Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Download :
Peraturan MA Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019

Perintah Penangguhan Sementara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut :

Perma No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara

Download :
PERMA_6_2019_SALINAN.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022

Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Perma Nomor 6 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2022

Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERBUP 6 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Hukum Acara dan Peradilan Desa

Abstrak

PENGAKUAN-DAN-PERLINDUNGAN-MASYARAKAT-HUKUM-ADAT

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK UTARA

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

ABSTRAK:

masyarakat hukum adat dengan nilai-nilai adat yang dimilikinya merupakan komunitas yang sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan untuk kesej ahteraan masyarakat. bahwa ketidakpastian kedudukan hukum masyarakat hukum adat yang masih hidup dan menempati wilayah tertentu di Kabupaten lombok Utara telah mengakibatkan ketidakadilan serta menghalangi kemandirian dan kemunduran nilai luhur Masyarakat Hukum Adat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/5/2017 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2O18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata. Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.21lMenlhk/Setjen/Kum.l/4/2019
Ruang lingkup pengaturan meliputi: a. pengakuan MHA; b. perlindungan MHA; c. hak-hak MHA; d. pemberdayaan MHA; dan e. penyelesaian sengketa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020.
-
-
20

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 1966

Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Pengadilan Negeri di Irian Barat

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perpres No. 6 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Berau

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda Berau 6-2019 Pencabutan Perda Kabupaten Berau.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH - PENCABUTAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Berau

ABSTRAK:

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai izin gangguan perlu dicabut
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014;
Mencabut 3 Perda Kabupaten Berau yaitu: a. Perda Kab. Berau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan; b. Perda kab. Berau Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah; dan c. Perda Kab. Berau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Mencabut Perda Kab. Berau Nomor 5 Tahun 2011; Perda Kab. Berau Nomor 32 Tahun 2011; dan Perda Kab. Berau Nomor 2 Tahun 2012
2 hlm.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Download :
Perma Nomor 6 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2020

PRAFASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Pergub Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PRAFASILITASI-RANCANGAN-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN/KOTA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, https://jdih.ntbprov.go.id/

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PRAFASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas merupakan bagian dari tujuan reformasi regulasi dalam upaya mewujudkan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang selaras dengan sistem hukum nasional. bahwa Pra Fasilitasi merupakan pembinaan pertama yang menjadi pedoman pada tahap penyusunan Perda Kabupaten/Kota agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
UUD 1945 Pasal 1 UU Nomor 64 Tahun 1958 UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Nomor 23 Tahun 2014 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 UU Nomor 30 Tahun 2014 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Prafasilitasi: 1. Pembinaan 2. Permohonan Prafasilitasi 3. Pelaksanaan 4. Hasil Prafasilitasi

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
-
-
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 6 Tahun 2014

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda_6_2014.pdf

Abstrak

PENYELENGARAAN BANTUAN HUKUM

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2014 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga miskin Kabupaten Mukomuko, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dibidang hukum.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No 3 Tahun 2003 3. UU No. 18 Tahun 1981 4. UU No. 12 Tahun 2011 5. UU No. 16 Tahun 2011 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP No. 38 Tahun 2007 8. PP No. 42 Tahun 2013 9. Permendagri No. 1 Tahun 2014
Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. pemberi bantuan hukum merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasrkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum. b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa diketahui Camat domisili Penerima Bantuan. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1965.