ABSTRAK: |
- Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu dalam pemungutan Retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Daerah, agar pemberian keringanan, pengurangan dan
pembebasan Retribusi Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib Retribusi Daerah, maka perlu diatur mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah tersebut, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 31 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2007, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2011, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 5 Tahun 2011, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 6 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 7 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 10 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 11 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 12 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 13 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 14 Tahun 2012, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 15 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Cara Pemberian Keringanan dengan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi, dan Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.
|