Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2009/NO.17 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.19 Tahun 2009 ttg Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kulon Progo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2009.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2009
Undang-undang (UU) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
ABSTRAK:
bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. KETENTUAN UMUM
2. BENDERA NEGARA
3. BAHASA NEGARA
4. LAMBANG NEGARA
5. LAGU KEBANGSAAN
6. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
7. KETENTUAN PIDANA
8. KETENTUAN PERALIHAN
9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2009.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
UNIT PELAKSANA TEKNIS INSEMINASI BUATAN DAN PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2009/No.23Seri D Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan
dan Perbibitan Ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan dan Perbibitan Ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Purworejo;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Modal Kerja Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Modal Kerja Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Pemalang, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu dikembangkan dan lebih diberdayakan melalui dana modal kerja bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Modal Kerja Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Modal Kerja Bergulir pada Dinas Koperasi , Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan dana modal kerja bergulir pada Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang adalah pinjaman bantuan Dana Modal Kerja Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2009.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Modal Kerja Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan alokasi penambahan jumlah pupuk bersubsidi oleh pemerintah, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, maka diperlukan adanya peninjauan kerbali atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomr 77 tahun 2005; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteni Pertanian Nomor 42/ Permentan/OT 140/09/2008; Peraturan Bupati
Nomor 88 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2009.
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 diubah.
84 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik; bahwa untuk melaksanakan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kata Magelang Nornor 2 Tahun 2009; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan, pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan, laporan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2009.
5 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD Tahun 2009 No. 24
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka
perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2009.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2009;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: komponen pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Juga merinci jenis-jenis pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menyebutkan lampiran-lampiran yang merinci perubahan anggaran, dan mengharuskan Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada DPRD Kabupaten Temanggung untuk memberi persetujuan terkait penarikan pinjaman untuk menutup defisit anggaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2009.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 01 Tahun 2009; Perda No. 02 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi, Dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2009.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
