Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2019/ No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam menjalankan usaha, Badan Usaha Milik Daerah
perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien
dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas
proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, Bupati mengatur pelaksanaan
pengadaan barang jasa Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh BUMD di Kabupaten Rembang dengan menggunakan anggaran :
a. dana perusahaan/BUMD di Kabupaten Rembang;
b. dana hibah; dan
c. sumber dana lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No 54 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda Kab, brebes No 10 Tahun 2008; Perda Kab Brebe No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; anak Perusahaan; Dewan Pengawas; Penghasilan Dewan Pengawas, Seleksi Direksi; Penghasilan Direksi; Pengadaan Barang dan Jasa; Kerja Sama; Pinjaman; Pelaporan Dewan Pengawas; pelaporan Direksi; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Pembinaan dan Pengawas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 56 TAHUN
2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, KELAS II,
DAN KELAS VIP/VVIP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2017
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Kelas II, dan
Kelas VIP /VVIP pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang perlu
disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga
perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Kelas I, Kelas II, dan Kelas VIP /VVIP
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
Menetapkan perubahan tarif sebagimana terdapat dalam lampiran keputusan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
MENGUBAH PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, KELAS II, DAN KELAS VIP/VVIP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
76 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 40 Tahun 2019
Pelaksanaan-Peraturan Daerah-Nomor 1 Tahun 2019-tentang-Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013-tentang-Pembentukan-Perseroan Terbatas-Bank Perkreditan Rakyat Baturaja-Kabupaten Ogan Komering Ulu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan tata kelola PT BPR Baturaja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2019 dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014; Perda No. 1 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 39 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPerbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 17 Tahun 2017 lenlang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkredilan Rakyat Giri Sukadana Kabupalen Wounogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan Daerah yang baik, maka perjudkan tata kelola Perusahaan diatur tata cara seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direktur pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Pada PerusaIaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri,
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir derigan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nggara Republik Indonesia Nomor 5679),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173):
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri: Tahun 1997 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 83),
Materi Pokok Perbup ini adalah: (l) Maksud seleksi adalah melaksanakan proses kegiatan Penjaringan dan UKK Calon Anggola Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi. 2) Tujuan seleksi adalah menddpatkan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi untuk diusulkan kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 17 Tahun 2017 lenlang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkredilan Rakyat Giri Sukadana Kabupalen Wounogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyalakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP Kab. Banjar No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya kenaikan harga satuan barang, bervariasinya tipe rumah dan fungsi bangunan, maka perlu penyesuaian tarif pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, berisi tentang Perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017, diantaranya: Ketentuan Pasal 1, di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, di antara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) bab, di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, Perubahan Ketentuan Pasal 4 ayat (1), Perubahan Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Perubahan Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 36 Tahun 2019
tata - cara - pengangkatan - dan - pemberhentian - anggota - direksi - perusahaan - daerah - pasar - tohaga - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2019/36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tihaga Kab. Bogor dengan telah terbitnya Permendagri No. 37 Tahun 2018 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kab. Bogor .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 ahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 27 Tahun 2006.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan , Pengisian Kekosongan Jabatan Direksi, Pemberhentian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pengadaan barang atau jasa badan usaha milik
daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien
serta mengutamakan penerapan prinsip persaingan
usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan
yang adil bagi semua pihak secara berkelanjutan,
berkala, terpadu, terarah, dan terkoordinasi;
b. bahwa pengadaan barang atau jasa badan usaha milik
daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
pembangunan daerah dan pemenuhan nilai manfaat
serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan
pengembangan perekonomian daerah;
c. bahwa kebijakan pengadaan barang atau jasa badan
usaha milik daerah yang diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah belum
sesuai dengan perkembangan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan lembaga kebijakan
pengadaan barang atau jasa pemerintah sehingga
perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik
Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 82 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa badan usaha milik daerah
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Piutang Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, tata cara penghapusan piutang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghapusan Piutang pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penghapusan Piutang Pada Badan Layanan Umum Daeah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pem.enuhan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyediakan dana untuk penambahan penyertaan modal kepada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sejumlah Rp2.486.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh
enam juta rupiah);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan
Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa ka1i yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun
2014 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan
Lainnya, maka untuk penambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini menetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
