Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1074 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1074 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan besaran
standar pada beberapa jenis barang, bahan
material, kebijakan penggunaan bahan bakar
minyak non subsidi dan jarak tempuh ke
ibukota kabupaten di Provinsi Jawa Timur
serta honorarium pada beberapa kegiatan, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
1074 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indek
Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
1074 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indek
Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2012 perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 1074 Tahun 2011
tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan
dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1074
Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1265
Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2012.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu No. 38 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2012
PERBUP Kab. Bekasi No. 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa Pemkab Situbondo
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedua terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu disesuaikan;
b. bahwa guna maksud sebagaiamana tersebut pada huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 15 Tahun 2004; 6. UU 32 Tahun 2004; 7. UU Nomor 12 Tahun 2011; 8. PP Nomor 28 Tahun 1972; 9. PP Nomor 9 Tahun 2000; 10. PP Nomor 79 Tahun 2005; 11. PP Nomor 38 Tahun 2007; 12. PP Nomor 39 Tahun 2007; 13. PP Nomor 41 Tahun 2007; 14. Perpres Nomor 106 Tahun 2007; 15. Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 16. Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009; 17. Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012; 18. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 19. Perbup Situbondo Nomor 4 Tahun 2011.
Keanggotaan ULP Wajib ditetapkan untuk :
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung , Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung yang telah diubah dengan Peraturan Bupati
Klungkung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Nopember 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2012.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 32 Tahun 2012
PERBUP Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Mengubah
PERBUP Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
PERBUP - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2012/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2012; bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/ jasa
maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf bmaka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Bupati membentuk Layanan
Pengadaan Secara Elektronik untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Perpres No 106 Tahun 2007
dalam peraturan ini diatur tentang tugas dan fungsi LPSE, struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki oleh LPSE
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
Juknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dengan Keputusan Bupati
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 30 Tahun 2012
PERBUP Kab. Bekasi No. 38 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
