Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.245 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Perbup MTB No. 08 Tahun2017.pdf

WAJIB PAJAK - PELAKU USAHA - PENDAFTARAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD/242/2017, TBD 2017, LL SETDA KAB. MTB : 7 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor Per-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

17pbkabtegal008.pdf

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - TATA CARA PENGELOLAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum lengkap sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2002; UU No 28 tahun 2002; UU no 28 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1996; PP No 24 Tahun 1997; PP No 135 Tahun 2000; PP No 25 Tahun 2002; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP no 18 Tahun 2016; PP No 69 Tahun 2010; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 12 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tata cara pemungutan, penghapusan piutang pajak, pemeriksaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
85 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomro 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

BD 8 Perubahan Pajak Daer...umi dan Bangunan.pdf

pemungutan_pajak_daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2017/No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomro 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan belum adanya pengaturan terkait pendataan, pengawasan dan sanksi bagi petugas pemungut pajak daerah maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SELAIN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Perbup Halsel Nomor 7 Tahun 2017.pdf

retribusi daerah - tata cara pemberian KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu dalam pemungutan Retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Daerah, agar pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib Retribusi Daerah, maka perlu diatur mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah tersebut, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 31 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2007, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2011, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 5 Tahun 2011, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 6 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 7 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 10 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 11 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 12 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 13 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 14 Tahun 2012, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 15 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Cara Pemberian Keringanan dengan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi, dan Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perunahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kuningan No. 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan

Download file:

Perbup Kuningan No 6 TAHU...PERDES-KOTA)0001.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perpajakan

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2017.pdf

Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

a. bahwa pajak sarang burung walet merupakan salah satu objek Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; b. bahwa agar pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.UU No. 28 Tahun 2009 ;4.PP No. 58 tahun 2005 ;5.Perda Kab Lebak No. 6 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.sistem dan prosedur pemungutan pajak sarang burung walet;4.penatausahaan;5.jenis formulir;6.pembinaan , pengawasan dan pengendalian;7.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Perbup No.17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.25, LL KAB.KETAPANG: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No.17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, dan dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas kinerja pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah, dan kepastian terhadap ketentuan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif perlu diubah untuk disesuaikan kembali.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 17 TAHUN 2011
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

perbup no 6 th 2017 ttg j...me revisi kedua .pdf

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dan sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah maka dipandang perlu mengatur kembali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negera Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, Meliputi : Ketentuan Umum; Nilai Pajak Reklame; Nilai Sewa Reklame; Sistem Pemungutan Pajak Reklame; Keanggotaan dan TIm Reklame; Ketentuan Penutup .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAl'f BUPATI BONE NOMOR 30 TAHuN 2013 TENTANg SISTEM DAN prosedur PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESaan' DAN PERKOTAAn

