Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023

Visa dan Izin Tinggal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permenkumham ini mengatur tentang Visa dan Izin Tinggal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional. Setiap Orang Asing hanya dapat memiliki 1 (satu) Visa dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal. Visa terdiri atas: a. Visa kunjungan; dan b. Visa tinggal terbatas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Bentuk Singkat

Permenkumham

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2023

Sumber

BN 2023 (651): 115 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Hukum dan HAM

Bidang

HUKUM INTERNASIONAL

Halaman ini telah diakses 10321 kali

FILE-FILE PERATURAN

Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Permenkumham No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

Mencabut :

Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Permenkumham No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Visa - Izin Tinggal

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 22, BN 2023 (651): 115 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Visa dan Izin Tinggal

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (3), Pasal 92 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), Pasal 108, Pasal 115 ayat (2), Pasal 141 ayat (2), Pasal 142 ayat (3), Pasal 147, Pasal 153 ayat (3), Pasal 156 ayat (2), Pasal 158 ayat (3), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164, Pasal 169, Pasal 171C ayat (4), dan Pasal 171D ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Visa dan Izin Tinggal.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 6 Tahun 2011; PP Nomor 31 Tahun 2013; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; dan Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021.
Permenkumham ini mengatur tentang Visa dan Izin Tinggal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional. Setiap Orang Asing hanya dapat memiliki 1 (satu) Visa dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal. Visa terdiri atas: a. Visa kunjungan; dan b. Visa tinggal terbatas.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Permenkumham ini mencabut Permenkumham Nomor 16 Tahun 2018 dan Permenkumhan Nomor 29 Tahun 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521