Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources
ABSTRAK:
Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan kegiatan lagi dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 menyarankan agar meninjau kembali BUMD Basin Resources karena sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan usahanya, sehingga perlu dibubarkan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 25 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/No. 766
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018, tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan pada Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo dengan besaran nilai penambahan penyertaan modal sejumlah Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliyar), dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda Kab Boalemo No.2 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.4 Tahun 2004; Perda Kab Boalemo No.1 Tahun 2018; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2018; Perbup Boalemo No.64 Tahun 2018; Perbup Boalemo No.24 Tahun 2019; Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan No.S-14/MK.7/2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan Penyertaan Modal, Nilai Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Hasil Usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 26 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan PAD, perlu dilakukn secara optimal dan professional. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi SDA, ekonomi dan peningkatan PAD dengan mendirikan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri yang berbadan Hukum.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.5 Tahun 1962; UU No.6 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 1984; Kepmendagri No.50 Tahun 1998; Kepmendagri No.43 Tahun 2000.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Pembentukan dan Status Perusahaan Daerah; Penetapan Kedudukan, Tujuandan Bidang Usaha; Modal; Pengurus; Direksi; Badan Pengawas; Pengadaan dan Pengelolaan Barang; Penetapan dan Penggunaan Laba; Pembubaran, Perubahan Status dan Peleburan/Penggabungan BUMD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (8), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (7), Pasal 57 ayat (9), dan Pasal 73, Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2019tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhikaperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor11Tahun 2019tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2019;
6.
1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas;
3. Penghasilan Dewan Pengawas;
4. Tata Cara Seleksi Anggota Direksi;
5. Penghasilan Anggota Direksi;
6. Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Kerja Sama;
8. Pinjaman;
9. Tata Cara Penyampaian dan Penyebarluasan Laporan Tahunan Dewan Pengawas;
10. Tata Cara Penyampaian dan Publikasi laporan tahunan Direksi;
11. Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN
DEWAN PENGAWAS DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, agar dapat memberikan pelayanan yang memenuhi kualitas. Kuantitas dan kontinuitas;
Perwali nomor 14 tahun 2012 tentang tata cara pengangakatan direksi dan dewan pengawas sudah tidak lagi sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 2 Tahun 2007; KepmendagriOtda No. 21 Tahun 2001; KepmendagriOtda No. 130-67; Perda No. 7 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2003; Perda No. 2 Tahun 2011.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.
Menyisipkan 1 (satu) angka di antara angka 8 dan angka 9 pada Pasal 1, yakni angka 8a; 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 8, yakni ayat (1a); 1 (satu) Pasal di antara Pasal 8 dan Pasal 9, yakni Pasal 8A.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2014/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Tata Tertib Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Tata Tertib Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pemilihan anggota direksi perusda farmasi di Kabupaten Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2014.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Minut 2018/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilakukan perubahan organisasi dan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan PUD Klabat Kab.Minahasa Utara.
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- Permendagri No. 4 Tahun 2000;
- Kepmendagri No. 50 Tahun 1999;
- Kepmendagri No. 43 Tahun 2000;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan dan tugas pokok PUD, susunan organisasi PUD beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, PUD menerapkan prinsip koordinasi, integrase dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Klabat Kab.Minahasa Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 halaman (terdiri dari 22 hal batang tubuh (38 pasal) dan 2 hal lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 26 Tahun 2017
PENDIRIAN-pENGELOLAAN-PEMBUBARAN-BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dimana untuk itu perlu didirikan badan usaha milik desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ; UU No.6 Tahun 2003; UU NO.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2013 ; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 ; PP No.60 Tahun 2014 ; PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. termasuk di dalamnya mengatur tentang azas, tujuan dan sasaran pendirian BUMDES, mekanisme pendirian BUMDES, mekanisme pendirian BUMDES bersama, pengurusan pengelolaan dan BUMDES bersama, modal dan kekayaan BUMDES, klasifikasi jenis usaha BUMDES dan BUMDES bersama, bagi hasil dan kepailitan BUMDES.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 27 Halaman beserta lampirannya.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat