PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 351 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 19 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mencabut
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Perekonomian Cipta Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
Mencabut
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
  2. Permenkumham No. 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
  3. Permenkumham No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan, Penyampaian Persetujuan Visa Tinggal Terbatas, dan Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Terbatas Secara Elektronik, Serta Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik
  4. Permenkumham No. 33 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Bagi Orang Asing Eks Warga Negara Indonesia dan Keluarganya Pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan
  5. Permenkumham No. 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
  6. Permenkumham No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan
  7. Permenkumham No. 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap
  8. Permenkumham No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  9. Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  10. Permenkumham No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
  11. Permenkumham No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  12. Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  13. Permenkumham No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  14. Permenkumham No. M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-IZ.01.02 Tahun 1998 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Perekonomian Cipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IL.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mencabut
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pendidikan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Mencabut
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Mencabut
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa
  2. Permenkumham No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
  2. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan