PERBUP Kab. Rembang No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Tepadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
ketentuan umum, kedudukan dan struktur organisasi, tujuan dan fungsi, tata kerja, ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008
14 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4F Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4F, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Buton Tengah, dan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, dipandang
perlu menyesuaikan dan menetapkan kedudukan, tugas pokok,
fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Kebersihan,
Pertamanan, Pemakaman, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Buton Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, Tata
Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesisia
Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PKT/1991
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan
Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan
Um um;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupten Buton Tengah Nomor 03 Tahun
2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI BAB III ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2015.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 14 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan tertib administrasi, kejelasan status dan pelaksanaan tugas-tugas dari Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ada pengaturan secara khusus yang mengatur keberadaannya; Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; Berdasarkan pertimbangan, perlu menbentuk Peraturan Bupati tentang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kukar No.15 Tahun 2008.
Peraturan ini untuk mengatur dan menata Banpol PP dan diangkat untuk membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Satpol PP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2014.
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2012
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2012/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal
24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarirkaran di Kelurahan, perlu mengatur
Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Di Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Di Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun
2010 tentang Irigasi perlu mengatur kelembagaan
pengelolaan irigasi di Kabupaten Kudus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Di Kabupaten Kudus
yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Tugas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Tata Kerja Koordinasi Antar Instansi Di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
21 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2011
perbup - ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT IBU DAN ANAK KARTINI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2011/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Ibu Dan Anak Kartini Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui
penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat strata kedua
di bidang kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Banyumas, perlu
membentuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
425/MENKES/SKNl/2006 tentang Kebijakan Dasar Balai
Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, nomenklatur,
jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Penjabaran
Tugas dan Tata Kerja Balai Kesehatan Masyarakat lbu dan Anak
Kartini pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Tugas Dan Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 32 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Tupoksi Dinas-Dinas Daerah yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD); Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; DInas Kehutanan dan Perkebunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2008.
355 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha. PERBUP ini juga mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja; Badan Pengawas; Direksi; Bagian Operasional; Bagian Keuangan; Bagian Umum; Unit Usaha; Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2007.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka rencana pelaksanaan One Stop Service/Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Pati oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, yakni pada Pasal 137
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2007.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati · Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Uridang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya yang terdiri dari Panitia; Persyaratan; Penjaringan dan Penyaringan; Pemilihan Kepala Dusun; Biaya Pendaftaran, Pemilihan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2007.
27 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
