Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2016/NO.27, TLD.2016/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Meneteri Dalam Negeri No. 48 tahun 2016, dalam Rangka Penyelesaian Hutang perusahaan daerah air minum kepada Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten Semarang mendapatkan hibah non kas dari Pemerintaj Pusat untuk penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kapada Pemerintah Pusat, dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dimana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Darah Kabupaten Semarang dalam rangka penyelesaian hutang perusahaan daerah air minum Kabupaten Semarang kepada pemerintah Pusat secara non kas.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 tahun 2006; Permendagri No. 52 tahun 2012; Permendagri No. 48 tahun 2016; Perda kabupaten darah Tingkat II Semarang No 3 tahun 1989; Perda Kabupaten Semarang No. 14 Tahun 2008;
1. Maksud dan Tujuan
2. Penyertaan Modal
3. Hak dan Kewajiban
4. Sanksi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat yang lebih baik dan optimal, perlu dilakukan penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.11 tahun 1974, UU No.25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, PP No.82 Tahun 2001, PP No.15 Tahun 2010, PP No.38 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; sistematika RISPAM; Jangka Waktu; Pengawasan dan Pemantauan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali; bahwa Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 telah dikonsultasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan telah memperoleh penyempuraan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama
Penyelenggaraan SPAM; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2014-2019; Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019; Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2015-2034.
Mengatur tentang kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2020
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA UNGGULAN (SAGU) BERBASIS KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN HALMAHERA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Unggulan (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
untuk meningkatkan peranan BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, maka perlu dikembangkan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang unggul dan berdaya saing serta berkembang dalam suatu sistem pembangunan berbasis kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud agar berjalan baik, berdaya guna, serta berhasil guna, perlu adanya regulasi berupa Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Unggulan (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 6 Tahun 2014; Permendes PDTT No, 4 Tahun 2015; Perda Kabupaten Halbar No. 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Makna Logo d.Ruang Lingkup e. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (SAGU) f.Pembubaran g.Ketentuan Peralihan h.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
29 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 27 Tahun 2014
PERBUP Kab. Demak No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak
Mengubah :
Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kab. Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kab. Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak; bahwa guna lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 32, perubahan ketentuan Pasal 54, perubahan ketentuan Pasal 56, perubahan ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), perubahan ketentuan Pasal 74,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2014.
Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa struktur, organisasi dan tata kerja Perumdam Tirta Wijaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Organ Perumdam Tirta Wijaya; Dewan Pengawas; Direksi; Organ di Bawah Direksi; Pegawai; Pembinaan dan Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 27 Tahun 2008
SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2008/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Empat Lawang
ABSTRAK:
Dalam rangka Pengelolaan Dana Desa guna menertiban administrasi Keuangan Desa, serta untuk melaksanakan pasal 21 ayat (2) Perda Kabupaten Lahat No 25 tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Pejabat Bupati Empat Lawang tentang Pedoman Alokasi Dana Desa .
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 10 tahun 2004, UU No 32 tahun 2004, segagaimana telah di rubah dengan UU No 8 tahun 2005, UU No 33 tahun 2004, UU No 4 tahun 2007, PP NO 72 tahun 2005, Perda Kabupaten Lahat No 25 tahun 2006, Praturan Pejabat Bupati Empat Lawang No 5 tahun 2007, Perda Kabupaten Empat Lawang No 4 tahun 2008.
Materi HuKum dalam Peraturan ini adalah : Maksud, Tujun dan Prinsip, Penentuan Besaran dan Arah Penggunaan, Pedoman Pengelolaan ADD, Institusi Pengelolaan ADD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2008.
13 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Pemerintah Daerah dapat menganggarkan subsidi kepada badan usaha milik daerah apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 122 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 16 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Maksud dan Tujuan; BAB IV Penganggaran Subsidi; BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaant; BAB VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban; BAB VII Pembinaan dan Pengawasan; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2018
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM - TIRTA - pdam
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/NO.701
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018, penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah diberikan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo dengan besaran nilai penambahan penyertaan modal sejumlah Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar), dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan penyertaan modal, nilai penyertaan modal, serta tata cara penyertaan modal dan hasil utama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
