Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.308 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 8 Tahun 2016

Penyelenggaraan Kebun Raya Daerah

Kehutanan dan Perkebunan

Abstrak

penyelenggaraan-kebun raya

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Daerah

ABSTRAK:

Kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi sebagai upaya meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 93 Tahun 2011; Keppres No. 32 Tahun 1990; Permen PU No. 05/PRT/M/2008; PERDAKAB Beltim No. 13 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang: tujuan, fungsi, dan manfaat pendirian Kebun Raya. Selain itu, perda ini mengatur juga mengenai kedudukan Kebun Raya, Penyelenggaraan Kebun Raya, serta Peran Serta Para Pihak, Pemanfaatan dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016.
10 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2007

Tata Usaha Hasil Hutan/Rakyat Di Kabupaten Tasikmalaya

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PERDA NOMOR 8 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2018

Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Inpres Nomor 8 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2022

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perbup 8_2022.pdf

Abstrak

PENGENDALIAN-KEBAKARAN-HUTAN DAN LAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

Bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki lahan gambut yang luas sehingga rentan terhadap resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang besar baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terpadu; Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terpadu; Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan Terpadu; Kelembagaan; Pengawasan; Evaluasi; Pembiayaan Dan Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016

Pengendalian Kebakaran Hutan dan / atau Lahan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut :

Perda No. 2 Tahun 1987 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Download :
PERDA NO.8 THN 2016.pdf

Abstrak

KEHUTANAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan / atau Lahan

ABSTRAK:

Bahwa sumber daya alam hutan dan/atau lahan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran hutan dan/atau lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola. secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kebakaran hutan dan atau lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 25 Tahun 1959, UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 39 Tahun 2014, PP Nomor 27 Tahun 1999, PP Nomor 41 Tahun 1999, PP Nomor 4 Tahun 2001, PP Nomor 45 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan dan penyelematan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan. Diatur tentang ruang lingkup, pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan, peningkatan kesadaran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
Mencabut Perda No. 2 Tahun 1987 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
13

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut :

Permen LHK No. 21 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Permen LHK No. 78 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara
Permen LHK No. 77 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara
Permen LHK No. 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/KPTS-11/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja lndustri Primer Hasil Hutan Kayu Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. I 7 /MENHUT- II/2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/KPTS-II/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 46/MENHUT- II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri Patungan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21 /MENHUT- 11/2005 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT- II/2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggabungan Perusahaan Izin Usaha Pernanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT- ll/2005 tentang Sanksi Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pengukuhan dan Pengujian Hasil Hutan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT- II/2008 temang Tata cara Pengenaan Sanksi Adminstratif terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT- II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 111);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT· ll/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 62);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT ll/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 270);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT- II/2014 tentang lnventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada lzin Usaha Pernanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 811);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang lzin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I 33);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77 /MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13121;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.85/MENLHK/SE'TJEN/KUM. I/ 11/2016 Nomor tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENI.HK/SETJEN/KUM. I /8/ 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. I/ 11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130];
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM. I /6/2017 tentang Pernanfaatan Usaha Rencana Kerja Sitvopastura pada Hutan Produksi (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 867);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistern Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 900);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SET JEN/KUM. I /7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu Restorasi Ekosistem atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.l/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SE'l'JEN/KUM. 1/ 7 /2018 tentang Tata cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu dalam Hutan Alain, lzin Usaha Pernanfaatan Hasil Hulan Kayu Restorasi Ekosistern atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu Hulan Tanaman lndustri pada Hutan Produksi (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 448);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM. I/ 10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman lndustri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344);
Peraturan Menteri L.ingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67 /MENLHK/SETJEN/K\JM.1/ 10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SITJEN/KUM.1/ 10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I 587);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.I/ 10/2019 tentang Tata Cara Penetapan Peta lndikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1346);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1496);
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/KPTS- II/2002 tentang Kriteria dan lndikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan Hutan Tanaman lndustri Patungan dan Hutan Tanaman lndustri Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/KPTS-11/2002 tentang Penanganan Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan dan Hutan Tanaman lndustri Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT- II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan luran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT- 11/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-11/2006 tentang Tata cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan luran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT- 11/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri Sementara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2011 tentang Perubahan Kedua aias Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri Sementara
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7 /MENHUT- II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II//2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hulan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II1/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II//2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil llutan Kayu pada Hutan Produksi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2009 tentang Kriteria dan lndikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 23/MENHUT- II/2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebelum Jangka Waktu lzin Berakhir
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT- II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/MENLHK-II/2015 teruang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-ll/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT ll/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau lzin Usaha Pemanfaatan Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT-ll/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabllitasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENLHK-ll/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT- II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Hutan Lindung
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-ll/2013 tentang lnformasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu dan Penerbitan Dokumen V-Legal
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang lnventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pcmanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 24/MENHUT- II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUT- II/2014 tentang Penerapan Silvikultur dalam Areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/MENHUT-II/2014 tentang lnventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pernanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/MENHUT-ll/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/MENHUT- II/2014 tentang Penerapan Teknik Silvikultur dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Usaha lzin Pemberian Silvopastura pada Hutan Produksi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/ SETJEN/PHPL.3/ 1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hulan Tanaman lndustri pada Hutan Produksi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT- II/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/MENHUT- II/2004 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan Persatuan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.l/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.l/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.I/9/2019 tentang Audit Kepatuhan terhadap Pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, lzin Pemanfaatan Kayu, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM. I/ 10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

Download :
Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2015

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Produk Unggulan Karet Kabupaten Banjar Tahun 2015

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
perbup no 8 th 2015 ttg pengembangan ekonomi lokal produk karet.pdf

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan; Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, LD.2015/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Produk Unggulan Karet Kabupaten Banjar Tahun 2015

ABSTRAK:

Dalam mengkoordinasikan program kerja kegiatan bidang Perekonomian agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektifas dalam meningkatkan pembangunan daerah maka perlu disusun perencanaan terarah terpadu antar lintas sektor lingkup perekonomian, maka perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan prioritas bidang Perekonomian sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.
Dasar Hukum : Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2014; dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Produk Unggulan Karet Kabupaten Banjar tahun 2015, meliputi : Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Kluster sebagai Pedoman bagi Petani Karet, Forum Stakeholder; serta Penyelenggaraan Ekonomi Lokal dan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2009

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar 8 2009.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2009/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar perlu membentuk organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan bupati (perbup) tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan kabupaten karanganyar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009.
6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2013

Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Konawe No. 08 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2013 / NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, maka perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa untuk menjaga kevakuman hukum, dan sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak; c. bahwa untuk pengaturan dan penertiban pemanfaatan kayu yang tumbuh pada hutan hak dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup secara dini, maka pemanfaatan kayu pada hutan hak perlu diatur; d. bahwa sehubungan denganmaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang baru.
1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran negara RI Nomor 1922); 2. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 66 Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3699); 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 86 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4412); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RJ Tahun 2000 NO. 54 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pcrubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerha Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara RI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4733); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/Menhut/If/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-Il/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007 No. 47); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2007 No. 46).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMANFAATAN KAYU HUTAN HAK BAB III JENIS DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN BAB IV TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN BAB V MASA BERLAKUNYA IZIN BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN SANKSI BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_No_8_Tahun_2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2019 Nomor 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan keterbatasan ketersediaan lahan Negara untuk usaha perkebunan dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98 / Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang merupakan dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2015 telah mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan menteri pertanian Nomor : 21 /Permentan/KB.410/6/2017, perlu disempurnakan;
1. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. UU No. 39 Tahun 2014
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 36 diubah , 2. Ketentuan Pasal 11 diubah, 3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 11A, Pasal 11 B, Pasal 11C, Pasal 11D dan Pasal 11E, 4. Ketentuan Pasal 12 diubah,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.