Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSU RA Kartini Jepara agar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat meneapai tujuan yung ditentukan yaitu memajukan kesejahteraun umum dan meneerdaskan kehidupan bangsa; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan BaJan Layanan Umum, perlu mengatur tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturn Bupati tentang Dewan Pengwas pada Badan Layanan Umum Daeruh (BLUD);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keangan Repubik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Pembentukan Dewan Pengawas
Bab III Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas
Bab IV Keanggotaan Dewan Pengawas
Bab V Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas
Bab VI Pembentukan/Pengangkatan Dewan Pengawas
Bab VII Masa Jabatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas
Bab VIII Sekretrais Dewan Pengawas
Bab IX Honorarium
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2009.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2009
DANA ALOKASI KHUSUS DESA - PEDOMAN PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2009/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Desa Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya guna pemerataan kemampuan Pemerintah Desa dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan, Pemkab Purworejo pada TA 2009 akan memberikan dana alokasi khusus kepada desa- desa se Kab Purworejo yang bersumber dari APBD; bahwa agar pengelolaan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara tertib, terarah dan tepat sasaran, perlu pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan terhadap dana tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Desa Tahun Anggaran 2009;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 37 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, besaran DAK, pengelolaan, organisasi pengelola, penggunaan, pencairan dana, pertanggungjawaban pelaporan, pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu
ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah dimaksud;
Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 1974; UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; PP No.16 Tahun 1994; PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.12 Tahun 2008.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Sosial yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala
UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Sosial secara berjenjang. UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Periodesasi Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang
Pedoman Penugasan Kepala Sekolah maka Pedoman
Penilaian Kinerja dan Periodisasi Kepala TK, SD, SMP,
SMA dan SMK perlu diatur oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penilaian Kinerja dan Periodisasi Kepala TK, SD, SMP, SMAdan SMK;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 T ahun 2008; Keputusan Menteri Pendidikan 162/U/2003; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penilaian kinerja dan periodesasi,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2009.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 420/14/2005 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang Serta proses Persetujuan Prinsip Dan Izin Lokasi Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2009.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur peran dan fungsi pemilik,
pengelola dan staf medis Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital Bylaws) telah ditetapkan Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2003 tentang . Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Hospital By
Laws); bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada
RSUD Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit
Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/ Vl/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Tempat Kedudukan dan Status Rumah Sakit; Kepemilikan Rumah Sakit; Tugas dan Fungsi Rumah Sakit; Tujuan, Visi, Misi, Filosofi, Motto, Budaya Kerja dan Nilai-nilai Dasar; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Wewenang Bupati; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas; Satuan Pengawasan Internal; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kab Cianjur No 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pencatatan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
