Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.823 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 9 Tahun 2012

PENYERTAAN MODAL DAN PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BETUAH

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
487. PERDA-NO-9-TAHUN-2012.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL - PENYERAHAN ASET PEMERINTAH - PDAM TIRTA SAKO BETUAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL DAN PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BETUAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UU No. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Perda tentang Penyertaan Modal dan Penyerahan Aset kepada PDAM Tirta Sako Batuah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004.
Perda ini mengenai tentang Penyertaan Modal dan Penyerahan Aset Pemerintah kepada Perusahaan Derah Air Mium Tirta Sako Betuah, meliputi: Nama, kedudukan hukum, tujuan dan bidang usaha; Penyertaan modal; Nilai penyertaan modal; Laba penyertaan modal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
4 hlm.; Penjelasan 1 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

APBD

Download :
PERDA_9_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012

Surat Izin Mengemudi

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perpol No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Download :
Perkapolri Nomor 9 Tahun 2012.pdf
Perkapolri Nomor 9 Tahun 2012 - lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERDA-KOTA-PALEMBANG-NO.9-TH-2012.pdf

Abstrak

bantuan hukum

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

untuk mewujudkan hak isntitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga kota Palembang, sejalan dengan ketentuan PAsal 19 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kota perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu di bidang hukum
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU Nomor 28 Tahun 1959, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 18 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 16 Tahun 2011, PP Nomor 27 Tahun 1983, Perda Kota PAlembang Nomor 6 TAhun 2008
Peraturan ini memuat antara lain tentang penyelenggaraan bantuan hukum di kota palembang, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, tata cara pengajuan dana, dan larangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2012.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 ttg Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2012

Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
4650-2. Raperda Pengelolaan air.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 9 Tahun 2012

Uraian Tugas Jabatan badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

URAIAN TUGAS JABATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PONTIANAK

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2012/NO.9, LL KOTA PONTIANAK: 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (6) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 65 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak, disebutkan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi disusun oleh Sekretaris Badan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 60 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 15 Tahun 2007, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perwa No. 65 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2012.
17 halaman

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2012

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 60 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Mencabut :

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/SK/XII/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang

Download :
Permenkes Nomor 9 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012

Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kolaka Utara No. 9 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Umum1.pdf

Abstrak

RETRIBUSI JASA UMUM

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2012/No. 9 , LL 44 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional; Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; Bahwa agar pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah tentang Jasa Umum dapat lebih berdaya guna serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kolaka Utara.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 29 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Retribusi Jasa Umum; 3. Pemungutan Retribusi 4. Peninjauan Tarif Retribusi 5. Insentif Pemungutan 6. Penyidikan 7. Ketentuan Pidana 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2012.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 9 Tahun 2012

Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda.09-2012.Cabut. No.11-2000.Ret. IPPT.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2012.