2023.pdf

PEMANFAATAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemantaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Badan layanan Umum Daerah dapat dipergunakan untuk belanja operasional dan belanja modal; b. bahwa untuk meningkattan kineg'a keuangan dan kinerja pelayanan, menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pedoman pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2O22 Tentaag Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Fusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasiona,l pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 6); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O21 lentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangarr Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor B Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tefiang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB V PEMANFAATAN PENDAPATAN BAB VI PENGELOLAAN JASA PELAYANAN BAB VII PEMANFAATAN BELANJA OPERASIONAL BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
13 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Cirebon No. 127 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PERBUP Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan BLUD

Download file:

2023pb3209029.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA KOMUNITAS

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup-No-29_2023-tentang...n-Jiwa-Komunitas.pdf

Kesehatan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 29

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA KOMUNITAS

ABSTRAK:

a. bahwa daerah wajib ikut serta mewujudkan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin bagi kemanusiaan; b. bahwa penanganan gangguan jiwa saat ini telah mengalami perubahan fundamental dari pendekatan klinis-individu menjadi produktif-sosial sesuai berkembangnya konsep kesehatan jiwa komunitas atau di masyarakat, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati sebagai Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021; . Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022.
Pedoman pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas digunakan sebagai acuan bagi petugas kesehatan, non kesehatan dan bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
30 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NO. 28 TAHUN 2023.pdf

PERSALINAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi maka sudah menjadi kewajibal pemerintah untuk m eningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ktrususnya kegawat daruratan pada ketramilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi maka diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas yang diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. batrwa untuk terwujudnya upaya nyata penyelarnatan ibu dan bayt baru lahir sebagaimana dimaksud pada truruf a, huruf b perlu menetapkan Peratrlran Bupati tentang Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267i; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kefa; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tertang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 143); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Keq'a (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20 14 tentang Tenaga Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang Kebidanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6325i; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tatrun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 12 13); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN BAB TV SUMBER DAYA KESEHATAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

Download file:

PERBUP 28 TAHUN 2023.pdf

Peraturan Internal

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2023/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat perlu dilakukan penyesuaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/MENKES/SK/TII/ 1993; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/ 2002; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 159 Tahun 2017;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 18), di ubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Universal Health Coverage (UHC) Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Bengkulu Utara

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP_28_2023.pdf

PENYELENGGARAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (28)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage (UHC) Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Bengkulu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah wajib menjamm setiap penduduk numdapatkan layanan kesehatan yang bermutu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; b. berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamina.n Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dilakukan dengan integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage {UHC) Pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bengku}u Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55}, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 {Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja., Dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821}; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 33); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 974); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1714); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,Iuran Peserta kerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan penerima upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685); 16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 201 7 ten tang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1)
PENYELENGGARAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2020

Download file:

2023pb3322028.pdf

jaminan kesehatan nasional

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2023/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan perlu memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Semarang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan terintegrasi dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua unsur yang terlibat dalam upaya pemenuhan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage di Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan Universal Health Coverage;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepesertaan, Perubahan Data Peserta, Pelayanan Kesehatan, Peran Serta Lintas Sektor, Pembinaan dan Pengawasan, Pembayaran Iuran dan Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2020 dicabut.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT