Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran;
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2021tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kualifikasi merupakan evaluasi
kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIAJASA KONSTRUKSI.
Dengan sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI;
PEJABAT PEMBERI PERSETUJUAN PENAMBAHAN PERSYARATAN;
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN;
MEKANISME DAN TATA CARA PENAMBAHAN PERSYARATAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif, efisien
dan tertib administratif, serta sebagai upaya meningkatkan
kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu diatur
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap; bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 168 Tahun 2021 tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
bahwa sehubungan dengan adanya dinamika dan
perkembangan peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi terkait dengan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2021 dicabut.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi
ABSTRAK:
a. bahwa menimbang bahwa dalam rangka membantu masyarakat terdampak inflasi di Kabupaten Konawe Selatan, perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah pemberian modal kepada pelaku usaha Ultra Mikro;
b. bahwa menimbang bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan bantuan modal non tunai bagi masyarakat terdampak inflasi, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
c. bahwa menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi;
bahwa
dalam rangka
membantu
masyarakat
terdampak
inflasi di Kabupaten
Konawe
Selatan,
perlu
mengambil
kebijakan
dan langkah-langkah
pemberikan
modal kepada
pelaku
usaha
Ultra
Mikro;
bahwa untuk kelancaran
dan ketertiban
pelaksanaan
bantuan modal non
tunai bagi masyarakat
terdampak
inflasi,
perlu
mengatur
petunjuk
teknis
pelaksanaannya;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam_
huruf
a dan
huruf
b,
perlu
mentapkan
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non T\rnai
bagi
Pelaku
Usaha Ultra
Mikro Terdampak Inflasi; Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil
dan
Menengah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
93
Tambahan lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Ol1 tentang
Pembentukan
Peraturan Perudang-Undangan
(l,embaran
Negera
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan l,embaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5234) sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9
Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintaha
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015
Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679);
Undang-undang
Nomor
11 Tahun
2020 tentang
Cipta
Keq'a
(kmbaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2O2O
Nomor 245,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang
Nomor I
Tahun 2022
tentang
Hubungan
Keuangan antara
Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor
6757);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019
tentang
Pengelolah Keuangan
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
6322);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 7
Tahun 2O2l
teri.ang
Kemudahan
Perlindungan
dan Pemberdayaan
Koperasi
dan
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(tembaran
Nagara Republik
Indonesia
Tahun 2021 Nomor
17
Tambahan
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2O2l
Nomor
6619);
11. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
80 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2015 Nomor
2036)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor l2O
Tahun
2018 tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015 Pembentukan Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018
Nomor 157);
12. Instruksi Presiden
Melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 134 Tahun
2022 tentang Belanja Wajib Dalam
Rangka
Penanganan Dampak Inflasi
di Daerah;
13. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 1 Tahun
2022 tentang
Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2022 Nomor 1); Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022
Nomor 1);
14. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
3
Tahun
2021
tentang Pokok-Pokok
pengelolaan
Keuangan
Daerah (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2021
Nomor 3);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
SYARAT
PELAKU
USAHA ULTRA
MIKRO BAB
IV
JUMLAH
BANTUAN
DANA NON TUNAI
ULTRA
MIKRO BAB
V
LOKASI
BANTUAN DANA NON
TUNAI
ULTRA
MIKRO BAB VI
MEKANISME
PELAKSAAN
KEGIATAN BAB VII
PENYELESAIAN MASALAH BAB VIII
PENGGANTIAN PBDNT BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen
Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan ASB
Bab III ASB
Bab IV Pemanfaatan ASB
Bab V Tata Cara Perubahan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 108 Tahun 2022
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2022/NO.108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul
Tahun 2022-2026;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawaiAparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilaksanakan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa untuk menjamin objektivitas pelaksanaanpengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021;
16. Keputusam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2022;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018;
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2019;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021.
mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memuat perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran/pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan/pendanaan, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 107 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan Standar Harga
Bab III Standar Harga
Bab IV Pemanfaatan Standar Harga
Bab V Tata Cara Perubahan Standar Harga
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 107 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya mendorong pencipta arsip
dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan
kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar
kearsipan dan peraturan perundang-undangan, perlu
dilakukan pengawasan secara komprehensif, terpadu
dan berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah
untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional
Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 310);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 806);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem
lnformasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 679);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 70 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi
(Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022
Nomor 70);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
BAB III PENGAWASAN KEARSIPAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
21 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
