Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor
penopang utama perekonomian di Kabupaten Pati yang
memiliki peranan penting dalam mendukung
pembangunan di Kabupaten Pati; bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian
di Kabupaten Pati khususnya untuk sektor pertanian
tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan
langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok
dan/atau buruh tani tembakau; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat(10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauandan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yangdidanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkandalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang
Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Besaran, Penerima, Pendataan dan Penetapan Penerima, Pencairan dan Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana Dan Prasarana Perdesaan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana dan
Prasarana Perdesaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
Anggaran 2013;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana Dan Prasarana Perdesaan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2013 yang meliputi persyaratan, tata cara pengajuan, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Keuangan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat
ABSTRAK:
bahwa program beras sejahtera merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah, perlu diatur mekanisme penyaluran beras sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2009.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian; Bab III Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera; Bab IV Pengawasan, Pelaporan dan Pengaduan; Bab V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
20 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
bagi masyarakat di Kabupaten Blora perlu
dilakukan penyelenggaraan penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial secara
terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial,
guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Blora; bahwa Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara simultan
melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
dengan memperhatikan tata nilai kehidupan
masyarakat Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka
Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengatur
tentang penyelenggaraan penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Sasaran
Bab V Kewenangan
Bab VI Tanggung Jawab
Bab VII Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Bab VIII Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Bab IX Sumber Daya
Bab X Peran Serta Masyarakat
Bab XI Organisasi Sosial
Bab XII Pendaftaran dan Perizinan
BAb XIII Standar Pelayanan Minimal
Bab XIV Kerja Sama dan Kemitraan
Bab XV Sistem Informasi
Bab XVI Sanksi Administratif
Bab XVII Ketentuan Peralihan
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2020
pedoman bantuan biaya secara serentak - PEMILIHAN KEPALA DESA bersumber dari apbd
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2020/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019
Maksud tujuan, Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penganggaran, Penetapan Dan Penyaluran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penggunaan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-Daerah.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1958.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2017
ABSTRAK:
penyaluran Program Beras Miskin untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Natuna bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan
UU NO. 7 TAHUN 1996; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 18 TAHUN 2012; UU NO. 13 TAHUN 2013; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PERPRES NO. 15 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; KEPUTUSAN BERSAMA MENDAGRI DENGAN DIRUT PERUM BULOG NO. 25 TAHUN 2003; KEP. GUBERNUR KEPRI NO. 211 TAHUN 2017
Program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang terdaftar sebagai RTS-PM Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras miskin (Raskin). Sasaran Program Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 1,588 RTS-PM Raskin di Kabupaten Natuna dalam memenuhi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi
dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS-PM Raskin/bulan dengan Harga Tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,-/Kg (seribu enam ratus rupiah perkilogram)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
23
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 14 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14, TLD NO.90
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
wilayah Kabupaten Luwu Timur memiliki
kondisi geografis, demografi, topografi dan kemiringan
lereng yang rawan terjadinya bencana, baik yang
disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun karena
kelalaian manusia yang menimbulkan kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis
dan korban jiwa yang dalam kondisi tertentu dapat
mengganggu pertumbuhan pembangunan daerah, dalam rangka mengendalikan dan mengurangi
resiko bencana serta memulihkan kondisi pasca
bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dalam
masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah secara sistimatis,
terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan
mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia di
Kabupaten Luwu Timur, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah
dalam penanggulangan bencana, perlu menetapkan
kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya
selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pelayanan Publik , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penggunaan Dana Siap Pakai, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim
Reaksi Cepat, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana , Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur .
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2017
APBD - BANTUAN SOSIAL - HIBAH - monitoring - evaluasi - pelaporan - pertanggungjawaban - pelaksanaan - penatausahaan - penganggaran - tata cara - perubahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pada pasal 5, pasal 6, pasal 7 perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggunglawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
UU No.02 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah PP Pengganti UU No.09 Tahun 2015; PP No.02 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011 sebagaimana berapa kali diubah dan terakhir kalo ke dalam PERMENDAGRI No.14 Tahun 2016; PERDA Mahakam Ulu No.11 Tahun 2016; PERDA Mahakam Ulu No.14 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam PERBUP No.18 Tahun 2014 pada : Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 43, dan menghapus Pasal 47 dan Pasal 48.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
Peraturan yang diubah : PERBUP No.18 Tahun 2014
10 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 14 Tahun 2020
bahwa dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk
Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang
menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) terdapat beberapa kondisi yang tidak
dapat dijamin pelayanan COVID 19 dari Kementerian
Kesehatan
bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu
yang menimbulkan wabah dan menyebabkan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan
dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga
menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar,
sehingga perlu dilakukan penanggulangannya
bahwa untuk kondisi mempercepat proses
penggantian biaya penyakit infeksi emerging tertentu
dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit yang menyelenggarakan
pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
dibutuhkan Pedoman dalam rangka Pembiayaan
Pelayanan Kesehatannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Infeksi Corona Virus Disease 2019
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004, eraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/Menkes/Per/X/2010 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 ,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2019,Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 , Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016
Terdiri dari 10 Pasal, 7 BAB yaitu Ketentuan Umum, Sasaran , Ruang Lingkup, Prosedur Pelayanan , Pemanfaatan Pembiayaan Covid-19, Tata Cara Pengajuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Infeksi Covid-19, Pembiayaan , Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
