Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2024

Kewenangan Desa dalam Penurunan Stunting

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. c. peran desa dalam penurunan Stunting; kewenangan desa dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan intervensi penurunan Stunting dalam APBDes; pelaku Percepatan Penurunan Stunting di Desa, terdiri dari: a) Pemerintah Desa; b) TPPS; c) KPM; dan d) TPK. d. Rumah Desa Sehat (RDS); r e. rembuk Stunting tingkat Desa; f. koordinasi Percepatan Penurunan Stunting; g. peran kelembagaan masyarakat Desa h. kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat Desa; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa dalam Penurunan Stunting

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mentawai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Tuapejat

Tanggal Penetapan

04 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2024

Tanggal Berlaku

04 Januari 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 2

Subjek

KESEHATAN - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mentawai

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 102 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab Mentawai 2024-2.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

stunting
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kewenangan Desa dalam Penurunan Stunting
ABSTRAK:	a. bahwa penanganan Stunting merupakan program prioritas nasional yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa untuk meningkatkan komitmen dalam percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan secara_ holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar_ strategi nasional percepatan penurunan Stunting, perlu pelaksanaan kewenangan dan peran desa dalam penurunan Stunting; c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan desa dalam penurunan Stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati; Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. c. peran desa dalam penurunan Stunting; kewenangan desa dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan intervensi penurunan Stunting dalam APBDes; pelaku Percepatan Penurunan Stunting di Desa, terdiri dari: a) Pemerintah Desa; b) TPPS; c) KPM; dan d) TPK. d. Rumah Desa Sehat (RDS); r e. rembuk Stunting tingkat Desa; f. koordinasi Percepatan Penurunan Stunting; g. peran kelembagaan masyarakat Desa h. kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat Desa; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024. 24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2024

Kewenangan Desa dalam Penurunan Stunting

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT