Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarmi Nomor 30 Tahun 2023

Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di desa dan kelurahan untuk efektivitas pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa dan kelurahan; dan memberikan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam mengupayakan penyelenggaraan fasilitas konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa dan kelurahan yang transparan dan akuntabel.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarmi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sarmi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sarmi

Tanggal Penetapan

07 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2023

Sumber

Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sarmi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 30 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting DI KABUPATEN SARMI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:	bahwa untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan Penurunan Stunting; bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dibutuhkan pedoman lebih lanjut tentang kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting; bahwa Peraturan Bupati Sarmi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peran Desa dan Kelurahan dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi belum mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan Dalam Percepatan Penurunan Stunting. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Bupati Sarmi Nomor 1 Tahun 2023. Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di desa dan kelurahan untuk efektivitas pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa dan kelurahan; dan memberikan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam mengupayakan penyelenggaraan fasilitas konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa dan kelurahan yang transparan dan akuntabel.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023. 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521