Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2017/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud
ABSTRAK:
bahwa untuk menyempurnakan tata cara amortisasi barang milik daerah berupa aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (4); ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (5); perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud diubah.
Permenhan No. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 63, BN.2014/No.1596, peraturan.go.id : 38 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi barang milik daerah pemerintah daerah kabupaten bengkayang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.10 Tahun 2007, Perda No.12 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Pencatatan dan Pencatatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
14 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 63 Tahun 2018
pedoman - pelaksanaan - tender - kerja - sama - pemanfaatan - barang - milik- daerah - berupa - tanah - dan - bagunan - terletak - di - kelurahan - pakansari - kecamatan - cibinong
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Terletak Di Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong
ABSTRAK:
Bhwa dala rangka pembangunan prasarana,sarana dan utilitas olahraga terpadu di Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong dengan adanya perubhan objek kerja sama pemanfaatan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Kab. Bogor berdasarkan Keputusan Bupati No. 030/174/Kpts/Per-UU/2018 maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunana Terletak di Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No 42 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebujakan Umum Pemanfaatan, Objek Dan Jabatan Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan, Pelaksanaan Tender, Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa agar Barang Milik Daerah dapat digunakan dan
dimanfaatkan secara optimal, maka perlu dilakukan pengamanan Barang Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang, penyeragaman langkah-langkah dan tindakan dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah
(2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 64 Tahun 2020
sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD 2020 (64)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, sistem dan prosedur barang milik daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2006
KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA 2 (DUA) KEPALA DESA/KELURAHAN - PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.200G/No.7 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Roda 2 (Dua) Kepala Desa/Kelurahan Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Wilayah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam usaha meningkatkan tertib kerja serta
kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna
dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan
prasarana dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara;bahwa untuk tertib dalam penggunaan dan pemeliharaan
kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) untuk operasional
Kepala Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu
menetapkan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan
kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) Kepala Desa /
Kelurahan milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di
wilayah Kabupaten Banjarnegara;bahwa guna maksud tersebut di atas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
1996;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang
Pemakaian Kendaraan Dinas Bermotor Milik
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 Juni
1974 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banjarnegara Tahun 1977 Nomor 22 Seri B);
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggunaan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai
ABSTRAK:
bahwa pembangunan Pasar Tradisional Modern Barabai di Pasar Keramat Barabai oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian; bahwa untuk memudahkan tertib administrasi dalam pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai yang merupakan Aset Pemerintah Daerah dipandang perlu mengatur tata cara dan peruntukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN PASAR TRADISIONAL MODERN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, Berisi Tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Besaran Tarif; 5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
mengatur tentang penyusutan barang milik daerah yang memuat objek penyusutan barang milik daerah, nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, metode penyusutan, penghitungan dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
mencabut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN) DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DILAKSANAKAN KARENA SEBAB LAIN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
