Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

Menemukan 19.959 peraturan dalam 0,072 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Perpajakan

Download :
Peraturan Bupati No 5 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menggali Sumber - Sumber Pendapatan Daerah khususnya yang berkaitan dengan Pajak Reklame, maka perlu diadakan penyesuaian Nilai Sewa Reklame terhadap beberapa jenis Reklame; b. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (6) · Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahunl959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -2- 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Unsur Pelaksanaan Pernerintah Kabupaten Bone dibidang Pendapatan Daerah. -3- 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah. 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menyampaikan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang , jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum. 7. Nilai Sewa Reklame adalah Perhitungan berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame yang merupakan dasar pengenaan pajak. 8. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklarne, yang ditentukan oleh faktor lokasi wilayah pemasangan. 9. Reklame Papan adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan atau logarn, fiber glass, plastik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya. 10. Reklame Billboard, Shop Sign, Neon Box dan Team Plate adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari logam, aluminium, plat besi, logam, fiber glass, palstik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan / berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya. 11. Reklame Videotron adalah jenis reklame teks, grafis, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti videotron yang ditampilkan / ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya. 12. Reklame Megatron adalah jenis reklame yang menampilkan teks, gratis, gambar statis atau yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar monitor ataupun sejenisnya. 13. Reklame Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau dari bahan lain, seperti tripleks, batu, karton, yang dipasang dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok dinding pagar, pohon, tiang yang dipasang sementara. 14. Reklame Kain adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kain dan dari plastik, karet, terfal, dan sejenisnya. -4- 15. Reklame Melekat atau stiker adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastik, kertas, karton, atau sejenisnya, yang membentuk lembaran Jepas diselenggarakan dengan cara diselembaran Jepas, dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang Jain. Dengan ketentuan tidak lebih dari 100 cm 2 (seratur centi meter persegi) per gambar. 16. Reklame selebaranjenis reklame yang menggunakan bahan dari kertas, plastik, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan denga cara disebarkan, diberikan atau diminta atau ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih 100 cm 2 (seratus centi meter persegi) per gambar. 1 7. Reklame berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki atau reklame yang ditempatkan / ditempelkan pada semua jenis kendaraan, baik yang digunakan di darat maupun di air. 18. Reklame Suara adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata - kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik. 19. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis. 20. Reklame Udara adalah jenis reklame yang diselenggarakan diudara baik dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain. 21. Reklame Film atau Slide adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan, dan ditampilkan pada layar, benda lain termasuk pada Jayar monitor atau layar televisi. 22. Reklame Peragaan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan menggunakan alat peraga kedepan orang yang ditempatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan. BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; 1. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. (3) Objek Pajak Reklame yang tidak dipungut adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunat:' tern pat usaha a tau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. penyelenggaraan reklame untuk kegiatan sosial yang tidak mempromosikan barang dan/ atau jasa. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. -6- (3) Dalam ha! Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. (4) Dalam ha! Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 4 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame; (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang dugunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. (3) Untuk menghitung Nilai Strategis ditetapkan klasifikasi lokasi titik pemasangan reklame sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Peraturan ini. (4) Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan Nilai Sewa Reklame yang didasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini. (5) Nilai Sewa Reklame adalah Ukuran Reklame dikali dengan Nilai Objek Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada kolom 4 ditambah dengan Nilai Strategis sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini. (6) Tarif Pajak ditetapkan 25 o/o (dua puluh lima persen) atas Nilai Sewa Reklame. Pasal 5 (1) Dalam ha! Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklarne sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame. (2) Dalam ha! Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2). -7- BABIV KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 Pribadi atau Badan yang akan mengadakan / menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 7 Permohonan izin penyelenggaraan / pemasangan reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 8 Bentuk Surat Permohonan lzin ditetapkan sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan ini. Pasal 9 Permohonan yang telah memenuhi syarat yang berlaku dapat diberikan izin dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan pejabat yang ditunjuk. Pasal 10 (1) Selambat - lambatnya dalam waktu 10 hari (sepuluh hari) setelah izin diberikan, pemegang izin harus melaksanakan kegiatan pemasangan / penyelenggaraan reklame. (2) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 11 (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena ha! - hal sebagai berikut : a. permohonan dari pemegang izin; b. dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; c. pemegang izin tidak, melaksanakan pemasangan penyelenggaraan reklame setelah jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini; d. setelah berakhirnya masa berlaku izin reklame; -8- e. pemegang izin melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan/atau f. pemegang izin memasang reklame pada tempat yang dilarang atau bukan pada tempat yang dilarang atau bukan pada tempat sebagaimana ditentukan dalam izin reklame. Pasal 12 Lokasi Pemasangan Reklame pada tempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan. BABV TATA TERTIB PENYELENGGARAAN REKLAME Pasal 13 ( 1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan mengubah model, gambar dan meter reklame sesuai izin yang diberikan semula. (2) Dilarang menempatkan reklame yang membentang diatas jalanan umum atau mengganggu pemandangan serta melanggar ketentuan tata ruang. (3) Menyelesaikan pembayaran Pajak Reklame yang ditetapkan tepat pada waktunya. BAB VI PENGENDALIAN PENGAWASAN Pasal 14 Pengendalian dan pengawasan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibantu dengan Unit Kerja Terkait. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019

Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak

penyertaan - modal - kepada - bank - perkreditan - rakyat - kabupaten - cirebon

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2019/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan daya asing usaha Bank perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Pasal 9, Pasal 46, Pasal 46 dan Pasal 47 Perda Kab. Cirebon No. 5 Tahun 2018 maka perlu menetapkanPerda tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat Kab. Cirebon .
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dngan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; PP No.12 Tahun 2017 ; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Otaritas Jasa Keuangan No. 5 BOJK.03/ 2015 ; Perda Prov Jabar No. 14 Tahun 2006 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Perda Prov Jabar No. 06 Tahun 2015; Perda Kab. Cirebon No. 15 Tahun 2007; Perda Kab Cirebon no. 10 Tahun 2016; Perda Kab. Cirebon No. 5 Tahun 2018.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Maksud Tujuan Dan entuk Penyertaan Modal , Penyeraan Modal Daerah, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
7 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2019

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Narkotika

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Seluma No. 08 Tahun 2023 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Download :
Perda Seluma 2019-5 Penanggulangan NAPZA.pdf

Abstrak

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kab. Seluma Tahun 2019 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. bahwa penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat menimbulkan ketergantungan dan akan berdampak pada gangguan kesehatan bagi penggunanya. c. bahwa peredaran gelap dan penanggulangan penyalahgunaan Narotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Seluma menunjukkan kecendrungan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan sacara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh elemen Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat. d. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat Kabupaten Seluma dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah. e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya.
1. UUD 1945 2. UU No. 5 Tahun 1997 3. UU No. 3 Tahun 2003 4. UU No. 35 Tahun 2009 5. UU No. 36 Tahun 2009 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. Permendagri No. 21 Tahun 2013
Maksud ditetapkannya Perda ini adalah untuk memberi landasasan hukum dan pedoman bagi pemda dan masyarakat dengan bertujuan untuk meningktakan derajat kesehatan masyarakat daerah, mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, memberikan perlindungan, membangun partisipasi, mewujudkan ketertiban, mencegah penyalahgunaan Narkoba dan Menfasilitasi penanganan para pecandu narkoba. Ruang lingup peraturan Daerah ini meliputi : antisipasi dini, Pencegahan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pasca rehabilitasi narkoba, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pelaporan. Kemudian pada BAB XI mengenai pendaan untuk penyelenggaraan penyalahgunaan Narkoba di lingkup Pemerintah Daerah tersebut.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Pati No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Abstrak

perubahan-perbup-pajak-daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.5/ TLD No. 132

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian dan potensi daerah serta kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perda Kab Pati No 3 Tahun 2011

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah; 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah; 3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f; 4. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) diubah; 5. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah; 6. Ketentuan Pasal 37 diubah; 7. Ketentuan Pasal 48 ayat (4) diubah;
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019

Panduan Pelaksanaan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kuningan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Desa Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Qanun No 5 Tahun 2019.pdf

Abstrak

retribusi jasa usaha

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Tahun 2019/ No. 110

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada msayarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi penetapan tarif; bahwa objek dan golongan retribusi jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; Uu No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 22 Tahun 1983; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 131 Tahun 1993; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Qanun ini berlaku maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peut Gampong.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP PIJAY 5 2019.pdf

Abstrak

Penghasilan dan tunjangan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, B.K. Pidie Jaya No. 5/2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peut Gampong.

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kesejeahteraan penyelenggara pemerintahan Gampong Kabupaten Pidie Jaya perlu dilakukan suatu perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peut Gampong; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan suatu Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 47 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2008, Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018, dan Perbup Pidie Jaya No. 17 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang : Perubahan lampiran Perbup Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2018.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peut Gampong.
5 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2019

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD

Download :
PERDA BALANGAN NO 5 TAHUN 2019 edit.pdf

Abstrak

APBD

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan / atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2019

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD

Download :
PERDA PULPIS NO 5 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN APBD

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang pisau;
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp984.260.620.500,00 bertambah sejumlah Rp45.170.372.802,12 sehingga menjadi Rp1.029.430.993.302,12.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
14 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2019

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN UNTUK BIAYA FASILITASI PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

BANTUAN SOSIAL

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD NOMOR 5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN UNTUK BIAYA FASILITASI PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR

ABSTRAK:

BAHWA PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA/KELOMPOK MASYARAKAT SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TERMASUK UNTUK MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN NIKAH ATAU RUJUK AGAR TERHINDAR DARI KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN UNTUK BIAYA FASILITASI PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2036); PERATUAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERITA DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 201 NOMOR 48).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; JENIS KEBUTUHAN DAN BESARAN BANTUAN; PENERIMA BANTUAN; PELAKSANAAN; PEMBIAYAAN; TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGUNGGJAWABAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
14 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.