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu diadakan pcnyesuaian dalam adminiatra.si pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2013 ten tang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat I. Undang·Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lnonesia Nomor 2013); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pcrpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pcrpajakan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); -2- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndone_sia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987}; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaTan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolan, dan Tanggung jawab Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaTan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3286); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di btdang Perpajakan (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Da1am Rangka Penagihan dengan Surat Paksa (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); -3- 15. Peraturan pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pcnjua.!an Barang Sitaan yang direncanakan dan penjualan secara !clang dalam rangka penagthan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 40501; 16. Peratufan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo\aan Keuangan Daerah sebaga.imana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.07/2010 tentang Sadan atau Perwakilan Lembaga lntemasional yang tidak dikenakan PBB Pedesaan dan Perkotaan; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor l Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sistem Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8).
MEMUTUSKAII' : Menetapkan PERATURAII' BUPATI TENTANG PERUBAHAR ATAS PERATURAII' BUPATI BONE NOMOR 30 TAHUJI 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMVIl'GUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAlf, Paaall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut: 1, Kotentuan Paaal l dlubah sehlnua Paul 1 berbunyl .ebagal berlkut: Paul 1 Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertcntu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 5. Sadan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pendapatan Oaerah Kabupaten Bone. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan uaaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara {BUMN) atau Badan Usaha Mililk Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/ a tau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. -5- 8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan yang selaajutnya disebut aubjck pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mcmpunyai auatu hak ataa bumi dan bangunan/atau memperoleh manfaat ataa bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, mcnguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sccara nyata rncmpunyai auatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat auu bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh tempat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan, yang sc\anjutnya disingkat PBB-P2, adaJah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan . 11. Bumi adalah pennukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wila,Yah Kabupaten Bone. 12. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanarn atau yang dilekatkan secara. tetap pada tanah dan/atau perairan pendalarnan dan/atau Jaut. 13. Kas Oaerah adalah Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memegang Kas Daerah. 14. Sistem Manajemen lnfonnasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegraai untuk mengolah infonnasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan ban tu an komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaianJ, pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil kcluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak . 15. Pendaftaran adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objck pajaknya dengan cara mengisi SPOP. ·•· 16. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menata usahakan data objek dan subjek PBB. 17. Penilaian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menentukan NJOP yang akan dijadikan sebagai dasar perjanjian pajak. 18. Penetapan adalah merupakan proses kegratan penatausahaan PBB yang meliputi perhitungan besamya pajak bumi dan bangunan yang terhubung dan penatausahaan dalam rangka penerbitan SPPT, SKPD dan STPD serta penyampaian kepada wajib pajak. 19. Pembayaran pajak adalah penyetoran sejumlah uang ke Kas Negara yang di lakukan oleh wajib pajak atas pajak yang terutang. 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besa.mya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 21.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak PBB yang sersifat unik (setiap objek pajak. PBS yang diberikan satu NOP dan berbeda antara satu objek dengan yang lainnya), tetap (NOP yang diberikan kepada setiap cbjek PBS tidak berubah), standar (ada satu sistem pemberian NOP yang terstandamisasi). 22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata·rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilal perolehan baru, atau NJOP pengganti. 23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender. 24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak.an daerah. -7- 26. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang berisi rincian data objek pajak berupa bangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SPOP. 27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 28. Surat tanda terima setoran yang sclanjutnya disingkat STTS adalah Bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan. 29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau te\ah di\akukan dengan cara Jain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bcsamya jumlah pokok pajak yang terutang. 31. Surat Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentuka.n jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa denda dan/atau bunga. 33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam pencrapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang tcrdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, SDTPD, Surat Kcputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 34. Surat kcputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan oleh WaJib Pajak. 35. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Kepusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak. -8- 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan aecara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalrun rangka melaksanakan lcetentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari di bidang perpajakan daerah yang terjadi dalam menemukan tersangkanya. 