Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.487 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2016

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Ke Dalam Modal Dasar PT Bank Jabar Banten, Tbk

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Garut No. 9 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar PT. Bank Jabar Banten, Tbk

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2017

Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
perda musi rawas utara no 19 tahun 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN - PEMBENTUKAN - BADAN USAHA MILIK DESA - KABUPATEN - MUSI RAWAS UTARA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, L.D.2017/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 16 Tahun 2013 UU No 6 Tahun 2014 UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali ;terakhir, dengan PP No 47 Tahun 2015 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015
Badan Usaha Mılık Desa, Bentuk Organısası Dan Klasıflkası Jenıs Usaha Permodalan, Kewajıban Dan Hak Bum Desa, Organısası Pengelola Bum Desa, Pengelola Bum Desa, Anggaran Dasar Pendırıan Dan Rumah Tangga, Bum Desa Antar Desa, Alokası Hasıl Usaha Dan Kepaılıtan Bum Desa, Pembınaan Dan Pengawasan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bum Desa, Pembubaran Bum Desa,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
19 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Buton No.19 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD. 2013 /No. 75 , LL 26 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton serta dalam mencapai MDGs (Milenium Development Goals) tahun 2015, maka perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan air minum; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tingkat II Buton perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44/KPTS/1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; 25. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 26. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; 27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/7/2002 tentang Kualitas Air;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SEJARAH, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN BAB VII PENGENDALIAN BAB VIII REKENING AIR MINUM BAB IX KETENTUAN PIDANA BAB X MODAL BAB XI ORGAN BAB XII KEPEGAWAIAN BAB XIII ANGGARAN BAB XIV PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN BAB XV LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH BAB XVI KERJASAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BAB XVII TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI BAB XVIII PEMBUBARAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
- Diubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buton
-
26 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Perkreditan Rakyat

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
19-Perda Penyertaan Modal BPR.pdf

Abstrak

bumd - MODAL - INVESTASI - PEMERINTAH DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2016/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Perkreditan Rakyat

ABSTRAK:

Bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah; bahwa untuk mendukung upaya dari Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Perkreditan Rakyat.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubliK Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 27 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang direalisasikan pada tahun anggaran 2017. Bupati dapat membentuk Tim yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat. Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun buku Bank Perkreditan Rakyat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016.
Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 19 Tahun 2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Kuningan No. 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan

Download :
19 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD 2015/19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK:

Dalam rangka penyertaan modal daerah pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kab Kuningan telah ditetapkan PERDA No 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kab Kuningan sebagaimana telah diubah dengan PERDA No 27 Tahun 2013. Sehubungan dengan adanya perubahan aset penyertaan modal dari Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan yang dijadikan taman kota maka perlu meninjau kembali PERDA tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA Kab Kuningan tentang Perubahan Ketiga atas PERDA No 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kab Kuningan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 37 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERDA Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; PERDA Kab Kuningan No 8 Tahun 2009; PERDA Kab Kuningan No 25 Tahun 2010; PERDA Kab Kuningan No 9 Tahun 2011; PERDA Kab Kuningan No 21 Tahun 2013; PERDA Kab Kuningan No 29 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa ketentuan dalam PERDA No 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kab Kuningan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyertaan modal yang telah disetor sampai dengan Agustus 2015 sebesar Rp 5.000.000.000. Selain itu, diperlukan penambahan sebesar Rp 15.035.000.000 dianggarkan dalam APBD yang diberikan secara bertahap. Sumber tambahan tersebut berasal dari: keuntungan bersih PDAU bagian Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah; dan sumber lain yang sah. Selain itu, untuk kelangsungan usaha PDAU diberikan penyertaan modal dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris, meliputi: tanah aset PDAU; bangunan gedung aset PDAU; tanah gedung kantor PDAU; bangunan gedung kantor PDAU; barang inventaris lama; barang inventaris baru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2015.
10 HLM (Penjelasan 1 hlm, lampiran 3 hlm)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap

