Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berkesinam bungan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri 188.34/5208/SJ tanggal 28 Desember 2011 Klarifikasi Peraturan Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan pencabutan karena menetapkan besaran pengumpulan sumbangan pihak ketiga; bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaskud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencbutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan Sumbagan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Atas Penjualan Kendaraan Bemotor Baru;
Undang- -Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2004.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2012.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2004 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa
agar dapat berjalan secara tertib dan disiplin Anggaran,
dengan berasaskan transparan, akuntabel, partisipatif, dan
disiplin, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan
untuk Pemerintah Desa
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP No.47 Tahun
2015; PMK No.50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan PMK No.225/PMK.07/2017; PMK No.193/PMK.07/2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perbup Kab. Paser No.1 Tahun 2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah
Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 1);dan
b. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 3),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu ditinjau
kembali untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberian Bantuan Keuangan, Penganngaran Dalam APBD, Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2009.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 dicabut.
14 hlm
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaCOVID-19 / CoronaDana Desa
Status Peraturan
Mengubah :
Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 14, BN.2020/No.1129, jdih.kemendesa.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Purbalingga No. 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
PERBUP Kab. Purbalingga No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
PERBUP Kab. Purbalingga No. 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Mengubah :
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan dan diatur kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor
58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian dan bantuan sosial yang bersumber dari anggarn pendapatn dan belanja daerah.
ABSTRAK:
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah gd UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 14 Th 2016; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubag dg Permendagri No 13 Th 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 tahun 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertangggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersifat khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pemberian bantuan keuangan bagi Desa yang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora 25 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertangggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersifat khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c diubah, ayat (3) huruf d dan huruf e dihapus, ayat (6) dan ayat (7) diubah 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah 3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g dihapus serta 4. Ketentuan dalam Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.
Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertangggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersifat khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempabumi Kabupaten Alor Tahun 2020-2022
ABSTRAK:
Bahwa Kabupaten Alor secara geologis, hidrologis dan demografis, merupakan daerah rawan bencana gempabumi, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam rangka mengantisipasi risiko bencana, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi Kabupaten Alor Tahun 2020-2022.
Dasar hukum perbup ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 24 Tahun 2007; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. PP No. 21 Tahun 2008; 5. PP No. 22 Tahun 2008; 6. PP No. 23 Tahun 2008; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. Perpres No. 1 Tahun 2019; 9. Permendagri No. 13 Tahun 2006; 10. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2012; 11. Perda Kab. Alor No. 17 Tahun 2008; 12. Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016; 13. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019; 14. Perbup Alor No. 11 Tahun 2019.
Perbup ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Prinsip; III. Sistematika Rencana Kontinjensi; IV. Jangka Waktu dan Aktivasi; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
8 halaman; 2 halaman penjelasan.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