38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke Kas Daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku. 2, Ketentuan haal 6 dlubab -9hJngga Paaal 6 berbunyl 15ebapi berikut: Pasal6 (1) Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempumaan SISMIOP dengan melakukan pemeliharaan Basis Data SJSMIOP. (2) Pcmeliharaan Basis Data SJSMIOP dilakukan dengan cara : a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yag dilakukan petugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan laporan yang ditcrima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya. b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Sadan Pendapatan Dacrah dengan cara mencoc:okan dan menyesuaikan data objek pajak dan subyek pajak yang ada dengan keadaan sebenamya dilapangan atau mencoc:okan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasa.r yang terjadi dilapangan, pelaksanaanya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data. -9- 3. Ketentuan Paaal 8 ayat (1) dJubah aehlngga Paul 8 berbunyt Mbagal berikut: Paaal 8 (l} Dalam melakukan kegiatan Pendaftaran, pendataan dan pcnilaian objek pajak dan su\)Jek pajak dalam rangka pcmbentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Badan Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau lnstansi terkait lainnya; (2) Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak da1am rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan. 4. Ketentuan Pua1 10 dlubah .ehlnqa Pasal 10 berbunyl aeba1ai bertkut: Paaal 10 (1) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan o\eh Sadan Pendapatan Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dengan cara : a. setiap wajib pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP; b. dalam hal tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun wajib pajak, maka data SPOP dan LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBS· P2 tahun selanjutnya. {2) Pendataan objek dan subjek PBB scbagaimana dimaksud pada ayat (IJ dapat dilakaukan dengan cara : a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; b. identilikasi objek pajak baru; c. verifikasi data objek pajak; dan d. pengukuran bidang objek pajak S. Ketentuan Pa..t 16 ayat (1) diubah aehlnga Pasal 15 berbunyl aebacat berilr.ut : Pasal 15 (I) Penilaian PBB- P2 adalah kegiatan Sadan Pendapatan Daerah untuk menetapkan NJOP. (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui : -10- a. Penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) aedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); b. Penilaian individu diterapkan pada : 1. Objek pajak ·umum dengan kriteria luas bangunan lebih dari 1.000 meter persegi atau jumJah lantai lebih dari tiga 2. Objek pajak khusus c. Tata cara penilaian objek pajak khusus ditetapkan dengan Peraturan Bupati (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan, meliputi : a. Pendekatan data pasar; b. Pendekatan biaya; dan/atau c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan. (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian. (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru drkurangi dengan penyusutan. (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha. 6. Ketentuan Paul 19 ayat (11 dlubah Mhlna,a PaNI 19 berbunyl Mbacal berikut : Pa .. l 19 (I) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang menangani Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penanda tanganan SPPT maka penanda tanganan SPPT dapat diura.ikan dengan : a. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan pajak diatas Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah}; dan b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) -11- (3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui : a. Pencetakan massal; b. Pencetakan dalam rangka: 1). Pembuatan salinan SPPT; 2). Penerbitan "SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan pembetulan; 3). Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan 4). Mutasi objek dan atau subjek pajak. 7. Ketentuan Paaal 20 ayat (1) diubah aehingga Paaal 20 berbunyi aebagai berikut : Paaal 20 (I) Apabila wajib pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP ketetapan PBB-P2 ditetapkan secarajabatan oleh Sadan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dengan menerbitkan SKPD PBB-P2. (2) SKPD diterbitkan tidak secara massal. (3) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Badan Pendapatan Daerah. 8. Ketentuan Paul 22 ayat (1) diubah aehingga Paaal 20 berbunyl aebagai berlkut : Paaal 22 (1) PBB P2 yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD harus dilunasi se\ambat-lambatnya pada Bulan Nopember bu\an berjalan. (2) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 o/o (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Jatuh tempo pembayaran PBB P2 tercantum di SPPT dan SKPD. 9. Ketentuan Paul 24 dlubah sehingga Paaal 24 berbunyi aebaga.i berlkut: Paul 24 (I) Pembayaran Pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB dan STPD. (2) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring. -12- (3) Pajak terutang yang menjadi tunggakan, dapat dibayar melaJui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone. (4) Wajib Pajak menerima STI'S sebagai bukti telah melunasi pemba,yaran PBB. (5) STI'S dianggap sah apabila telah ada tanda vaJidaai dari Bank tempat pembayaran. 10.Ketentuan Paul 25 dlubah sehlnga PaNI 2S berbunyl seba&al bertltut : PaMI 25 Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud daJam Pasal 17 dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut se\anjutnya petugas pemungut mencatat ke dalam daftar penerima harian dan selanjutnya menyetorkan ke Bank yang ditunjuk. b. Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pemba,yaran PBB-P2 yang sah melalui petugas pemungut. 11,Ketentuan Paul 32 ayat (21 dlubab sehlnga Pual 32 berbunyl seba&al berikut : Paul 32 (I) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan PBB P2 dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima setiap hari kerja. (2) Fungsi Pembukan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan PBB P2 dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima setiap hari kerja. (3) Kegiatan adminitrasi dalarn prosedur pembukuan dan pelaporan PBB P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I hurur F dari Peraturan Bupati ini. 12. Ketentuan Paul 35 ayat (2) dlubab sehlnga Pua.l 35 berbunyi seba&al beriltut : PaMI 35 (1) Mutasi subjek/objek pajak adalah pendaftaran ulang pajak karena adanya perubahan yang disebakan oleh perubahan luas baik luas tanah maupun bangunan, perubahan sertifikasi tanah maupun bangunan serta adanya pengalihan obyek dan subyek. ·13· (2) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2 melalui penelitian kantor atau Japangan melalui proses pemindahan data geografis/bidang. (3) Persyaratan administrasi dalam mutasi objek/subjek PBB P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Bupati ini. 13. Ketentuan Paul 37 ayat (1) dlubah "hlngan PaNI 37 berbunyl aebagal berikut: Pa.al 37 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar, dalam hal wajib pajak mengalami kesu\itan likuiditaa atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sebagai wajib pajak sehingga tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. {2) Pembayaran angsuran dapat dibcrikan dalam jangka waktu paling lama I (satu) tahun dan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan. (3) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai apa yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian angauran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang· undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. (4) Persyaratan administrasi dalam pemberian angsuran dan penundaan pembayaran sebagatmana tercantum dalam lampiran II huruf D peraturan Bupati ini. 14, Ketentuan Pa.al 38 dlubah aehln,ia PaAI 38 berbunyl aeba1al berikut : p ... 1 38 Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB berupa bunga, denda dan kenaikan PBB terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan/atau b. membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKBT, STPD atau SKPDLB yang tidak benar. • 14· PaN.1 II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

perbup no 5 th 2017 ttg ... PBB TAHUN 2017 .pdf

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Dearah, perlu menetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Banjar . Berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar, Meliputi : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pemungutan PBB; Pelaksanaan PBB; Fasilitasi; Ketentuan Penutup .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.