Download :
PerdaClp_2017_19.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.19/ TLD No. 151

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, maka dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan Pasal 3 ayat (4), penyisipan Pasal 4a.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
19. PERBUP TAHUN 2020 edit searchable.pdf

Abstrak

BUMD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan pengadaan barang/jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak kehIlangan momentum bisriis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif', transparan, adil, akuntabel serta mengikuti etika pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan. Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMD (dalam hal ini termasuk PDAM) yang modalnya beraurnber dari kekayaan daerah yang dipisahkan tidak diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaba Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Iasa Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004; Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengadaan BarangjJasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud danTujuan; Ruang Lingkup; Tujuan,Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan Barang/jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; Pengawasan; Sanksi; Pelayanan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Penyelesaian Sengketa Kontrak dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2022

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAB USAHA MILIK DAERAH

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NO 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAB USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB Ill RUANG LINGKUP BAB IV PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA BABV PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK BAB VII ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA BAB VIII PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
PERATURANBUPATIKABUPATENBONE NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2011

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perusahaan Daerah Percetakan Dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Tahun 2011

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Kota Semarang Perda 19 2011.pdf

Abstrak

tambahan-penyertaan-modal-perusahaan-daerah-Percetakan-pdam-air-minum

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2011/No.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perusahaan Daerah Percetakan Dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Tahun 2011

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang dalam pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan penambahan penyertaan modal daerah; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Jumlah Tambahan Modal Disetor; 4. Sumber Dana; 5. Pengawasan; 6. Laba; 7. Pertanggungjawaban; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2012

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2012.pdf

Abstrak

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2012

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroaan Terbatas Bumi Timur Energi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 2 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885); 3 19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penggadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 4 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur Energi yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. 7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 8. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur Energi yang memberi hak atas deviden dan lain-lain; 9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur Energi; 10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur Energi; 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur Energi yaitu organ BUMD Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dan digunakan pada RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; 12. Direksi adalah organ BUMD Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 13. Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD; 14. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD; 15. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Daerah yang Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia; 16. Pengawai BUMD adalah pegawai yang bekeja pada BUMD PT. Bumi Timur Energi 5 BAB II PENDIRIAN, TEMPAT, KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDIRIAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk PT. Bumi Timur Energi . TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 3 (1) BUMD PT. Bumi Timur Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Malili Ibukota Kabupaten Luwu Timur. (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PT. Bumi Timur Energi dapat mendirikan Anak-anak Perusahaan dan atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud pendirian BUMD PT. Bumi Timur Energi adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah. Pasal 5 Tujuan pendirian BUMD PT. Bumi Timur Energi adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian Daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang pada gilirannya akan memberikan konstribusi yang maksimal terhadap pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. BIDANG DAN JENIS USAHA Pasal 6 BUMD PT. Bumi Timur Energi adalah bidang yang terkait dengan pengembangan bidang energi, migas dan kelistrikan. Pasal 7 Jenis Usaha BUMD PT. Bumi Timur Energi mencakup: a. pengadaan dan pengelolaan energi terbarukan dan tidak terbarukan; b. pengadaan barang dan suplay energi, migas dan kelistrikan; c. pelayanan jasa konsultasi energi, migas dan kelistrikan; dan/atau d. usaha-usaha yang terkait dengan bidang energi, migas dan kelistrikan; 6 MITRA KERJA Pasal 8 Dalam melakukan usahanya, BUMD PT. Bumi Timur Energi dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. BAB III MODAL Pasal 9 (1) Modal dasar BUMD PT. Bumi Timur Energi ditetapkan bersama DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pada saat pendirian BUMD PT. Bumi Timur Energi di hadapan notaris, telah dilakukan penyertaan modal sebagai Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jumlah saham sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu). (3) Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham. (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. SAHAM Pasal 10 (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD PT. Bumi Timur Energi adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perorangan dan badan publik lainnya. (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV PEMEGANG SAHAM Pasal 11 (1) BUMD PT. Bumi Timur Energi mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD. (2) Dalam daftar pemegang saham tercatat: a. nama dan alamat para pemegang saham; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham; d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; 7 e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi; (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD PT. Bumi Timur Energi. (4) Para Pemegang saham dalam BUMD PT. Bumi Timur Energi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, Perorangan dan publik lainnya. BAB V PENGURUS BUMD Pasal 12 Pengurus BUMD PT. Bumi Timur Energi terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris. DIREKSI Pasal 13 (1) BUMD PT. Bumi Timur Energi diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, selanjutnya setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur. (2) Jika suatu sebab apapun jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar. (3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, maka Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi, salah seorang di angkat sebagai pengganti sesuai yang dimaksud pada ayat (2). (4) Selama jabatan dimaksud lowong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi yang masih memangku jabatan. (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama. (7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, BUMD diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu. (8) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. (9) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya. 8 (10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD PT. Bumi Timur Energi. Pasal 14 (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis; e. setia dan taat kepada negara dan pemerintah republik indonesia; f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara dan / atau tindakan tercela lainnya; g. tidak dicabut hak pilihnya berdasakan keputusan pengadilan; h.mampu melaksanakan perbuatan hukum; i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelumpengangkatan; dan k.telah lulus penilaian dan kepatutan (fit and proper-test), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi: a. direktur utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham penggendali; b. anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan; c. angggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain; d. anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; e. antara sesama anggota direksi dan antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar); dan f. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Pasal 15 (1) Untuk pertama kalinya, Direksi BUMD PT. Bumi Timur Energi ditunjuk oleh Bupati setelah melalui fit and proper-test oleh tim independent yang ditunjuk oleh Bupati, dan untuk masa jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 9 (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan .berikutnya. (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan kinerja BUMD sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. Bumi Timur Energi yang dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS. Pasal 16 (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan BUMD PT. Bumi Timur Energi serta sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD. (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan BUMD dan/atau melalaikan tugasnya. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 17 (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD PT. Bumi Timur Energi dalam mencapai maksud dan tujuan. (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasar Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku. (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (5) Direksi menetapakan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Komisaris. (6) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (7) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mengeluarkan surat-surat obligasi; b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatka atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik bumd; c. mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga; d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. mendirikan unit usaha baru. (8) Direksi berhak mewakili BUMD didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD dengan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD, serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun pemilikan. 10 (9) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada seseorang atau berapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang atau badan lain. (10) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris. (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh sebagian besar harta kekayaan BUMD dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sediikit ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkann secara sah dalam rapat. (12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas kekayaan BUMD wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukumtersebut. (13) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BUMD dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili BUMD. (14) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. (15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepetingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili Komisaris. RAPAT DIREKSI Pasal 18 (1) Rapat Direksi BUMD PT. Bumi Timur Energi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar BUMD. (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 11 (4) Panggilan rapat harus mencamtumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD. (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, alam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir. (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam rapat. (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemugutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir. (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. (12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diiberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukann tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. (13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. Pasal 19 (1) Direksi BUMD PT. Bumi Timur Energi berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan; e. diberhentikan berdasarka keputusan RUPS; f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan; 12 g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; h. