Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.153 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kebumen No. 57 Tahun 2023 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen

Mengubah :

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020

Abstrak

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2021/No. 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai Kriteria Penerima, Pemacu dan Bentuk Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah; 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah; 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah; 5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (2), ayat(3), ayat(4) dan ayat(5) dihapus

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 diubah
7 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut :

PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Download :
PP Nomor 55 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2020

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Pergub Kalteng Nomor 55 Tahun 2020.pdf

Abstrak

perpajakan-wajib pajak-perizinan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD.2020/NO.55

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya landasan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Mmodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah; dan 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
1. Ketentuan Umum; 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan 3. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 55 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perpajakan

Abstrak

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 642

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelesaian piutang pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Batam yang dialihkan kepada Pemerintah Daerah, yang semakin besar jumlah piutang pendapatan lain lain yang sah dari Denda Pajak PBB P2 serta melihat dari pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor oleh Provinsi Kepulauan Riau dianggap cukup berhasil memberikan dampak positif bagi penyelesaian pajak terhutang oleh Wajib Pajak, sehingga dipandang perlu diatur pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi secara aktif kepada Wajib Pajak di Daerah. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, perlu dilakukan penyesuaianproses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikarenakan bukan karena kesalahannya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
4 halaman.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
PP No. 18 Tahun 2009 tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

Mencabut sebagian :

PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Mencabut ketentuan Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010
PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
Mencabut ketentuan Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2020
PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Mencabut ketentuan Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010
PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Mencabut ketentuan Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010

Download :
PP Nomor 55 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Penyesuaian Pengaturan - Bidang - Pajak Penghasilan

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN.2022/No.231, TLN No.6836, jdih.setneg.go.id: 69 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

ABSTRAK:

Untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan, dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu, serta untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diberikan kebijakan fiskal melalui penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 1983.
PP ini mengatur mengenai penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pokok materi antara lain: 1) kriteria keahlian tertentu serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing; 2) pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan dan/atau amortisasi, penggantian atau imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan, instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan; 3) penyesuaian pengaturan bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan; 4) penyesuaian pengaturan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; dan 5) penyesuaian pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2018; dan PP Nomor 30 Tahun 2020. Selain itu PP ini mencabut sebagian atas ketentuan dalam Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2020.
Lampiran 118 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 69; penjelasan hlm 70 sd 118)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 55 Tahun 2012

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERWAL552012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Perpajakan

Download :
Perbup 55-2011.pdf

Abstrak

PAJAK PENERANGAN JALAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2011/No. 408

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

bahwa pajak penerangan jalan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan pajak penerangan jalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk, isi,tata cara pengisian SPTPD, cara menghitung pajak penerangan jalan, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak penerangan jalan, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan pajak penerangan jalan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak penerangan jalan, tata cara penghapusan piutang pajak penerangan jalan yang sudah kedaluwarsa, tata cara pemeriksaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2011.
13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 55 Tahun 2013

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Perpajakan

Download :
PerBup No 55 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2013/No.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembetulan, Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); • ii-'L •" -.3 ?IV. 1 >' ! Menetapkan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Paj^ Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dsin/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan persiiran pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 12. Petugas Penilai PBB Perdesaan dan perkotaan adalah Staf atau pelaksana yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam penilaian PBB yang ditunjuk oleh Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 13.Surat Pemberitahusin Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk membcritahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 14.Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut STPD PBB Perdesaan dan perkotaan adaleih surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. BAB II TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 2 Bupati atau Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. Membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sepcrti SPPT, SKPD, STPD; b.mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB Perdesaan dan perkotaan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau c. mengurangkan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; dan/atau d. membatalkan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan, yang tidak benar. (1) (2) I (3) (4) (5) Pasal 3 pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara flskus dan wajib pajak yaitu: a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo; b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pembatalan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB antara lain kekeliruan dalam penerapan tanf, kekeliruan penerapan persentase pengenaan PBB dan kekliruan penerapan sanksi administrasi. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dim^sud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam : a. SPPT; b. SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; atau c. STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas. Pengurangan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat dilakukan dalam hal ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran atas PajakTerutang. Pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dapat dilakukan i apabila SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan, karena: a. bukan merupakan objek PBB Perdesaan dan perkotaan; b. adanya satu objek PBB Perdesaan dan perkotaan yang terbit dua/lebih SPPT; c. adanya SPPT atas tanah yang sudah terbagi habis dan masingmasing bagian sudah muncul SPPT sendiri; d. obyek PBB Perdesaan dan perkotaan yang tidak diketahui pemiliknya dan selama 5 (lima) tahun tidak memenuhi pembaysiran atas pajak terutang. Pasal 4 (1) permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perorangan (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif. Pasal 5 (1) permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) hams memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan seperti SPPT, SKPD, dan STPD; diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ; dan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak : 1) hams dilampiri dengan surat kuasa khusus, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta mpiah) dan wajib pajak badan; atau 2) hams dilampiri dengan surat kuasa, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta mpiah). e. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB perdesaan dan perkotaan yang dimohonkan pembetulan, dan dalam hal permohonan pembetulan untuk tahun pajak yang sama maka dilampiri asli SPPT atau SKPD dan STPD; (2) permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) hams memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diajukan untuk SPPT dengan pajak yang temtang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu mpiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang menduloing permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolasm Keuangan Daerah;dan d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat. e. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB perdesaan dan perkotaan yang dimohonkan pembetulan, dan dalam hal permohonan pembetulan untuk tahun pajak yang sama maka dilampiri asli SPPT. b. d. Pasal 6 (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, hams memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau SPPT; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besamya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permchonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah; d. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; e. Wajib Pajak tidak pernah mengajukan pembatalan atas SPPT dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT; f. Wajib Pajak tidsik pernah mengajukan keberatan atas SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; dan g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka hams dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Pasal 7 (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 humf c, hams memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besamya ketetapan yang dimohonkan perigurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah; d. dilampiri fotocopy asli SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, yang dimohonkan pengurangan; e. dilampiri fotocopy bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya; f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB Perkotaan, yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding. h.Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g. Permohonan pengurangan SPFT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuas£inya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari. Pasal 8 Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif. Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1], harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas; d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, Tahun yang bersangkutan yang dimohonkan pembatalan; e. surat pengantar dari Kelurahan/desa untuk pengajuan pembatalan SPPT secara kolektif; dan f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya; permohonan diajukan melalui Lurah/Kepala Desa setempat; dilampiri asli SPPTyang dimohonkan pembatalan; dan disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah. (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari. c. d. e. (5) Pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak Bumidan Bangunan, yangmeliputi: a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut: 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng; 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo; 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas; 4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA/SMK; 5. bidang kebudayaan nasional; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; a. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. digunakan oleh badan atau perwsikilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (6) Pennohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya. Pasal 9 (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak. (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan kepada Wajib Pajak : a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya : 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi: a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pembatalan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang. b) Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/petemakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut: 1) luasan sampai dengan 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besamya 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang; 2) luasan lebih dari 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besamya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang; c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut: 1) golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besamya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang; 2) golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besamya 55% (lima puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; 3) golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besamya 40% (empat puluh persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang; 4) golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besamya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut: 1) penghasilan sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu mpiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesarbesamya 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; 2) penghasilan antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu mpiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesarbesamya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; 3) penghasilan lebih dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu mpiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu mpiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar-besamya 10% (sepuluh persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat pembahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut: 1) meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat pembahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besamya 50% (lima puluh persen); 2) meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat pembahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besamya 25% (dua pulxih lima persen); 3) meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besamya 10% (sepuluh persen). 1) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen). Wajib Pajak Badan, meliputi: a) perguruan tinggi swasta, diberikan pengurangan sebesarbesamya 50% (lima puluh persen); b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar-besamya 50% (lima puluh persen). b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesarbesamya 100% (seratus persen), meliputi: 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman. (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun; b. luas bangunan sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi); c. lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 lantai; d.luas tanah sampai dengan 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi); e. jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa; (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Pasal 10 (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan. (2) PBB Perdesaan dan perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pokok pajak. P) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pembatalan sanksi administratif. Pasal 11 (1) Pengurangan sebagedmana dimsiksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak. (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara : a. perseorangan, untuk PBB Perdesaan dan perkotaan y^g terutang yang tercantum dalam SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; b. perseorangan atau kolektif untuk PBB Perdesaan dan perkotaan yang tercantum dalam SPPT. Pasal 12 Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorang^ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), h^s memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dan Pasal 7. Pasal 13 11 (1) Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan harus diajukan dalam jangkawaktu; a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanny^ b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam, d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan sSl^aimiia dimaksud pada ayat (1), tidak memiliki tun^^^ PBB Perdesaan dan perkotaan Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. (3) Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan ^^L«La dimaksud pada ayat (1), tidak ^^J-^an keber^an atas SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan yang dimohonkan pengurangan. I Pasal 14 Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrate Smana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan permohonan perX^gan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dim^sud dalam Pasal 2 huruf c, diajukan oleh Wajib Pajak hanya 1 (satu) kali dalam tahun pajak yang sama. (2) Pasal 15 Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi: 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa : a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy Keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya; d) fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir. 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yeing penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD sehingga kewajiban membayeir PBB Perdesaan dan perkotaan sulit dipenuhi berupa : a) fotocopy Keputusan pensiun; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya; d) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya; e) fotocopy kartu keluarga; 1) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya; g) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir. 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB Perdesaan dan perkotaan sulit dipenuhi berupa : a) surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan/dcsa; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya; d) fotocopy kartu keluarga; e) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis; f) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; g) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya; 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan berupa : a) surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan/desa; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya; d) fotocopy kartu keluarga; 5. 1. 2. e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; 1) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya; Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa : a) Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya; d) fotocopy kartu keluarga; e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; 1) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya. b. Wajib Pajak Badan, meliputi: Wajib Pajak perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), berupa : a) fotocopy SPPT tahun berkenaan; b) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik; c) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin; Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ^gka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa : a) fotocopy SPPT tahun berkenaan; b) fotocopy akta pendirian perusahaan atau yayasan; c) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya; d) fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik; e) keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas; f) fotocopy SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya; g) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya. Pasai 16 Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa : a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait. Pasal 17 Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan data pendukung Pasal 18 Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diajukan : a. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); b. dalam hal PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu : 1. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya ssingat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD; ^ 3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB Perdesaan dan perkotaan sulit dipenuhi; 4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan; 5. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; 6. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanamsm. c. dalam jangka waktu : 1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaanya; d. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan. Pasal 19 Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi: a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama; b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besamya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. permohonan diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui: 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a; 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 4 dan angka 5; d. fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas sejenis untuk semua pemohon; e. fotocopy SPPTyang dimohonkan pengurangan. Pasal 20 (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif cleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 1, berupa: a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak; b. fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya. (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 2, berupa : a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; b. fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; Pasal 21 (1) Keputusan pengurangan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak. (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembatalan PBB Perdesaan dan perkotaan. (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan dan I STPD PBB Perdesaan dan perkotaan yang sama. Pasal 22 (1) Bupati atau Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan. (2) Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB Perdesaan dein perkotasin terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak. (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB Perdesaan dan perkotaan terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak. 1 Pasal 23 Tanggal diterimanya permohonan pengurangan, yaitu : a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah. Pasal 24 (1) Bupati atau Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak. (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan. (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanean peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten luwu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
29

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 55 Tahun 2023

Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Perwali Kota TanjungPinang No. 55 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah - Perpajakan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 489

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99 ayat (1) huruf b dan huruf f Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 std terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020, dan dalam rangka memberikan stimulus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 dapat diberikan insentif berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Th. 1983 std terakhir dengan UU No. 7 Th. 2021; UU No. 5 Th. 2001; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 35 Th. 2023; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Tanjungpinang No. 2 Th. 2011; Perwali Kota No. 8 Th. 2023
PERWALI ini mengatur mengenai pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2; tata cara pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2; pelaporan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2; dan jangka waktu.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
6 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.