Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Penunjukan Lembaga-Lembaga Pemberi Bantuan Hukum dan Tata Cara Kerjasama
ABSTRAK:
a. bahwa negara menjarnin hak konstitusional setiap orang
untuk mendapatkan bantuan hukurn dan bertanggung
jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang
dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan,
kesamaan kedudukan dalam hukurn, keterbukaan,
efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;
b. bahwa untuk menjarnin pemberian bantuan hukum
dilaksanakan secara berkualitas dan mcmenuhi asas
sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menyusun
penyelenggaraan bantuan hukum;
c. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2
Tahun 2023 tentang Penyelanggaraan Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Mekanisme Penunjukan Lembaga
Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Dan Tata Cara
Kerjasama;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang
undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 104 Tambaha Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun Tahun 2013
tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 98 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Undnng
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
9. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Mentcri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tcntang
Standar Layanan Bantuan Hukum [Berita Negara
republik Indonesia tahun 2021 Nomor 97);
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang
Rencana Aksi Nasinal Hak Asasi Manusia Tal1u11 2021-
2025 (Berita Negara republik Indonesia tahun 2021
Nomor 135);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2
Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TATA CARA KERJA SAMA
BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBER! BANTUAN HUKUM
BAB IV MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HUKUM
BAB V SANKSI ADMINISTRASI
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
13 Hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pedoman pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 26).
Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
a. Pendahuluan;
b. Pengelola Keuangan Daerah;
c. Anggaran Kas, DPA dan Surat Persediaan Dana;
d. Penatausahaan Kas;
e. Penatausahaan Pendapatan;
f. Pelaksanaan belanja program dan kegiatan tertentu;
g. Kelengkapan bukti belanja dan Pertangung jawaban;
h. Penatausahaan Belanja;
i. Pembiayaan;
j. Pelaporan; dan
k. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman beserta Lampiran yaitu 171 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 27 Tahun 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka sehubungan terdapat perubahan, penambahan dan penggabungan Sekolah-Sekolah Negeri se-Kabupaten Pesisir Barat, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
23 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 27 Tahun 2023
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJE1' E DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
terukur dalam sistern akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, merupakan bentuk pelindungan kepada
masyarakat dan kewaj.ban bagi Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka I elaks anaan evaluasi akuntabilitas
kinerja Perangkat Dxerah diperlukan landasan dan
kepastian hukum ur: __ ,l( menyamakan persepsi dan
obyektivitas •1 alam melaksanakan evaluasi sebagaimana
dimaksud d· lam Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur egara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2:,L, l tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan
evaluasi a.cuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka
perlu melakukan penyusunan pedoman evaluasi
akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Repi, blik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerinta.i Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuang- .n dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pen dayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (3erita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1569);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : PELAKSANAAN EVALUASI AKIP
BAB IV : PEMBIAYAAN
BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
28
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menyesuaikan jenis dan besaran beban belanja pada Standar Harga Satuan Biaya Umum berdasarkan perkembangan ekonomi lokal dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
1. Ketentuan mengenai rincian/sub-rincian uraian dan kode rekening untuk beban pegawai serta beban barang dan jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan mengenai besaran beban pegawai sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan ayat (3) dan ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023
219 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 26 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun
2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 121 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2023.
tentang standar harga satuan dan standar biaya umum kabupaten lingga tahun 2023 - perubahan kedua atas peraturan bupati lingga nomor 72 tahun 2022
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 253
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum
Kabupaten Lingga Tahun 2023 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 121 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023 dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pergeseran Tahun 2023, namun karena belum
tercakupnya beberapa jenis harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan
Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun
2023.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahu 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; PermenPUPR No.28/PRT/M/2016; Permenkeu No.83/PMK.02/2022; Keputusan Mendagri No.050-5889 Tahun 2021; Perda Kab. Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020; Perbup Lingga No.72 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lingga No.121 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan
Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun
2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan
Standar Biaya Umum Kabupaten Lingga Tahun
2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu. menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 6 (enam) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Standar Harga Satuan Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2022 Nomor 25);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 Satuan di Lingkungan Pemerintah tentang Standar Harga Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah 3. Peraturan Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 57);
3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2023 Kedua atas tentang Perubahan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 Standar Harga Satuan di tentang Indragiri Hulu Tahun 2023Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Tujuan Tertentu Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa transportasi mempunyai peranan penting
sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi
pertumbuhan daerah serta memperlancar roda
perekonomian Kabupaten Banyumas;
bahwa keberadaan transportasi sungai dan danau di
Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang besar
namun belum berkembang, sehingga perlu dilakukan
penataan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dan
mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang
memenuhi aspek keselamatan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan
Danau, Bupati memiliki kewenangan untuk
melaksanakan angkutan sungai dan danau tujuan
tertentu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan
Tertentu di Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu di Kabupaten Banyumas
yang meliputi
Wilayah Operasi, Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu, Kewajiban Operator dan Awak Kapal Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu, SPM, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 22A ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023.
mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Gresik yang memuat syarat permohonan bantuan hukum, tata cara pengajuan permohonan anggaran bantuan hukum, standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum non litigasi, tata cara penyaluran dan besaran anggaran bantuan hukum, pelaporan, pengawasan dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menciptakan badan usaha milik daerah yang sehat, profesional, berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menunjang perekonomian daerah maka perlu melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan badan usaha milik daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) huruf e, dan huruf g, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa bagian perekonomian dan sumber daya alam melakukan pembinaan moniroing badan usaha milik daerah dan bahan layanan usaha daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERDA No. 2 Tahun 1986.
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
9 Halaman, VI Bab
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
