PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2014/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Camat dalam
menyelenggarakan tugas um urn pemerintahan dan
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 126
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
rcruung Pcmcrintahan Dacrah, perlu adanya Pelimpahan
Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat; bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian
Kcwcnarigun Pemcrintahar, olch Bupati Grobogan kepada
Carnal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah,
sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, maka ketentuan dimaksud
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huru f b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pemrosesan dan Penanda tanganan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Camat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3'.2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Perncr intah Nornor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerinlah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010; Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, kedudukan kecamatan, wewenang yang dilimpahkan, pembiayaan dan penerimaan, penyelenggaraan kewenangan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 tahun 2009 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 34 Tahun 2014
pedelegasian wewenang pemberian cuti pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2014/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 1976; PP No.30 Tahun 1979; PP No.38 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.20 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Wewenang Bupati, Pendelegasian Wewenang, Tata Cara Permintaan Cuti, Bentuk Surat Cuti, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri Dari 43 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 33 Tahun 2014
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Wonosobo No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PERBUP Kab. Wonosobo No. 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMNISTRASI TERPADU KECAMATAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2014/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperhatikan kondisi gografis daerah, peran mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada hurufa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bujati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bujati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 31 Tahun 2014
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN-KABUPATEN-JEMBRANA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, LD.2014/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan
perkembangan tugas dan fungsi dibidang pendapatan,
sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten
Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 156), Dicabut.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 30 Tahun 2014
pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten karimun
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpdu Kabupten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpdu Kabupten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
Perbup No. 4 Tahun 2013
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil penataan rincian tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan penyesuaian agar
dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih;
b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jembrana, perlu ditinjau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55
Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 151), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah;
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah;
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2014.
-
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
