Peraturan Bupati (Perbup) tentang Honor Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
561.4/108/2009 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh
lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Banyumas tahun
2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a maka besarnya honor Pegawai Tidak Tetap
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor
27 tahun 2007 tanggal 05 Juni 2007 tentang Honor Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
dipandang perlu untuk diubah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Honor Pegawai Tidak Tetap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 86 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. PP Nomor 28 Tahun 1972; 5. PP Nomor 100 Tahun 2000; 6. PP Nomor 9 Tahun 2003; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 41 Tahun 2007; 9. Permendagri Nomor 4 Tahun 2005; 10. Perbup Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 11. Perbup Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. Analisis Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Bagan Jabatan; b. Formasi Jabatan; dan c. Uraian Jabatan sebagaimana tersebut dalam lamipiran l sampai dengan lampiran III Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 86 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD Tahun 2010/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora agar mampu menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, diperlukan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pengadaan dan Penempatan
Bab IV Pendidikan dan Pelatihan
Bab V Pengangkatan dalam Jabatan
Bab VI Perpindahan
Bab VII Pemberhentian dari Jabatan
Bab VIII Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
15 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 86 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan Dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, agar
distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg tepat sasaran,
berjalan efektif dan efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta
menjamin keselamatan minyak dan gas bumi perlu dilakukan
penataan dan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Penataan dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007
Tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021
Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengalokasian; Distribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pengaduan Masyarakat; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2010.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 85 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan transparansi dalam pelaksanaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka
perlu mengatur besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2010 ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terse but dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 85 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto, diatur ketinggian
bangunan di lokasi sekitar Pendopo Sipanji; bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan
ketentuan Pasal 30 ayat (5) sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu mengatur batas lokasi sekitar Pendopo Sipanji; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Batas Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Batas Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 84 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERTURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pcrubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2010 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peruhahan Atas Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 12 Tahun 1985; 4. UU Nomor 18 Tahun 1997; 5. UU Nomor 21 Tahun 1997; 6. UU Nomor 28 Tahun 1999; 7. UU Nomor 25 Tahun 2000; 8. UU Nomor 17 Tahun 2003; 9. UU Nomor 1 Tahun 2004; 10. UU Nomor 10 Tahun 2004; 11. UU Nomor 15 Tahun 2004; 12. UU Nomor 25 Tahun 2004; 13. UU Nomor 32 Tahun 2004; 14. UU Nomor 33 Tahun 2004; 15. PP Nomor 28 Tahun 1972; 16. PP Nomor 109 Tahun 2000; 17. PP Nomor 29 Tahun 2005; 18. PP Nomor 54 Tahun 2005; 19. PP Nomor 55 Tahun 2005; 20. PP Nomor 57 Tahun 2005; 21. PP Nomor 58 Tahun 2005; 22. PP Nomor 79 Tahun 2005; 23. PP Nomor 6 Tahun 2006; 24. PP Nomor 8 Tahun 2006; 25. PP Nomor 3 Tahun 2007; 26. Nomor 41 Tahun 2007; 27. PP Nomor 38 Tahun 2007; 28. Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 29. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 30. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; 31. Permen PU Nomor 45 Tahun 2007; 32. Permendagri Nomor 37 Tahun 2010; 33. Permenkeu Nomor 100/PMK.02/2010; 34. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006; 35. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 36. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 37. Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2008.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 82 Tahun 2010 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sebagai berikut :
1. Lampiran BAB IV huruf C angka 4 diubah;
2. Lampiran BAB IV huruf D angka 2 point b diubah;
3. Lampiran BAB IV huruf D angka 5 ditambahkan penjelasan;
4. Ketentuan BAB VI Nomor 1 bagian Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk penjelasan diubah
sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 84 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa, maka perlu mengatur pelaksanaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
yang meliputi
Sumber Dan Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa,
Mekanisme Pencairan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan
Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 84 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,
perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban
kerja; bahwa agar pemberian tambahan penghasilan pegawai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mencapai
sasaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penerima; Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai; Pajak Penghasilan; Sumber Anggaran; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2010.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 83 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN KOTA KEDUA (SECOND CITY)
ABSTRAK:
a. b8hwa. dawn l'llllgka mendorong pen:epman pc:npnbanpn bwason yang berpotensi set,agai pusat pertumbuhan wilayah. llt~ ~llllg8D pembanglmnn antar wila.yah clan untuk mmdorong pertumbubao antar wilayah daenih pedu dilakubn LIJlllY4 penge,nl,anpn uwasan di daerah; b. bellwa dawn rangka mewujudkan lreeerpad1181l pembangunan anw seklnr, daerah, llan masymbt maka pengembanpn wilayah merupakan arahan lokasi penganhangan :vang dilabana)<an pemeril11ab, masyarakat, dan/t\t311 dunia usaha; c. baltwa dalam nmjka mengeailiailgaiikan sistem pusat pelayanan 8eC4Ill hirarkis mellllui peoentuan Pu.sat .Kegiatan Lokal yang dipromosikan (Pl(4'). Pusat Pclayamm Kawasan (PPK) clan Pusal Pelayanan LilJ&kungan (PPL) terintegrasi denpn Pusat :Kcgiarao Lokal (PKL) yang sudahditent\llcBD dala!n R.mcana Tlda Ruang (RTRW) Provinsi( d babwa sebapi pela);sanaan lfndang-Undang NoD10J 26 Tahun 2007 temang Penat••o RU1111g dan sesuai dengim Rooraoa Tata Ruaag Wilayah Kabupaten Situbondo, pcrlu diatur pengembangan Kota Ketlua <,'>e-rond Cfty) di wi1ayah Kabupatcn Situbondo
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2.UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 15 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 24 Tahun 2005; 11. PP Nomor 54 Tahun 2005; 12. PP Nomor 55 Tahun 2005; 13. PP Nomor 56 Tahun 2005; 14. PP Nomor 57 Tahun 2005; 15. PP Nomor 58 Tahun 2005; 16. PP Nomor 65 Tahun 2005; 17. PP Nomor 79 Tahun 2005; 18. PP Nomor 8 Tahun 2006; 19. PP Nomor 3 Tahun 2007; 20. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 21. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 22. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008.
Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi wilayah di sekitarnya sebagai penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dalam lingkup Kabupaten Situbondo dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2010.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
