Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
dalam upaya pengendalian penyelenggaraan urusan Perumahan, pemerintahan daerah perlu mengatur pengelolaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang memadai dengan tetap memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. dalam upaya pengendalian penyelenggaranaan urusan perumahan, pemerintah daerah perlu mengatur pengelolaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang memadai dengan tetap memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. untuk mewujudkan tertib administrasi dan
pengelolaan aset, dipandang perlu menyusun mekanisme penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman kepada Pemerintah dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah dengan isi singakta sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan utulitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Tim Verifikasi; 4. Tata Cara Penyerahan; 5. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah; 6. Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2016.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 81 Tahun 2022
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PEMBUKUAN - INVENTARISASI - PELAPORAN - BARANG - MILIK - DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2022/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta memudahkan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perlu tersedia data barang milik daerah yang baik, memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menunjang pelaksanaan tersebut, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan pengaturan barang milik daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.47 Tahun 2021; Perda No.3 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembukuan, inventarisasi BMD, pelaporan, sumber daya, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
38 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 199 ayat (3), Pasal 209 ayat (7), Pasal 214 ayat (6), Pasal 220 , Pasal 229 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab, pemindahtanganan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
71 hlm, Lampiran : 36 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 82 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembukuan, inventaris dan pelaporan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, perlu diatur tata cara pelaksanaan pembukuan, inventaris dan pelaporan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 2 Tahun 2001; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2002; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 108 Tahun 2016; Permendagri No 1 Tahun 2019; Permendagri No 47 Tahun 2021; Qanun Kota Lhokseumawe No 2 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 82 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Objek Dan Pelaksana, BAB III Pembukuan, BAB IV Inventarisasi, BAB V Pelaporan, BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Identitas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Identitas
Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun
2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Tengah Nomor : KEP/546/III/2020 tanggal 20 Maret 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan
Bermotor di Wilayah Polda Jateng dan Surat
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Nomor : B/12372/XII/HUK.1.6/2021/Lantas tanggal 16
Desember 2021 perihal Penggunaan NRKB Pejabat
Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah
melakukan Heregistrasi Sistem Penomoran Kendaraan
Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa
Tengah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penataan Identitas Kendaraan Dinas
Operasional Roda Empat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap, perlu dicabut dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Penataan Identitas Kendaraan Dinas
Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanda Nomor Kendaraan Dinas Operasional, Tanda Nomor Kendaraan Khusus dan Rahasia, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2021 dicabut
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan standar operasional prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Bab III Standar Operasional Prosedur Pengadaan
Bab IV Standar Operasional Prosedur Penggunaan
Bab V Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan
Bab VI Standar Operasional Prosedur Pengamanan
Bab VII Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan
Bab VIII Standar Operasional Prosedur Penilaian
Bab IX Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan
Bab X Standar Operasional Prosedur Pemusnahan
Bab XI Standar Operasional Prosedur Penghapusan
Bab XII Standar Operasional Prosedur Penatausahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 2 Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini ;UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;Permendagri No 19 Tahun 2016;Permendagri No 47 Tahun 2021;Perda No 12 Tahun 2015
Dalam peraturan in diatur mengenai tata cara penghapusan barang milik daerah,ketentuan umum,.ruang lingkup,ketentuan lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
25 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 108 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemkab. Pasaman
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Kepmendagri No. 7 Tahun 2002, Perda Kab. Pasaman No. 2 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kodefikasi Barang
3. Kode Lokasi
4. Kode Register
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2), Pasal 109 ayat (3), Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 121 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur Tata cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara Pemindahtanganan BMD;
3. Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini;
4. Penilaian;
5. Pemindahtanganan BMD;
6. Penjualan;
7. Tukar Menukar;
8. Hibah;
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
10. Sanksi;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
