BUMD/Badan Usaha Milik DaerahSumber Daya AlamAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mengubah :
PERDA Kab. Cirebon No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Retibusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 168
ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi
Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004 ; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.10
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.33 Tahun 2013.
Hak untuk penagihan Pajak dan/atau Retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima)tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak dan/atau Retribusi. Bupati dapat menghapus piutang Pajak dikarenakan tidak bisa
tertagih dan/atau sudah daluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
20 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2021/Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008
PERDA Kab. Seruyan No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/No.27 seri d
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan;
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/ Menkes/ Per/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah
Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2015.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG
ABSTRAK:
Bahwa tarif layanan rumah sakit umum badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dengan adanya potensi fasilitas dalam pelayanan kepada masyarakat yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU NO. 29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Kepmenkes No. 1165/MENKES/ SK/X/2007, Kepmenkes No. 069/MENKES/SK/X/2007, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perbup Tangerang No. 119 Tahun 2008, Perbup Tangerang No. 5 Tahun 2012, Perbup Tangerang No. 33 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengubah Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, yaitu Menambah 8 (delapan) Lampiran yakni Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 05), yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG
PERATURAN BUPATI TANGERANG NO. 3, BD.2016/NO.3, KABUPATEN TANGERANG
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2009
Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1985.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
