Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa dalam Penurunan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa penanganan Stunting merupakan program prioritas nasional yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan komitmen dalam percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan secara_ holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar_ strategi nasional percepatan penurunan Stunting, perlu pelaksanaan kewenangan dan peran desa dalam penurunan Stunting;
c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan desa dalam penurunan Stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
Peraturan Presiden 72 Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b.
c.
peran desa dalam penurunan Stunting; kewenangan desa dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan intervensi penurunan Stunting dalam APBDes; pelaku Percepatan Penurunan Stunting di Desa, terdiri dari:
a) Pemerintah Desa;
b) TPPS;
c) KPM; dan
d) TPK.
d. Rumah Desa Sehat (RDS);
r
e. rembuk Stunting tingkat Desa;
f. koordinasi Percepatan Penurunan Stunting;
g. peran kelembagaan masyarakat Desa
h. kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di
tingkat Desa;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2024 No.770
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Daerah;
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah menyelenggarakan percepatan penurunan stunting sehingga perlu didukung dengan kebijakan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Maksud dan Tujuan;
b. Pelaksanaan Percepatan;
c. Sasaran;
d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
e. Pendanaan; dan
f. Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tanggal 19 Januari Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis untuk Mendukung Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Abu Kangean
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Abuya Kangean diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar terjadi kesinambungan dalam pemenuhan ketersediaan dokter spesialis;
b. bahwa dalam rangka mendukung operasional Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean, diperlukan Tenaga Dokter Spesialis dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Untuk Mendukung Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean.
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep;
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Oleh Pemerintah Daerah;
mengatur tentang program pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis untuk mendukung operasional Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean yang memuat program pemenuhan dokter spesialis RSUD Abuya Kangean, pemberian honorarium Dokter Spesialis, hak dan kewajiban, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
b. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervesi spesifik, intervensi sensitive, dan dukungan
teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi
antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Pelaksanaan Percepatan,Sasaran,Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa,
Monitoring dan Evaluasi,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
-
-
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa Percepatan Penurunan Stunting merupakan
salah satu indikator keberhasilan pembangunan
kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan
berkelanjutan sehingga bagian dari investasi sumber
daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta
pencapaian tuhuan pembangunan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan
kegiatan Percepatan Penurunan Stunting13,
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting perlu dibentuk Peraturan
Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
Penurunan Stunting
UU No. 6 Tahun 1991, UU No. 36 Tahun 2009, Perpres No. 72 Tahun 2021, PerBKKBN No. 12 Tahun 2021, Perda Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun
PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, perlu dilakukan percepatan pencegahan stunting yang dilaksanakan secraa holistik, integratif dan berkualitas; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting Kabupaten Batang Hari.
UU Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahub 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 46 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Landasan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku, Tahapan Penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku, Rencana Aksi Intervensi, Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku, Peran serta Para Pihak, Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab, Monitoring dan Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 26/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
a. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
b. prevalensi stunting di Kabupaten Sarolangun masih cukup tinggi
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.33 Tahun 2012; PP No.86 Tahun 2019; Perpres No.42 Tahun 2013; Perpres No.72 Tahun 2021; Permentan No.43/Permentan/OT.140/7/2010 Tahun 2010; Permenkes 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes No.75 Tahun 2013; Permenkes No.23 Tahun 2014; Permenkes No.25 Tahun 2014; Permenkes No.41 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021; Perbup Sarolangun No.17 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Usaha Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sarolangun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 24/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
a. Pemerintah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakt secara optimal sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
b. penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan
c. meningkatnya angka kasus malaria di Kabupaten Sarolangun, diperlukan pengaturan tentang percepatan eliminasi malaria dalam mewujudkan daerah bebas malaria
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenkes No.22 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Percepatan Eliminasi Malaria
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 398 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (11) perlu menetapkan Perbup Tentang penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.
dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO. 33 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP NO. 41 Tahun 2012; PP NO. 95 Tahun 2012;PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permen Pertanian No. 13/Peementan/OT.140/1/2010; Permen Pertanian No. 11 Tahun 2020; Perda Kab. Karawang No. 5 Tahun 2022; Perbup Karawang No. 73 Tahun 202.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendirian rumah Pohon Hewan, Sumber Daya Manusia, Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Perizinan Perusahaan, retribusi Daerah, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 397 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
