Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.977 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 51 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

GERAKAN PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO. 51 TAHUN 2017 OCR.pdf

lingkungan-administrasi-izin

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/NO.51, TBD NO.51, LL KAB.SEKADAU: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

ABSTRAK:

bahwa untuk merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang baik, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan Strategi Berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan
UU No.34 Tahun 2003, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2001, PP No.81 Tahun 2012, PP No.66 Tahun 2014, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.7 Tahun 2007, Permendagri No.51 Tahun 2007, Permendagri No.66 Tahun 2007, Permenkes No.3 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2009,
Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; penyelenggaraan; organisasi; Pencapaian STBM; Tanggung Jawab dan peran pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa; Pembiayaan; Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 51 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kelompok Informasi Masyarakat

Abstrak

Lingkungan Hidup Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Perbup Sleman No. 51 Tahu...rmasi Masyarakat.pdf

informasi - kelompok

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Informasi Masyarakat

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Tugas dan Fungsi KIM, Pembentukan dan Penyelenggaraan, Pengembanga dan Pemberdayaan KIM, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
Jumlah Halaman: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Abstrak

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perbup Kab. Banyumas Tahun 2017 No 47_ocr.pdf

rencana-aksi-daerah-penyediaan-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2017 No.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

ABSTRAK:

Bahwa guna mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan air minum dan sanitasi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banyumas 2017-2021 sebagai instrumen untuk pemenuhan layanan air minum dan sanitasi sesuai target nasional, serta menjadi dasar dalam penyusunan RKPD dan APBD. Pelaksanaan Rencana Aksi tersebut melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, terbuka untuk sumber pendanaan eksternal, dan harus dilakukan pemantauan serta evaluasi setiap tahun untuk perbaikan program.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
96 hlm. beserta Penjelas

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup Konsel No.46 Tahun 2017.pdf

PENETAPAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Izin Lingkungan serta pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan serta Penerbitan Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKLUPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teloeis dibebankan kepada Pemrakarsa; b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL- UPL; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 14O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan l.embaran Negara Nomor 5285); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; 1 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tah:.:.n 2Ol7 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH) (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 14); 14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III JENIS-JENIS KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 46 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Dokumen Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

peraturan-bupati-ciamis-n...-izin-lingkungan.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 44 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Klaten

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup-No-44-Tahun-2017.pdf

PROGRAM SANITASI TOTAL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2017/No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang bersih dan sehat secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu menyelenggarakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Klaten; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Klaten.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2015;Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016;Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengorganisasian; Peran Dan Tanggung Jawab; Pembiayaan; Pemantauan Dan Evaluasi; Penghargaan Dan Sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Abstrak

Lingkungan Hidup Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERBUP NO 44 TAHUN 2017 t...n dan Pertanahan.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 44 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Llngkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Musi Rawas Utara No 44 Tahun 2017.pdf

uraian-tugas-fungsi-dinas

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2017/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Llngkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

ABSTRAK:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 34 Peraturan Supati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimanaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perbup No. 67 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, UPTD Pengelolaan Sampah, UPTD Laboratorium Lingkungan, kelompok jabatan fungsional, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
25 hlm, Lampiran : 1 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download file:

43. [Salinan] PERBUP TAHU...3 TTG JUKLAK KTR.pdf

kesehatan - lingkungan hidup

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2017/No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah omor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang meliputi : ketentuan umum, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, mekanisme peneguran, pembinaan serta pengawasan dan pengaduan, sanksi, pembiayaan, bentuk serta ukuran dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok, dan ketentuan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
34 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 43 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Bersih Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan

Abstrak

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Seruyan No. 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan

Download file:

Perbup Seruyan No 43 Tahu...Dinas Air Bersih.pdf

struktur organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2017/43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Bersih Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas induknya. Sesuai pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB V TATA KERJA; BAB VI KEPEGAWAIAN; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.