Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.912 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NO. 28 TAHUN 2023.pdf

PERSALINAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi maka sudah menjadi kewajibal pemerintah untuk m eningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ktrususnya kegawat daruratan pada ketramilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi maka diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas yang diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. batrwa untuk terwujudnya upaya nyata penyelarnatan ibu dan bayt baru lahir sebagaimana dimaksud pada truruf a, huruf b perlu menetapkan Peratrlran Bupati tentang Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267i; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kefa; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tertang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 143); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Keq'a (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20 14 tentang Tenaga Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang Kebidanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6325i; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tatrun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 12 13); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN BAB TV SUMBER DAYA KESEHATAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

Download file:

PERBUP 28 TAHUN 2023.pdf

Peraturan Internal

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2023/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat perlu dilakukan penyesuaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/MENKES/SK/TII/ 1993; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/ 2002; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 159 Tahun 2017;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 18), di ubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Universal Health Coverage (UHC) Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Bengkulu Utara

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP_28_2023.pdf

PENYELENGGARAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (28)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage (UHC) Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Bengkulu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah wajib menjamm setiap penduduk numdapatkan layanan kesehatan yang bermutu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; b. berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamina.n Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dilakukan dengan integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage {UHC) Pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bengku}u Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55}, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 {Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja., Dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821}; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 33); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 974); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1714); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,Iuran Peserta kerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan penerima upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685); 16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 201 7 ten tang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1)
PENYELENGGARAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2020

Download file:

2023pb3322028.pdf

jaminan kesehatan nasional

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2023/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan perlu memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Semarang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan terintegrasi dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua unsur yang terlibat dalam upaya pemenuhan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage di Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan Universal Health Coverage;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepesertaan, Perubahan Data Peserta, Pelayanan Kesehatan, Peran Serta Lintas Sektor, Pembinaan dan Pengawasan, Pembayaran Iuran dan Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2020 dicabut.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penanggulanagan Tuberkulosis

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Lamteng No 27.pdf

PENANGGULANAGAN TUBERKULOSIS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulanagan Tuberkulosis

ABSTRAK:

a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, serta berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi; b. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 4 Tahun 1984, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014, PP No 40 Tahun 1991, PP No 46 Tahun 2014, Perpres No 67 Tahun 2021, Permenkes No 82 Tahun 2014, Permenkes No 67 Tahun 2016, Permenkes No 4 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Penanggulangan Tuberkulosis

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Halaman : 19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Asuransi Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

Perbup Pidie Jaya No 27 Tahun 2023.pdf

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2023/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan penyesuaian mekanisme kerja Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Paramedis lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, maka perlu disesuaikan kembali Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2007; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 17 Tahun 2023; PP Nomor 32 Tahun 1996; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 82 Tahun 2018; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 28 Tahun 2014; Permenkes Nomor 85 Tahun 2015; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2022; Perbup Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022; Perbup Pidie Jaya Nomor 42 Tahun 2022;
Dalam Peraturan mengatur mengenai perubahan pada Lampiran 1 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2023.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Halaman : 5 Hlm , Lampiran : 26 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NO 27 TAHUN 2023 S...BASIS MASYARAKAT.pdf

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2023 (27): 16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Peraturan dan Kebijakn untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Barbasis Masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2023; PP No 66 Tahun 2014; Permenkes No 30 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permenkes No 2 Tahun 2023; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2019.
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal

Abstrak

Kesehatan Sistem Pengendalian Intern Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kendal No. 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal

Download file:

PERBUP Kndl 26_2023.pdf

peraturan internal - rumah sakit

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2023/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, pengawasan, perlindungan hukum dan penyelesaian konflik di Rumah Sakit sehingga dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan huruf e pada ayat (3) Pasal 5, perubahan ayat (6) Pasal 5, penambahan huruf f pada ayat (3) Pasal 6, perubahan judul Bagian Kedua Bab III, penyisipan Pasal 10A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 diubah.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Kesehatan Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO. 26 TAHUN 2023.pdf

susunan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa rumah sakit daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian perlu diatur secara khusus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 8. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun .2016 Nomor.114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 3Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 31);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII TATA KELOLA KLINIS BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2019 (Serita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 31)
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Kesehatan

Download file:

perbup2023_26_salinan.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT