Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2011 No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standardisasi Biaya, Honorarium dan Biaya Pemetrharaan
serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012
Dasar Hukum ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Standar Biaya dan Harga
berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja di
untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Kerja berbasis
kinerja pada Tahun Anggaran 2012 serta dalam rangka pelaksanaan
kegiatan dapat berfungsi sebagai batas tertinggi sudah termasuk
pajak yang berlaku atau estimasi. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan
berpedoman pada Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ja&a
secara elektronik (E-Procuremen) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak, perlu membentuk Layanan Pengadaan
Secara Elektronik;
bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diamanatkan bahwa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk
sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan dimutai Tahun
Anggaran 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Demak yang meliputi Pembentukan, Keoudukan, Tugas Dan Fungsi, Tim Pengelola LPSE, Uraian Tugas, Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 35 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat,dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.29 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.106 Tahun 2007, Perpres No.10 Tahun 2008, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.21 Tahun 2011, Perda Sanggau No.18 Tahun 2007, Perbup Sanggau No.29 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Etika E-Procurement, Para Pihak Dalam Pelaksanaan E-Procurement, Pembentukan, Tugas, dan Tugas LPSE, Organisasi LPSE, Tata cara Pelaksanaan E-Procurement, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang / Jasa Keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung baik Anggaran
Belanja Rutin maupun Pembangunan perlu menetapkan Standarisasi
Harga Barang / Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung
Tahun 2011;
b. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten
Klungkung Tahun 2011 perlu diadakan penyempurnaan dan
penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan harga - harga di pasaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang
Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten
Klungkung Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-undang Nomo 12 Tahu 2011;
Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Derita Daerah
Kabupaten Klungkung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu diterbitkan pedoman standardisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang/jasa dan honorarium di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Standardisasi lndeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 T ahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 I PMK. 02 I 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, standarisasi indeks biaya, satuan biaya perjalanan dinas, bangunan gedung dan rumah dinas, pemilihan jenis barang, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem e-Procurement Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