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai direksi; dan/atau i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang bersifat tetap. (2) Bupati berhak memberhentikan sementara Direksi sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) huruf b, c dan d pasal ini atas usul Dewan Komisaris. (3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. Bumi Timur Energi. Pasal 20 Penghasilan Direksi BUMD PT. Bumi Timur Energi ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. DEWAN KOMISARIS Pasal 21 (1) Komisaris BUMD PT. Bumi Timur Energi terdiri dari sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris. (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan skiil tertentu serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu. (3) Persyaratan Umum anggota Komisaris: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis; e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD; g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara dan/atau tindakan tercela lainnya; h.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; i. mampu melaksanakan perbuatan hukum; j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit;dan k.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan; 13 (4) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagi Dewan komisaris: a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar); b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan isin tertulis dari RUPS; c. tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu para pihak yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Peraturan teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang; dan d. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS; (5) Angggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktuwaktu. (6) Tata cara pengangkatan anggota Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS. (7) Untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada BUMD, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (8) Anggota komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. (9) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (10) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. (11) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: a. masa jabatan berakhir; b. mengundurkan diri c. meninggal dunia; d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD; e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan kepentingan daerah atau negara; f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; (12) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, c dan d dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul RUPS. (13) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD. 14 TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS Pasal 22 (1) Komisaris BUMD PT. Bumi Timur Energi melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi. (2) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD berdasarkan ketetuan Perundangan-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan: a. menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD; b. melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD; c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD; dan/atau d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD; (3) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai BUMD dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas an lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. (4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. (5) Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seoarang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tugas sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alas an pemberhentian. (6) Dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender, sesudah pembebasan tugas sementara itu, komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, rapat mana akan memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukan semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika kalau tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris dan jika kalau tidak seorangpun Komisaris yang hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir. (8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian tugas sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula; (9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan BUMD tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus BUMD. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. (10) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya. 15 RAPAT KOMISARIS Pasal 23 (1) Rapat Komisaris BUMD PT. Bumi Timur Energi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. (2) Panggialn rapat Komisaris dilakuakn oleh Komisaris Utama dan/atau angggota Komisaris lainnya. (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada anggota Koomisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. (5) Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kkegiatan usaha BUMD. (6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab llain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir. (7) Seorang angggota Komisaris dapat diwakili alam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. (8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau mewakili dalam rapat. (9) Keputusan rapat Komisaris harus ddiambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. (10) Apabila suara yang setuju berimbang maka pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemuungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Piimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir. (11) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. (12) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dbuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. 16 (13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 24 (1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam BUMD PT. Bumi Timur Energi adalah: a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BUMD; b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan; (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar seperti dimaksud pada ayat (1) berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktuwaktu sesuai kebutuhan. (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan. (6) Laporan Tahunan (Annual Report) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Bupati dan SKPD terkait. BAB VII TAHUN BUKU Pasal 25 (1) Tahun buku BUMD PT. Bumi Timur Energi BUMD PT. Bumi Timur Energi dari tanggal 1 Januari dengan 31 Desember. (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku BUMD ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan. (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (Aquit de Charge and Toesteming). BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 26 Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS BUMD PT. Bumi Timur Energi, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. Deviden untuk pemegang saham…………………………………………… 45%; b. Dana Pembangunan Daerah…………………………………………………. 15%; c. Cadangan Umum………………………………………………………………. 15%; 17 d. Cadangan Tujuan……………………………………………………………… 10%; e. Dana Kesejahteraan…………………………………………………………… 7,5%; f. Jasa Produksi…………………………………………………………………… 7,5%; BAB IX PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN Pasal 27 (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD PT. Bumi Timur Energi ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. (2) Bupati atas kesepakatan Pemegang Saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal BUMD dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham sesuai saham yang dimiliki. (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh panitia kepada Pemegang Saham; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggebungan dan pemisahan diatur dalam Anggaran Dasar BUMD. BAB X TANGGUUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 28 (1) Semua pegawai BUMD PT. Bumi Timur Energi yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik BUMD yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebakan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi. (3) Semua surat bukti dan surat lainnya disimpang ditempat kedudukan BUMD atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi. BAB XI ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN BUMD Pasal 29 (1) Bupati berkewajiban meenyiapkan Anggaran Dasar dan Administrasi BUMD PT. Bumi Timur Energi sampai BUMD dapat beroperasi. (2) Penyiapan Anggaran Dasar dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun. 18 BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 (1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD PT. Bumi Timur Energi. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.