Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.491 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2005

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Mencabut :

KEPPRES No. 151 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000

Download :
PERPRES NO 28 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 28 Tahun 2013

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Konawe Selatan No. 28 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KA BUPATEN KONAWE SELATAN - PERUBAHAN PERTAMA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD. 2013/No. 28, LL 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di bentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selamanya didasarkan kepada urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut dia tas, tetapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah; Bahwa untuk kelancaran dan tercapainya dava guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, khususnya yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk pedoman dan mewadahi penanganan tugas-tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah, dipandang perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dan Perangat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Organisasi; 3. Kedudukan dan Tugas Pokok; 4. Susunan Organasi; 5. Unit Pelaksana Teknis Badan; 6. Jabatan Fungsional; 7. Eselonisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
12 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1994

Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 73 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina

Diubah dengan :

KEPPRES No. 29 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia- Philipina

Download :
Keputusan_Presiden_no_28 TH 1994.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1969

Pengesahan Susunan Dewan Paripurna Pusat Leguin Veteran Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Kepres No.28 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2009

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres 28 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 28 Tahun 2021

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

FORUM – KEWASPADAAN – DINI – MASYARAKAT

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Mandailing Natal serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya forum kewaspadaan dini masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH, FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (Pembentukan dan Penetapan, Tugas dan Fungsi), PENYELENGGARAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 28 Tahun 2012

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2T P2A)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
28 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2010

Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Mengubah :

KEPPRES No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
KEPPRES No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi

Download :
Keputusan_Presiden_No_28_Tahun_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2010

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perpres No.28 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 28 Tahun 2022

CAKUPAN WILAYAH

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perbup No 28 tahun 2022.PDF

Abstrak

TENTANG-CAKUPAN-WILAYAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomer 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang CAKUPAN WILAYAH

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kualitas pelayanan bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat kesejahteraan pemerintahan desa maka perlu adanya pengaturan cakupan wilayah desa,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2 )
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Negara Republik lndonesia Tahun 1958,Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014,Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014,Peraturan pemerintah Nomer 23 Tahun 2014
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 CAKUPAN WILAYAH DESA Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1994.